Ambon - Info Digital Akurat - Dalam rangka pelaksanaan pembukaan dan penyampaian buku panduan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Bidang dan Badan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H beserta jajaran, hadir secara Virtual melalui Zoom Meeting diruang Vicon Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa (05/08/2025).

Pelaksanaan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI tahun 2025 ini, sebagai tindak lanjut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja dalam rangka pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdapat pada masing-masing Bidang dan Badan termasuk jajarannya di tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Evaluasi capaian kinerja tersebut dirasakan penting untuk memastikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kejaksaan RI telah digunakan secara tepat sasaran, berkualitas dan didukung oleh aspek pertanggungjawaban yang akuntabel dalam rangka mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029.

Rapat Virtual yang secara serentak diikuti oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia ini, dibuka oleh Jaksa Agung ST. Burhanudin, yang dalam penyampaiannya memberikan apresiasi 

kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Jaksa Agung menekankan bahwa rapat evaluasi bukan hanya kegiatan rutin, melainkan sarana strategis untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun langkah korektif guna meningkatkan kinerja institusi.

“Kejaksaan saat ini merupakan Lembaga Penegak Hukum yang paling dipercaya masyarakat dengan tingkat kepercayaan mencapai 76%. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi kita bersama,” ujar Jaksa Agung.

Capaian dan Tantangan Kinerja pada Semester I Tahun 2025, Kejaksaan mencatatkan realisasi anggaran sebesar 35,65% dan capaian kinerja sebesar 43,43%. Jaksa Agung menggarisbawahi perlunya keselarasan antara anggaran dan kinerja, agar penilaian dari Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran Kejaksaan tidak menurun.

Jaksa Agung juga menyinggung keberhasilan Kejaksaan yang mampu mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun berturut-turut, sebagai cerminan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan.

Dalam arahan Strategis Menuju Sasaran Kinerja Nasional, Jaksa Agung menegaskan bahwa penyusunan strategi dan pelaksanaan program kerja Semester II 2025 harus diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran strategis Kejaksaan RI Tahun 2025, yaitu :

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum;

3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;

4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;

5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara;

6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta pengembalian kerugian negara;

7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.

Sementara arahan spesifik untuk masing-masing Bidang Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung juga memberikan arahan konkret kepada masing-masing bidang dan badan, di antaranya:

- Bidang Pembinaan : Segera selesaikan kegiatan prioritas nasional yang tertunda;

- Bidang Intelijen : Perkuat peran intelijen penegakan hukum dan edukasi publik;

- Bidang Tindak Pidana Umum : Lanjutkan transformasi sistem penuntutan dan penguatan prinsip due process of law dan keadilan restoratif;

- Bidang Tindak Pidana Khusus : Tingkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian perkara korupsi, TPPU, HAM berat secara akuntabel dan transparan;

- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : Tingkatkan kualitas pendampingan dan pendapat hukum dan penguatan fungsi Jaksa Pengacara dan Advocaat Generaal;

- Bidang Pidana Militer : Optimalkan penyelesaian perkara koneksitas;

- Bidang Pengawasan : Perkuat pengawasan internal sebagai quality assurance;

- Badan Pendidikan dan Pelatihan : Perkuat kualitas SDM, karakter baik Jaksa maupun non-Jaksa;

- Badan Pemulihan Aset: Tingkatkan kemampuan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara secara optimal.

Diakhir penyampaiannya, Jaksa Agung juga menegaskan bahwa penyusunan strategi dan pelaksanaan program kerja Semester II tahun 2025 harus diarahkan untuk mencapai 9 sasaran strategis Kejaksaan RI, antara lain supremasi hukum, transformasi sistem penegakan hukum, peningkatan layanan publik, hingga penguatan tata kelola organisasi.

“Jangan pernah berniat melakukan perbuatan tercela yang merusak marwah Kejaksaan. Kita berdiri bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan yang bergerak bersama demi kejayaan institusi,” pungkas Jaksa Agung.

Hadir mendampingi Kajati Maluku yakni Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Abdullah Noer Deny, S.H.,M.H, Para Pelaksana Harian (PLH) Asisten, Para Koordinator serta Para Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Sedangkan Para Kajari dan Kacabjari se-Wilayah Maluku, secara Virtual juga mengikuti kegiatan tersebut didaerahnya masing – masing.

