Ambon - Info Digital Akurat - Komitmen memperkuat sektor energi di daerah terus menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI di Provinsi Maluku. Dalam agenda pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, M.Si, turut hadir dan menyampaikan sejumlah aspirasi penting bagi kemajuan daerah, Selasa (14/4/2026).

Di hadapan rombongan Komite II DPD RI, Abdullah Asis Sangkala menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Energi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses energi.

Ia menekankan pentingnya pemerataan akses energi di seluruh wilayah Maluku. Menurutnya, program listrik dan BBM satu harga harus benar-benar dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antarwilayah.

Selain itu, Abdullah Asis Sangkala juga menyoroti besarnya potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Maluku, seperti energi kelautan dan panas bumi. Ia berharap adanya dukungan kebijakan serta investasi dari pemerintah pusat agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal demi mewujudkan kemandirian energi daerah.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta agar pemerintah pusat lebih melibatkan pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan kebijakan energi. Menurutnya, keterlibatan daerah sangat penting agar program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi geografis Maluku.

Tak kalah penting, Abdullah Asis Sangkala mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2007 terus diperkuat melalui sinergi antara DPD RI, DPR RI, dan DPRD. Hal ini dinilai penting guna memastikan kebijakan energi berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

“Energi adalah kunci pembangunan. Kalau energi beres, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku pasti ikut bergerak,” tegas Abdullah.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola energi nasional, sekaligus menghadirkan keadilan bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku dalam menikmati akses energi yang merata dan berkelanjutan.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H.,M.H, menghadiri rangkaian agenda strategis militer yang digelar Kodam XV/Pattimura di Ambon, pada Senin (13/4/2026). Kehadiran Kajati Maluku menjadi bagian dari penguatan sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas wilayah Maluku.

Sebagaimana Undangan Kepala Setum Kodam XV/Pattimura, Kajati Maluku bersama jajaran Forkopimda menyambut kedatangan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon melalui VIP Room Pemda pada Bandara Internsional Pattimura Ambon.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kajati Maluku Rudy Irmawan bersama jajaran Forkopimda lainnya mendampingi Kasum TNI melakukan peninjauan ke kawasan Gunung Botak menggunakan fasilitas TNI AL. Keterlibatan ini menunjukkan peran aktif Kejaksaan dalam mendukung pengawasan serta penanganan persoalan strategis yang memiliki dimensi hukum dan keamanan lingkungan.

Selain Kasum TNI, juga tampak Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dr. Adhryansah, S.H.,M.H yang saat ini tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung RI. Partisipasi Kejaksaan dalam agenda ini mencerminkan komitmen institusi penegak hukum dalam mendukung koordinasi lintas sektor bersama TNI dan pemerintah daerah.

Adapun kehadiran Forkopimda, antara lain Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Mantan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Gatot Sri Handoyo, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb. Sugeng Sugiharto, serta jajaran Pimpinan OPD terkait lainnya.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

Ambon - Info Digital Akurat - Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai Lembaga Penegak Hukum dibawah kepemimpinan Rudy Irmawan, S.H.,M.H, berkomitmen membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui apel pencanangan yang dilaksanakan dihalaman Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada hari ini, Selasa (7/4/2026).

Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2026 ini, dihadiri juga oleh Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Tindak Pidana Umum I Ketut Suwardi, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, Asisten Pengawasan Bobby Ruswin, Kabag Tata Usaha Ariyanto Novindra, para Koordinator serta para Pegawai Jaksa dan Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Maluku Rudy Irmawan didampingi Wakajati Maluku Adhi Prabowo, menandatangani Maklumat Pelayanan yang isinya “Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Selain itu, Kajati Maluku beserta jajaran Pejabat Utama, juga menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam mewujudkan WBK/WBBM serta menobatkan 2 (dua) Pegawai sebagai Agen Perubahan Kejaksaan Tinggi Maluku yakni Sdr. Yusri Tri Saputra dan Sdri. Avelia Zahara.

Pada momentum yang istimewa ini, Kajati Maluku dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh jajaran Adhyaksa dapat berkomitmen memberantas korupsi, baik sebagai Aparat Penegak Hukum maupun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Ia juga menambahkan, ditengah dinamika saat ini, masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus di jaga dan di tingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai perubahan budaya kerja, bukan hanya pemenuhan indikator.

“Sebagai bagian dari tanah Maluku yang menjunjung tinggi nilai hidup orang basudara. Semangat kebersamaan, kejujuran dan saling percaya harus menjadi fondasi dalam membangun institusi yang bersih dan berintegritas,” Ucap Kajati.

