Jakarta - Info Digital Akurat - Upaya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Maluku terus dilakukan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi pusat dan daerah dalam membangun konektivitas antar pulau dan mendukung kawasan strategis pariwisata di Maluku. Senin (7/7/2025)

Audiensi tersebut turut dihadiri pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, di antaranya Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Direktur Kepelabuhanan, dan Direktur Bandar Udara. Hadir pula Staf Khusus Menteri pada Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur didampingi oleh RJ Lino selaku konsultan kepelabuhanan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan Kepala Bappeda.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menyampaikan tiga fokus utama kepada Menteri Perhubungan, yaitu perlunya percepatan pengembangan Maluku Integrated Port, peningkatan transportasi antar pulau di wilayah kepulauan Maluku, serta dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Banda sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional. Ketiga poin tersebut dinilai strategis dalam membuka akses dan memperkuat peran Maluku sebagai poros maritim di kawasan timur Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik usulan Gubernur dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan Maluku Integrated Port. Menhub juga menyatakan kesiapannya memberikan izin, membantu mengoordinasikan para pemangku kepentingan, serta memberikan konsesi guna menjamin kepastian usaha bagi investor yang akan berinvestasi di sektor kepelabuhanan Maluku.

Diskusi yang berlangsung hangat itu memperlihatkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun masa depan Maluku yang lebih terkoneksi dan kompetitif. Ke depan, diharapkan proyek Maluku Integrated Port dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Langkah konkret untuk menyelamatkan denyut ekonomi rakyat terus digalakkan. DPD IKAPPI Kota Ambon menginisiasi Forum Group Discussion (FGD) dengan semangat membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan inklusif. Lewat tema “Membangun Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Silaturahmi Para Pedagang untuk Menjaga Situasi dan Kondisi Pasar agar Tetap Aman & Nyaman”, kegiatan ini digelar di Hotel Green Avira, Ambon, Sabtu (5/7/2025).

Dikemas dalam suasana santai namun serius lewat tajuk “Duduk Bacarita”, forum ini menjadi wadah diskusi antara pedagang, instansi teknis, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Fokus utama pembahasan adalah realita kompleks di balik dinamika Pasar Mardika ikon perekonomian rakyat Kota Ambon.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPD IKAPPI Kota Ambon, Azmar Ohorella, Amp.d, mengungkapkan keprihatinannya terhadap arus eksodus pedagang. Berdasarkan data IKAPPI, dari sekitar 5.700 pedagang yang sebelumnya aktif, lebih dari 2.000 kini telah hengkang ke daerah lain seperti Tual, Ternate, dan wilayah Sulawesi, karena tekanan ekonomi dan ketidakpastian pasar.

“Ini bukan sekadar soal hilangnya lapak, tapi hilangnya denyut ekonomi lokal. Daya beli masyarakat menurun, aktivitas perdagangan merosot, dan tentu berdampak pada PAD Kota Ambon,” jelas Azmar 

IKAPPI mendorong sejumlah langkah konkret, mulai dari pendataan ulang pedagang aktif, penataan zonasi lapak secara tertib, peningkatan keamanan dan kenyamanan pasar, hingga evaluasi terhadap kebijakan pungutan dan retribusi. Validasi data dianggap krusial, karena data Pemerintah Provinsi Maluku yang mencatat hanya 600 pedagang resmi, jauh berbeda dari angka versi IKAPPI.

“Kami ingin pembangunan pasar ini berpihak pada rakyat kecil. Maka penting untuk menyusun data yang benar sebagai dasar kebijakan yang adil,” kata Azmar.

Selain mendorong pemerintah, IKAPPI juga aktif melakukan edukasi ke pedagang mengenai pentingnya ekonomi kerakyatan yang sehat dan tertib. Terkait maraknya isu pungutan liar, Azmar menegaskan pihaknya bukan penegak hukum, namun tetap menjadi penyambung suara para pedagang dengan melaporkan kejadian-kejadian di lapangan secara objektif kepada pihak berwenang.

FGD ini ditutup dengan sesi tanya-jawab dan refleksi bersama yang mempererat sinergi antara pengelola pasar, pedagang, dan regulator. Foto bersama mengakhiri forum sebagai simbol harapan baru untuk tata kelola pasar yang lebih baik dan berpihak pada rakyat. (K077A)

Halteng - Info Digital Akurat - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satu buktinya adalah melalui pelantikan dan pengukuhan puluhan pengusaha muda sebagai pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Halteng untuk periode 2025–2028.

Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Hi Salahuddin Bin Talabuddin, Kantor Bupati Halmahera Tengah. Rabu (2/7/2025)

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Tengah menyampaikan harapan besar kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru saja dilantik. Ia menegaskan bahwa organisasi ini harus menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi lokal, sekaligus wadah strategis untuk memperkuat jejaring bisnis yang produktif dan berdaya saing.

Bupati juga menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan adaptasi di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Ia mendorong para pengusaha muda Halteng untuk terus meningkatkan kompetensi dan daya saing, bukan hanya di lingkup lokal dan regional, tetapi juga di level nasional.