Sementara itu, Para Asisten lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku, mengikuti pelaksanaan pembukaan dan penyampaian buku panduan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Bidan dan Badan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025, secara langsung di Jakarta. (K077A)

Malteng - Info Digital Akurat - Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP menghadiri kegiatan Panen Raya Padi Sawah Musim Tanam I yang digelar di Negeri Administratif Waiasih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kehadiran Bupati dalam panen raya ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Daerah terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mendorong Luas Tambah Tanam (LTT) dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Senin (4/8/2025)

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Kecamatan Seram Utara Timur Kobi merupakan sentra produksi tanaman padi dengan luas areal mencapai 4.245 hektare. Potensi ini, menurutnya, sangat besar untuk terus dikembangkan demi mendorong peningkatan produksi beras. “Panen Raya Padi Musim Tanam I ini mencakup Negeri Administratif Waiasih dan Waimusi dengan luas panen sekitar 675 hektare dan produktivitas rata-rata 4–5 ton per hektare,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan data Luas Tambah Tanam di empat kecamatan sentra produksi mencapai 5.235 hektare selama musim tanam Maret hingga Juli 2025, menghasilkan 23.557,5 ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dihitung dua musim tanam, maka total produksi mencapai 47.115 ton GKG atau setara dengan 29.682,45 ton beras. “Musim Tanam II akan dimulai pada bulan Oktober–November 2025. Dengan indeks pertanaman (IP) 200, diharapkan produksi beras akan mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat di Maluku Tengah dan sekitarnya,” ungkapnya.

Sebagai alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi sektor pertanian, khususnya padi, melalui kolaborasi antara program pusat dan daerah. Ia optimis, dengan kerja sama lintas sektor, Maluku Tengah akan terus menjadi tumpuan pangan tidak hanya di wilayah regional, tetapi juga nasional.

Turut hadir dalam kegiatan panen raya ini, Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodam XV Pattimura, Anggota DPR RI Dapil Maluku Ibu Widya Pratiwi dan Ibu Betty Epsilon Idroos, Para Pejabat Utama Kodam XV/Pattimura, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, serta Kasrem 151/Binaiya.

Selain itu, hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Maluku, Kepala BRMP Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku–Maluku Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, Pimpinan OPD Pemprov Maluku dan Pemda Maluku Tengah, Camat Seram Utara Timur Kobi dan Seti beserta Forkopimcam, Para Kepala Pemerintah Negeri se-Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Penyuluh Pertanian, Gapoktan, dan undangan lainnya. (K077A)

Jakarta - Info Digital Akurat - Dalam sebuah seremoni yang sarat semangat dan kekhidmatan, Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, secara resmi melantik 25 pengurus Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara Jabodetabeka-Banten (FORMAPAS MALUT) periode 2025–2027. Prosesi pelantikan yang berlangsung dinamis ini dirangkaikan dengan dialog publik bertajuk “Era Baru Formapas: Dari Maluku Utara untuk Indonesia Maju”, sebagai cerminan harapan besar terhadap peran strategis mahasiswa dalam pembangunan nasional.

Acara yang digelar di Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai kalangan. Di antaranya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Edy Juharsyah, M.Tech, yang hadir mewakili Menteri PUPR RI. Hadir pula Staf Ahli Bupati Pulau Taliabu, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil, serta Sekretaris Daerah Halteng, Bahri Sudirman.

Turut memperkuat semangat kebersamaan dalam kegiatan ini adalah Ketua Dewan Penasehat FORMAPAS, Haris Rusly Moti, dan CEO Nuansa Media Group, Irman Saleh. Tak ketinggalan, Formatur FORMAPAS Riswan Sanun juga hadir, memberikan pidato penuh motivasi kepada para pengurus baru dan peserta yang hadir.

Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi strategis antar mahasiswa pascasarjana Maluku Utara yang berada di kawasan Jabodetabeka-Banten, sekaligus mendorong kolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan, LSM, dan elemen kemahasiswaan. FORMAPAS diharapkan menjadi motor penggerak gagasan-gagasan progresif yang berakar dari Maluku Utara, namun berdampak luas bagi kemajuan bangsa.

Dengan pelantikan ini, FORMAPAS resmi memasuki babak baru kepengurusan yang diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi intelektual dan agen perubahan dari wilayah timur Indonesia untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Sebanyak 15 Calon Taruna (Catar) asal Kodam XV/Pattimura dinyatakan lolos seleksi tingkat pusat Akademi TNI dan siap menjalani pendidikan militer di Magelang, Jawa Tengah. Keberhasilan ini menjadi prestasi membanggakan bagi daerah Maluku dan Maluku Utara.

Kodam XV/Pattimura sebelumnya memberangkatkan total 26 Catar ke Magelang untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, terdiri dari 18 orang dari Panitia Daerah (Panda) Ambon dan 8 orang dari Panda Ternate. Setelah melalui rangkaian seleksi ketat, 11 Catar dari Panda Ambon dan 4 Catar dari Panda Ternate dinyatakan lulus.

Pengumuman kelulusan disampaikan setelah pelaksanaan sidang Pantukhir yang digelar pada Jumat (1/8/2025) dan dipimpin langsung oleh Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (2/8/2025).

Adapun 11 Catar asal Panda Ambon yang lolos seleksi adalah: 

1. Joevito Titapasanea

2. Abraham Leonard Uruilal

3. Hernan Djio Takasili

4. Muhammad Pasha Adirangga Kayat

5. Giovandi Lesnussa 

6. Salvator Vinsensius Duma

7. Fredy Marlon Aulele

8. Nyong Joan Moruk

9. Muhammad Raid Annadif

10. Muhammad Rayhan Taufiqurrahman

11. Azril Akbar Andhirta

Sementara dari Panda Ternate, yang berhasil lolos yaitu: 

1. M Fitriandi HI. Djafar

2. Crhistover Audrey Dwi Putra Mayosef

3. M Yusran Salim

4. Jonathan Junio Wirastya

Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian para Catar. “Keberhasilan ini murni dari kemampuan para Catar sendiri yang telah belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri secara maksimal,” ujarnya.

Ia berharap pencapaian ini menjadi inspirasi bagi pemuda-pemudi di wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk terus bermimpi besar, berlatih, dan berjuang meraih cita-cita menjadi Taruna Akademi TNI demi pengabdian kepada bangsa dan negara. (K077A)

Saumlaki - Info Digital Akurat - Sebagai wujud nyata pelaksanaan fungsi pendampingan hukum di tingkat desa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS),  yang diselenggarakan di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, dengan disaksikan langsung oleh unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, seluruh Kepala Desa, serta perangkat desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada hari Jumat (01/08/2025).

Penandatanganan PKS dilakukan secara langsung oleh Messala Hutabarat, M.M., selaku Kepala Dinas PMD, bersama Adi Imanuel Palebangan, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta didampingi oleh El Imanuel Lolongan, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kerja sama ini difokuskan untuk memperkuat pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada lingkup pengelolaan dana desa, penyelesaian sengketa aset, serta pendampingan penanganan permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh aparatur pemerintah desa.

PKS ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan ketidaktaatan administrasi dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Vira Tama, S.H., turut menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur desa melalui pengawasan dan asistensi hukum secara berkelanjutan. 

"Perjanjian Kerjasama dengan Dinas PMD ini menegaskan bahwa Kejaksaan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum pada tahap akhir, tetapi sebagai mitra strategis dalam mendampingi pemerintah desa agar memahami setiap aspek pengelolaan keuangan dan risiko hukumnya," ujar Garuda Cakti Vira Tama.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan ke depan Dinas PMD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat membangun sinergi yang kokoh, saling mendukung dalam upaya peningkatan kesadaran hukum, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berdaya guna, dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (K077A)

Saumlaki - Info Digital Akurat - Adi Imanuel Palebangan, S.H.,M.H, untuk pertama kalinya menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tiba di Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki, pada hari Kamis (31/07/2025).

Kedatangan perdana Kajari KKT ini, disambut seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dari Para Kasi, Kasubag Pembinaan, Pegawai Jaksa dan Tata Usaha serta, PPNPN pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selain itu, Unsur Forkopimda Kabupaten KKT juga terlihat yakni Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, S.E, Wakil Bupati dr. Juliana Ch. Ratuanak, Dandim 1507, Kapolres Kepulauan Tanimbar, Danlanal, Danlanud, Danyonif 734/SNS, Dansatradar 245, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II Saumlaki serta beberapa Pimpinan OPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sebagaimana kebiasaan daerah setempat dalam menyambut kedatangan Pejabat baru, Kajari KKT disambut dengan Tarian Adat dan pengalungan Kain Tenun Khas Tanimbar sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang di Bumi Duan Lolat yang merupakan nama Adat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Setibanya di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kajari Adi Imanuel Palebangan yang terlihat gagah dengan pangkat Melati 3 berkurung merah dipundaknya, langsung memimpin rapat internal bersama jajarannya.

Kasi Intel Kejari KKT, Garuda Cakti Vira Tama, S.H, dalam press release yang disampaikannya, mengungkapkan bahwa setelah melakukan perkenalan, Kajari KKT lgsg melakukan rapat internal sebagai langkah awal kepemimpinan beliau di Kejari KKT.

"Setelah Perkenalan, kami langsung melakukan rapat dan Kajari KKT meminta agar seluruh jajarannya memahami pentingnya kebersamaan, integritas dan percepatan kerja," ungkap Garuda.

Lebih lanjut, Kasi Intel menyampaikan bahwa Kajari KKT juga menekankan, tidak ada ruang bagi kerja individualistik dan semua harus bekerjasama dengan mengevaluasi capaian kinerja semester pertama dan menyusun strategi percepatan menuju semester kedua tahun 2025.

"Suasana rapat berlangsung hangat namun tetap penuh semangat. Pak Kajari mengajak seluruh Pegawai untuk bekerja secara profesional, responsif dan menjaga kepercayaan publik, baik terhadap Kejaksaan Negeri KKT, Kejaksaan Tinggi Maluku maupun terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia" Ujarnya.

Dengan latar belakang dan pengalaman Kajari KKT yang dulunya diketahui pernah menduduki jabatan-jabatan Strategis dilingkungan Kejaksaan RI, maka harapan Masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri KKT ini, agar semakin lebih baik dan menjaga kepercayaan publik sebagaimana yang telah dilaksanakan Kajari sebelumnya Dadi Wahyudi. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Komandan Korem 151/Binaiya, Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva, S.IP., M.Han., memberikan penghargaan kepada Ketua PABPDSI Provinsi Maluku, Bakri Ely, atas keberhasilannya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan dan Penguatan Kapasitas serta Bela Negara. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan BPD/Saniri Negeri se-Kota Ambon.