Pelantikan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi HIPMI Halteng untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha muda, Halmahera Tengah diyakini mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Maluku Utara. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Bank Maluku-Maluku Utara menyerahkan perangkat pembayaran retribusi non tunai kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Penyerahan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, J. Loppies, sebagai langkah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Rabu (4/6/2025)

Dengan sistem pembayaran non tunai, proses transaksi retribusi menjadi lebih cepat dan tercatat secara otomatis dalam sistem digital. Hal ini meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan terhadap aliran dana yang masuk ke kas daerah.

Penerapan teknologi digital dalam pembayaran retribusi merupakan upaya strategis Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahan serta kebocoran penerimaan.

Penyerahan perangkat pembayaran non tunai ini menegaskan komitmen bersama antara Bank Maluku-Malut dan Disperindag Kota Ambon dalam mendukung modernisasi sistem pelayanan publik. Kerja sama ini juga memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan hadirnya sistem pembayaran non tunai, diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon dapat meningkat secara signifikan. Transformasi digital ini menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Sebagai Pemegang Saham Pengendali, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa hadir langsung dalam Forum Rapat Kerja PT. Bank Maluku Maluku Utara Tahun 2025 yang digelar pada Jumat (23/5/2025) di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bank Maluku Maluku Utara. Forum ini mengangkat tema “A Strong Bank, a Bright Future, Strengthening Liquidity, Digitalization and Profitability,” dan dihadiri oleh jajaran Direksi, Kepala Divisi, Ketua Satuan Kerja Kantor Pusat, hingga Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu.

Gubernur Lewerissa membuka sambutannya dengan menyatakan bahwa kondisi ekonomi Maluku saat ini tidak mudah. Konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berujung pada tarif tinggi, turut memberikan dampak negatif pada sektor ekspor produk kemaritiman Maluku. Ia berharap lobi diplomatik bisa membuka peluang khusus bagi Indonesia agar mendapat perlakuan berbeda dari Amerika Serikat.

Menghadapi tantangan ini, Lewerissa menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan Bank Maluku Maluku Utara. Sebagai pemegang saham pengendali, tata kelola menjadi prioritas utama untuk memastikan bank mampu menghadapi tekanan ekonomi dengan sumber daya manusia dan regulasi yang sudah kondusif.

“Saya senang mendapatkan laporan dari Direktur Utama bahwa pada Triwulan I Tahun 2025, capaian Bank Maluku Maluku Utara menunjukkan angka yang sangat positif,” ujar Gubernur. 

Ia mengajak seluruh stakeholder bank untuk menjalin kebersamaan, menghilangkan ego sektoral, dan bekerja sebagai satu kesatuan demi kemajuan bank.

Lewerissa juga menekankan perlunya mekanisme sistemik agar bank selalu patuh pada regulasi perbankan dan meminimalisir risiko moral hazard yang dapat mengganggu kinerja. Ia meminta penghimpunan dana dilakukan lebih agresif dengan penyaluran kredit yang selektif dan berhati-hati untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana.

Mengenai laba, Gubernur berharap angka tersebut terus meningkat sebagai indikator produktivitas bank yang semakin baik. Dalam menghadapi era digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Lewerissa menegaskan bahwa Bank Maluku Maluku Utara harus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja.

“Mau tidak mau, saya minta teknologi tolong dikembangkan. Jika ada sistem baru yang menguntungkan, kenapa tidak diterapkan,” katanya. Di atas semua itu, ia menekankan pentingnya loyalitas dan militansi seluruh pegawai terhadap pimpinan dan citra Bank Maluku Maluku Utara.

Forum Rapat Kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pondasi Bank Maluku Maluku Utara agar tetap tangguh dan mampu membawa masa depan cerah di tengah tantangan ekonomi global. (K077A)

Palembang - Info Digital Akurat - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi segmen masyarakat prasejahtera. Salah satu inisiatif terbarunya adalah pelaksanaan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), yang secara khusus menyasar pengusaha mikro perempuan di akar rumput.

Dalam implementasinya, OJK menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai mitra strategis. Account Officer (AO) PNM yang telah lama terjun langsung ke masyarakat menjadi ujung tombak dalam menyampaikan pemahaman mengenai konsep dan praktik keuangan syariah secara praktis dan aplikatif.

Program SICANTIKS kali ini digelar di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus pemberdayaan bagi para pendamping UMKM perempuan agar semakin paham mengenai sistem keuangan berbasis syariah yang adil, transparan, dan inklusif.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyambut baik pelaksanaan program ini. “Program SICANTIKS ini menjadi anugerah bagi kami di PNM karena memperkuat peran AO kami yang selama ini mendampingi lebih dari 21,9 juta nasabah di seluruh Indonesia. Sebagian besar adalah ibu-ibu pengusaha ultra mikro,” ungkapnya.

Arief juga memaparkan bahwa hingga tahun 2025, total outstanding pembiayaan PNM telah mencapai Rp45,2 triliun. Menariknya, 74 persen dari portofolio tersebut berbasis syariah. Ini menunjukkan keselarasan antara arah bisnis PNM dan nilai-nilai yang diusung dalam program SICANTIKS.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengapresiasi peran aktif PNM dalam memperluas literasi keuangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan masyarakat yang cakap secara finansial, terutama dalam konteks ekonomi syariah.

Program SICANTIKS dinilai sebagai bentuk sinergi strategis antara regulator dan lembaga pembiayaan dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di Indonesia. Ke depan, OJK berharap program ini dapat direplikasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya nasional mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah. (K077A)