Bimtek tersebut berlangsung di Aula Korem 151/Binaiya dan diselenggarakan oleh PABPDSI Provinsi Maluku bekerja sama dengan Korem 151/Binaiya dan Pemerintah Kota Ambon. Fokus kegiatan adalah memperkuat kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai bela negara bagi perangkat desa agar mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme dan semangat kebangsaan.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari para peserta yang merupakan unsur strategis dalam tata kelola pemerintahan desa. Mereka mendapatkan pembekalan terkait penguatan peran BPD/Saniri dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan desa, serta pentingnya wawasan kebangsaan dalam mendukung ketahanan wilayah dari tingkat paling dasar.

Penghargaan yang diberikan oleh Danrem 151/Binaiya menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras dan komitmen PABPDSI Provinsi Maluku dalam mendorong kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang terstruktur dan kolaboratif. Momen tersebut menjadi simbol sinergi antara elemen sipil dan militer dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat desa.

Ketua PABPDSI Provinsi Maluku, Bakri Ely dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan motivasi bagi dirinya dan seluruh jajaran PABPDSI untuk terus bekerja membangun desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Bimtek ini adalah hasil kerja sama semua pihak, dan ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkarakter kebangsaan. (K077A)

Masohi - Info Digital Akurat - Sebanyak 34 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 resmi memulai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel One May Masohi dan dirangkaikan dengan serah terima peserta kepada Tim Pelatih Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah. Jumat (1/8/2025)

Para calon Paskibraka terdiri dari 21 orang putra dan 13 orang putri yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas sederajat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Mereka adalah hasil seleksi ketat yang telah melalui serangkaian tahapan dan dinyatakan layak untuk menjalani pelatihan sebagai pasukan pengibar Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025 mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para peserta terpilih. Ia menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar tugas baris-berbaris, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Paskibraka adalah wadah pembentukan karakter generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme, jiwa kepemimpinan, dan kedisiplinan. Kalian adalah representasi pemuda terbaik Maluku Tengah,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa mengibarkan bendera pusaka dalam upacara kenegaraan merupakan kehormatan besar yang dibarengi dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Oleh karena itu, seluruh peserta diminta untuk mengikuti proses pelatihan dengan serius, semangat, dan disiplin tinggi.

"Kalian adalah garda terdepan yang membawa martabat bangsa. Manfaatkan setiap momen dalam diklat ini untuk membentuk jati diri dan karakter yang kuat," ujarnya.

Ucapan terima kasih turut disampaikan Bupati kepada para pelatih dan panitia atas dedikasi mereka dalam membina para calon Paskibraka. Ia berharap suasana pelatihan dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab, kekompakan, dan nuansa kekeluargaan sehingga para peserta bisa berkembang maksimal.

Mengakhiri arahannya, Bupati berpesan kepada para peserta agar selalu menjaga kebersamaan dan menjadikan latar belakang yang berbeda sebagai kekuatan kolektif.

“Dengarkan bimbingan pelatih, taati aturan, dan jaga solidaritas. Bangun semangat untuk saling melengkapi satu sama lain demi keberhasilan bersama,” pungkas Bupati. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H., beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku menyambut hangat kedatangan Tim Inspeksi Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Kejati Maluku, Rabu (30/07/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-WAS), I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H. Turut mendampingi, Inspektur Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum Fredy Azhari, S.H., M.H., Inspektur Muda Intel, Pidsus dan Pidmil Siti Holija Harahap, S.H., M.H., serta Tim Pemeriksa: Koko Erwinto Danarko, S.H., M.H., Ahmad Sulhan, S.H., M.H., Mali Diaan, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., dan Auditor Pelaksana Frissia Yuris Elvinta, A.Md.Ak.

Tim Inspeksi sebelumnya telah tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon pada Minggu, 27 Juli 2025, dan langsung melaksanakan inspeksi umum di berbagai satuan kerja wilayah Maluku, termasuk Kejari Seram Bagian Barat (Piru), Kejari Seram Bagian Timur, Cabjari Geser, dan Cabjari Wahai, yang tergabung dalam wilayah hukum Kejari Maluku Tengah (Masohi).

Inspeksi ini menjadi agenda rutin Pengawasan Kejagung RI untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja di bidang Pembinaan, Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun hingga Pidana Militer, berjalan sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Jaksa Agung.

Selama pelaksanaan inspeksi di daerah, Inspektur III dan rombongan turut didampingi oleh Wakajati Maluku Abdullah Noer Deny, S.H., M.H., Asisten Pengawasan Rio Rizal, S.H., M.H., serta Asisten Pidana Militer Kolonel Chk. Satar M. Hutabarat, S.H., M.H.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan Inspeksi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bidang di Kejati Maluku, disertai dengan pengarahan langsung dari Inspektur III kepada seluruh Pejabat Utama dan pegawai Kejati Maluku.

Kajati Maluku Agoes SP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim Inspeksi dari Kejagung RI.

“Kepada Inspektur III beserta rombongan, kami ucapkan selamat datang di Bumi Raja–Raja Provinsi Maluku. Semoga pelaksanaan Inspeksi Umum berjalan baik dan lancar,” ujar Kajati Maluku.

Ia pun mengimbau seluruh jajarannya, termasuk para Kajari KKT, Kajari Tual, dan Kajari Kepulauan Aru, untuk mendukung penuh pelaksanaan inspeksi ini.

“Saya meminta kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku dan para Kajari beserta jajaran, dapat mempersiapkan data dukung dan administrasi lainnya demi kelancaran pemeriksaan dalam Inspeksi Umum Bidang Pengawasan Kejagung,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pengarahan Inspektur III I Dewa Gede Wirajana, dirinya menekankan pentingnya semangat kerja, menjaga keharmonisan antarsesama pegawai, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kejaksaan adalah lembaga vertikal. Kita harus menjaga hubungan baik antarsesama karena kelak kita akan dipertemukan kembali dalam promosi jabatan. Hubungan yang baik akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum ke masyarakat,” pesannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kajati Maluku Agoes SP, yang merupakan mantan atasannya di Kejari Sidoarjo.

“Saat saya menjadi Kasubsi, saya kagum ketika Pak Agoes menangani kasus korupsi. Beliau menetapkan 40 tersangka sebagai Kasi Pidsus di Kejari Sidoarjo,” ungkapnya penuh penghormatan.

Lebih lanjut, Inspektur III meminta jajaran Kejati Maluku untuk selalu meningkatkan disiplin dan profesionalitas, serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi.

“Sesuai arahan Jaksa Agung dan JAM-Was, tingkatkan semangat kerja, hindari perbuatan tercela, jangan macam-macam di luar, dan jangan saling menguntit antar bidang,” ujarnya dengan tegas.

Ia pun menambahkan bahwa penting untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan terus mendorong satuan kerja untuk meraih predikat WBK/WBBM, dengan membangun budaya kerja yang baik dan toleransi nol terhadap pelanggaran.

“Jangan flexing, apalagi di media sosial. Pimpinan sangat melarang keras pegawai yang suka pamer kekayaan,” tutup Inspektur III.

Sebagai penutup kegiatan PKPT di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku, Inspektur III bersama timnya melaksanakan inspeksi umum di Kejaksaan Negeri Ambon, yang turut didampingi oleh Kajati Maluku Agoes SP, Wakajati Abdullah Noer Deny, Asisten Pengawasan Rio Rizal, dan Asisten Pidana Militer Kolonel Chk. Satar M. Hutabarat.

Kegiatan ini juga diikuti oleh satuan kerja lainnya, seperti Kejari Buru, Kejari Tual, Kejari KKT, Kejari Kepulauan Aru, serta dalam Inspeksi Kejari Ambon, turut hadir Kejari Langgur, Kejari MBD, Cabjari Saparua, Cabjari Banda, dan Cabjari Wonreli. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, menerima kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI Komite I, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos beserta rombongan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Rabu (30/07/2025).

Dalam kunjungannya, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos didampingi Staf Ahli Perwakilan Maluku Fredy Latuheru, Staf Ahli Senayan/Jakarta Zulfikar Marasabessy dan Staf Administrasi Perwakilan Maluku Roland Istia.

Selain melakukan kunjungan silaturahminya, Anggota DPD RI asal Maluku ini mengharapkan adanya kolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Maluku terkait Program Jaksa Garda (JAGA) Desa yang telah menjadi Program Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal dan mendampingi pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan di tingkat Desa.

“Kami berharap dari pertemuan ini, dapat menjadi awal terbentuknya sinergi dan kolaborasi untuk kegiatan JAGA Desa yang secara kelembagaan akan kami usulkan kepada Ketua DPD RI untuk dibuatkan MoU bersama Jaksa Agung,” ujar Boy Latuconsina yang merupakan nama panggilan dari Anggota DPD RI Komite I, Bisri As Shiddiq Latuconsina.

Sementara itu, Kajati Maluku saat menerima kunjungan tersebut, menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI Komite I, Bisri As Shiddiq Latuconsina beserta rombongan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Semoga dari pertemuan ini akan semakin mempererat sinergitas Kejaksaan Tinggi Maluku bersama DPD RI Perwakilan Maluku.

Adapun terkait tujuan kunjungan tersebut, Kajati Maluku beserta jajaran sangat mendukung adanya kolaborasi dalam Program JAGA Desa antara DPD RI Perwakilan Maluku dengan Kejaksaan Tinggi Maluku, dengan harapan agar Program Jaksa Garda (JAGA) Desa dapat terus berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung ide serta gagasan terkait kolaborasi dalam Program JAGA Desa. Semoga apa yang menjadi harapan dari pertemuan ini, dapat dikukuhkan menjadi sebuah kesepakatan bersama antara DPD RI dengan pimpinan kami Jaksa Agung RI,” ujar Kajati Maluku.

Selain itu, Kajati Maluku menyebut bahwa pihaknya baik di Kejaksaan Tinggi Maluku maupun di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku, telah melakukan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan Program JAGA Desa di daerah hukumnya masing-masing, termasuk pencanangan Aplikasi Jaga.Desa yang merupakan tindak lanjut sejak dibentuknya Koperasi Merah Putih.

“Kejaksaan se-Wilayah Maluku telah banyak melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Program JAGA Desa termasuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih, yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur dan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, Kajati Maluku Agoes SP didampingi segenap jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, sebagai Bidang Teknis yang mengawal dan mendampingi pelaksanaan Program JAGA Desa. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Maluku dalam upaya penertiban dan pengosongan wilayah pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama jajaran Forkopimda Maluku yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/07/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M tersebut, turut dihadiri oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan, S.I.K, Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Dr. Nevra Firdaus Lubis, S.E., M.M, Kabinda Maluku Marsma TNI R. Harys Soeryo Mahhendro, M.M, serta sejumlah pimpinan OPD, Kapolres Buru, dan pejabat utama Kejaksaan Tinggi serta Polda Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya pada 9 Juli 2025. "Langkah ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kajati Maluku Agoes SP menyampaikan komitmen Kejaksaan untuk turut menertibkan aktivitas PETI di Gunung Botak bersama aparat penegak hukum lainnya. “Kami akan mendukung penuh kebijakan Gubernur dan bersama Kepolisian akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan di kawasan Gunung Botak, tentunya secara prosedural,” ujar Kajati.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendalami kemungkinan adanya tindak pidana korupsi di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. "Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, kami akan cari tahu apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi di sana," ungkapnya dengan tegas.

Tidak hanya fokus pada aspek pidana, Kajati juga mendorong keterlibatan Kejaksaan dalam pendampingan hukum kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum yang bisa muncul di kemudian hari.

Menutup penyampaiannya, Kajati Agoes SP memberikan penegasan keras kepada seluruh pihak, terutama dari internal Kejaksaan, untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik ilegal di kawasan Gunung Botak. “Saya akan menindak tegas oknum Kejaksaan yang terbukti bermain di sana. Bila ada petugas yang mengetahui, segera laporkan kepada saya,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati Maluku turut didampingi oleh Asisten Intelijen Rajendra Darmalinga Wiritanaya, S.H., M.H, Kasi I Intelijen Fernando E.F. Partahi, S.H., M.H, dan Kasi III Intelijen Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H. Keikutsertaan mereka menunjukkan keseriusan Kejati Maluku dalam mendukung langkah pemerintah memberantas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan menimbulkan potensi konflik sosial. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Saniri Negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/negeri, Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Maluku dan PABPDSI Kota Ambon menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas BPD/Saniri Negeri dan Bela Negara se-Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung di Aula Makorem 151 Binaya dan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta. Rabu (30/7/2025)

Bimtek ini merupakan hasil sinergi antara PABPDSI Provinsi Maluku, Korem 151 Binaya, dan Pemerintah Kota Ambon, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.

Ketua PABPDSI Provinsi Maluku, Bakri Elly, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PABPDSI adalah organisasi yang mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak anggota BPD mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat pusat.

“PABPDSI hadir untuk memastikan bahwa suara BPD didengar dan diperjuangkan. Saya berkomitmen untuk terus berjuang agar ke depan pemerintah desa menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih bermartabat. Itu adalah harapan dan keinginan saya sebagai Ketua PABPDSI Provinsi Maluku,” ujar Bakri.

Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari pelaksanaan bimtek ini adalah untuk memperkuat kapasitas BPD/Saniri Negeri serta menanamkan nilai-nilai bela negara, baik di Kota Ambon maupun secara bertahap di seluruh wilayah Provinsi Maluku. “Sampai hari ini, PABPDSI Provinsi Maluku telah menyelenggarakan bimtek penguatan kapasitas BPD/Saniri Negeri di 92 desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, 82 desa di Kabupaten Buru, dan 18 desa di Kabupaten Maluku Tengah. Target kami ke depan, kegiatan ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Maluku,” tambahnya.

Bakri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku, termasuk BPD/Saniri Negeri, dan pemerintah desa untuk saling bergandeng tangan membangun desa dengan semangat kebersamaan.

Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Ambon yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Elly Toisuta, disampaikan bahwa dalam dinamika pembangunan desa/negeri saat ini, BPD/Saniri Negeri dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa/negeri, BPD dan Saniri memiliki peran strategis dalam menampung, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa atau negeri. ujar Wawali Kota Ambon

Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan wawasan dan kemampuan seluruh anggota BPD/Saniri agar mereka dapat menjalankan peran sebagai mitra pemerintah desa secara optimal. Keberadaan BPD/Saniri harus mampu mendorong transparansi serta menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa atau raja beserta perangkat desa/negeri.

Selain penguatan kapasitas, bimtek ini juga mengusung semangat bela negara. Lima nilai dasar bela negara yaitu : 

1. Cinta tanah air 

2. Sadar berbangsa dan bernegara

3. Setia kepada pancasila

4. Rela berkorban yang terlihat dari semangat pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan masyarakat

5. Kemampuan bela negara terwujud dalam kapasitas dan kompetensi untuk mengawal pemerintah desa yang baik dan bersih.

“Atas nama Pemerintah Kota Ambon, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PABPDSI Provinsi Maluku atas terselenggaranya bimtek ini. Kegiatan ini sangat sejalan dengan upaya kami dalam mewujudkan 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota ambon, khususnya penataan birokrasi desa yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” lanjut Wawali Kota Ambon.

Turut hadir dalam kegiatan ini Komandan Korem 151 Binaya, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, para kepala desa/kepala pemerintahan negeri, serta seluruh anggota BPD/Saniri Negeri se-Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon berharap melalui pelatihan ini, BPD/Saniri Negeri dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pengelolaan anggaran desa yang transparan dan tepat sasaran, demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. (K077A)

Ambon - Info Digital Akurat - Seorang Anak Buah Kapal (ABK) kapal motor pencari telur ikan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan setelah sebelumnya dilaporkan terjatuh di sekitar perairan Tabarfane, Kepulauan Aru. Selasa (29/7/2025)

Informasi awal mengenai insiden ini pertama kali diteruskan oleh Bapak Awal kepada Unit Siaga SAR Dobo sekitar pukul 14.50 WIT. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim SAR Gabungan segera diberangkatkan ke lokasi kejadian yang berada pada koordinat 6°09'00" S - 133°54'00" E, berjarak sekitar 34,6 Nautical Mile (NM) dengan heading 225° arah Barat Daya dari Pelabuhan Dobo.

Pencarian yang dilakukan secara intensif hingga sore hari akhirnya membuahkan hasil. Pukul 17.43 WIT, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di koordinat 06°41'35" S - 133°49'50.89" E, atau sekitar 6,54 NM dari titik awal korban dilaporkan jatuh. Jenazah kemudian dievakuasi ke Kota Dobo untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna proses pemakaman.

Kepala Kantor SAR Ambon menjelaskan bahwa korban, atas nama Faisal (L/21), dilaporkan terjatuh dari kapal motor pencari telur ikan di perairan Tabarfane sekitar pukul 10.30 WIT. "Pihak keluarga sempat melakukan pencarian terlebih dahulu, namun tidak berhasil. Setelah operasi SAR dilakukan, Alhamdulillah korban berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi ke Dobo," ujarnya.

Data cuaca saat operasi berlangsung menunjukkan kondisi berawan, dengan angin dari arah Tenggara-Timur berkecepatan 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2 meter, yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencarian.

Unsur-unsur yang terlibat dalam operasi SAR ini terdiri dari Basarnas (USS Dobo), BPBD Dobo, Rescue Car, Polres Dobo, dan masyarakat setempat. Dengan ditemukannya korban, Operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat telah dikembalikan ke satuannya masing-masing disertai ucapan terima kasih atas kerja sama dan dedikasinya. (K077A)

Salahutu - Info Digital Akurat - Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Hari Sandra secara resmi membuka kegiatan Sekolah Lapangan dan Penanaman Bibit Padi Gogo bagi sejumlah perwakilan kelompok tani, bertempat di lahan Koramil 1504-04/Salahutu, Dusun Keramat, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata TNI AD melalui Kodim 1504/Ambon untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan nasional. Selasa (29/07/2025)

Dalam sambutannya, Dandim 1504/Ambon menyampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan sekolah lapangan dan penanaman bibit padi gogo di Maluku khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Maluku bersama dengan Kodim 1504/Ambon. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari berbagai pihak seperti Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BRMP Provinsi Maluku, serta Balai Perkebunan Provinsi Maluku.

Lebih lanjut, Dandim menyampaikan rasa hormatnya atas kehadiran Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta para perwakilan kelompok tani dari empat kecamatan yakni Salahutu, Saparua, Leihitu, dan Pulau Haruku yang turut serta dalam kegiatan bimbingan teknis hingga proses penanaman padi gogo. "Sebelum kita menanam, kita akan mendengarkan materi bimbingan dan edukasi dari para penyuluh, agar kita semua mendapatkan ilmu serta panduan teknis mulai dari pengolahan lahan hingga perawatan pasca tanam," ujarnya.

Ia berharap penyuluh pertanian, kelompok tani, Babinsa, dan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat. "Mungkin semua orang masih belum percaya bahwa di tanah kita ini juga tumbuh sejuta harapan. Tuhan Yang Maha Kuasa mendengar usaha dan doa-doa kita. Melalui gerakan tanam padi ini, kita bercita-cita meningkatkan pendapatan masyarakat desa, memanfaatkan lahan tidur yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga," tegasnya.

Gerakan tanam padi ladang ini digelar di seluruh wilayah Kodim 1504/Ambon yang meliputi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, dengan total ketersediaan lahan siap tanam mencapai 24 hektar, yakni 6 hektar di Kota Ambon dan 18 hektar di Malteng. Dukungan bibit telah mencapai 1 ton dan akan didistribusikan melalui Babinsa dan pendamping dari dinas pertanian. "Kami berharap masyarakat bersama-sama mendukung program ini dalam rangka mendukung pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional," tutup Dandim 1504/Ambon

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya padi gogo sebagai solusi strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan khususnya di lahan kering yang terdampak perubahan iklim. Pemerintah mendukung pengembangan padi gogo melalui penyediaan benih, pestisida, herbisida, hingga alat mesin pertanian (alsintan) serta pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas panen meningkat.

"Pengembangan padi gogo di lahan tidur atau tidak produktif menjadi fokus kami, dengan target tanam mencapai 8000 hingga 9000 hektar tahun ini. Kami berharap pada musim tanam Oktober–November nanti, lahan sudah siap. Hari ini akan menjadi bagian dari sejarah serta laporan kerja bahwa kita siap mendukung Asta Cita Ke-2 Presiden RI dalam program swasembada pangan nasional," jelas Ilham.

Di sela kegiatan, Ketua Kelompok Tani Kreatif dari Dusun Wanat, Dedi Rahman yang merupakan binaan Koramil 1504-05/Leihitu, menyampaikan rasa terima kasih kepada Dandim 1504/Ambon, Kementerian Pertanian, serta Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini mampu menjadi motivasi serta memberi manfaat nyata bagi petani, khususnya kelompok tani di wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting antara lain: Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Muhammad Isnain Mahulauw SP., M.M., Kepala Balai Besar Perkebunan Provinsi Maluku, Dr. Kardiyono S.TP., M.Si., Kepala BRMP Provinsi Maluku, Dr. Gunawan S.Tp., M.Si., Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Distan Maluku, Jufri M. Ohoirat S.Pt., serta Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah, Arsad Slamat.

Turut hadir pula Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Provinsi Maluku, Hj. Hamit, SP., M.Si., Kepala Penyuluh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Rasianto, Pasiter Kodim 1504/Ambon, Mayor Inf Ali Rahman, mewakili Camat Salahutu, Yuni Tawainella SE, Danramil 1504-04/Salahutu, Lettu Inf Hamlek Lumamuly, Danramil 1504-07/Haruku, Lettu Inf Launuru, Pengamat Hama dari BPTPHP, Alim Tomu, Sekretaris Negeri Tulehu, Malik Lestaluhu, perwakilan Babinsa dari Koramil 07/04/05 Kodim 1504/Ambon, perwakilan kelompok tani dari masing-masing Koramil, serta tamu undangan lainnya. (K077A)

Masohi - Info Digital Akurat - Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa, mewakili Bupati Maluku Tengah secara resmi melantik Kepala dan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah. Acara pelantikan berlangsung di Operation Room lantai 3 Kantor Bupati Maluku Tengah. Selasa (29/7/2025)

Adapun nama-nama yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah:

1. Thony Berthy Apituly, sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur.

2. Amirudin Setiawan Suneth, S.STP, sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rutah, Kecamatan Amahai.

3. Flip Leuhena, sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku.

4. Stevi Pattirajawane, S.Pd., sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku.

5. Marcus Tenlima, sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut.

Dalam sambutan Bupati Maluku Tengah yang dibacakan oleh Sekda Rakib Sahubawa, disampaikan penekanan pentingnya kepemimpinan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pemerintahan negeri dituntut untuk mengedepankan pelayanan publik yang optimal, menjaga ketertiban masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah besar. Pemerintah negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan mendorong pembangunan di wilayah masing-masing,” ujar Sekda dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemimpin negeri harus mampu membangun komunikasi yang baik, menjunjung nilai-nilai partisipatif, serta menjaga stabilitas sosial demi terciptanya pemerintahan yang harmonis dan produktif.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap para kepala dan penjabat yang dilantik dapat menjalankan peran dan tugas dengan integritas tinggi serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah masing-masing. (K077A)

Masohi - Info Digital Akurat - Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP, menghadiri dan memimpin langsung dua agenda penting yang digelar secara bersamaan di Baileo Ir. Soekarno, Kota Masohi. Selasa (29/7/2025). 

Agenda tersebut adalah penerimaan peserta Studi Lapangan Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XIV Provinsi Maluku, serta penyerahan Surat Keputusan (SK) dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menyampaikan apresiasi atas kedatangan peserta Studi Lapangan PKA Angkatan XIV yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Mereka akan melaksanakan studi lapangan di tiga wilayah, yakni Negeri Amahai dan Negeri Sepa di Kecamatan Amahai, serta Negeri Waraka di Kecamatan Teluk Elpaputih.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menyerahkan secara simbolis SK Pengangkatan PPPK kepada perwakilan pegawai yang lulus pada seleksi formasi Tahun 2024. Bupati menekankan bahwa para PPPK yang telah menerima SK memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

“Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Saya berharap seluruh PPPK yang baru diangkat dapat menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” tegas Bupati.

Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk jajaran Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bidang dan Widyaiswara BKPSDM Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Dua agenda besar ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung pengembangan kompetensi aparatur negara, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penempatan ASN yang profesional dan siap bekerja untuk rakyat. (K077A)