Demi mewujudkan WBK dan WBBM yang nyata dan berkelanjutan, Kajati Maluku menekankan beberapa kiat yang pasti dan realistis, antara lain :

1. Bangun Integritas dari Diri Sendiri : Integritas tidak bisa diwakilkan. Mulailah dari hal kecil yaitu disiplin waktu, kejujuran dalam bekerja, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan;

2. Perkuat Pengawasan Internal yang Efektif : Setiap pimpinan satuan kerja harus menjadi role model. Pengawasan melekat harus berjalan, bukan hanya di atas kertas;

3. Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Berikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan ramah. Hilangkan praktik berbelit-belit. Jadikan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan;

4. Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi : Digitalisasi layanan adalah keniscayaan, gunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi penyimpangan;

5. Bangun Budaya Kerja Kolaboratif : Tidak ada keberhasilan tanpa kerja sama. Hilangkan ego sektoral, perkuat koordinasi antar bidang; dan;

6. Konsistensi dan Keberlanjutan : Zona Integritas bukan target sesaat. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

Mengakhiri sambutannya, Kajati Maluku memerintahkan agar seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku dampat menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat tekad dan komitmen bersama.

“Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku mampu menjadi institusi yang bersih, profesional, dan terpercaya,” Pintanya.

Setelah pelaksanaan kegiatan Apel Pencanangan selesai, seluruh Pegawai menandatangani Komitmen Bersama untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

Ambon - Info Digital Akurat - Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena secara resmi melepas penyaluran bantuan pangan untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026 yang dilaksanakan oleh Perum Bulog kepada masyarakat penerima manfaat, Rabu (18/3/2026)

Dalam program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Wali Kota menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga serta memberikan manfaat langsung dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog atas komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan program bantuan pangan bagi masyarakat. Program ini dinilai sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Sementara itu, pihak Perum Bulog memastikan bahwa ketersediaan cadangan beras dan minyak goreng berada dalam kondisi aman dan mencukupi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri serta untuk beberapa bulan ke depan.

“Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” menjadi semangat kebersamaan yang terus digaungkan dalam upaya membangun kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Ambon.

Ambon - Info Digital Akurat - Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku mendapat dorongan nyata melalui kolaborasi aparat kepolisian dan rumah sakit. Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri seminar yang digelar Yayasan IPAS Maluku sekaligus menandatangani komitmen bersama dengan 10 rumah sakit di Kota Ambon untuk memberikan layanan visum gratis. Kegiatan ini berlangsung di Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, Sabtu (7/3/2026).

Dalam acara tersebut, Kapolda Maluku didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku, termasuk Kabid Dokkes Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, Kabid Humas Kombes Pol Rositah Umasugi, Direskrimum, Kabidkum, serta Karumkit Bhayangkara Polda Maluku. Seminar juga dihadiri Anggota DPD RI Dapil Maluku Ana Latuconsina, Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, perwakilan DPRD Maluku, direktur rumah sakit di Kota Ambon, tokoh agama, aktivis perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat sipil.

Mengusung tema penguatan peran lembaga adat dan agama dalam mendukung akses layanan kesehatan, seminar menekankan pentingnya visum sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Kapolda Maluku menyoroti bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku masih cukup tinggi, sehingga memerlukan keterlibatan semua pihak.

“Kami melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Maluku. Karena itu, Polda Maluku berkomitmen mempercepat penanganan setiap laporan serta memperkuat langkah pencegahan bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Kapolda.

Ia menegaskan bahwa pencegahan menjadi kunci utama dalam menekan angka kekerasan. Masyarakat diimbau berani melaporkan setiap kasus kekerasan kepada aparat penegak hukum agar dapat segera ditindaklanjuti. “Kekuatan kita ada pada pencegahan. Masyarakat perlu berani melapor apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan dukungan masyarakat, proses penegakan hukum dapat berjalan cepat dan tuntas,” tambahnya.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

Ambon - Info Digital Akurat - Dalam rangka HUT ke-54 Basarnas tahun 2026 yang jatuh pada 28 Februari dilaksanakan Upacara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Upacara tersebut dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon. Peringatan HUT ke-54 Basarnas tahun ini mengangkat tema “Soliditas Dalam Tugas Kemanusiaan”.

Kepala Kantor SAR Ambon, Muhamad Arafah bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Kepala Basarnas RI mengatakan "Saudara-saudara sekalian, Hari Ulang Tahun Basarnas bukan sekedar seremonial. Momentum ini merupakan refleksi atas perjalanan panjang 54 tahun pengabdian Basarnas dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Basarnas hadir bukan hanya sebagai institusi tetapi sebagai garda terdepan negara dalam memberikan harapan, Pertolongan, dan keselamatan bagi masyarakat.

Saudara sekalian yang saya banggakan, keberhasilan setiap operasi SAR adalah buah dari sinergitas dan Soliditas, serta kesamaan tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Namun demikian keselamatan personel adalah prioritas. Kita tidak hanya dituntut untuk cepat, tetapi juga aman, Terukur, dan akuntabel.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Personel Basarnas di manapun bertugas, atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan yang telah diberikan. Dedikasi dan Profesionalisme saudara-saudara menjadi fondasi kepercayaan masyarakat kepada institusi ini. Tetaplah menjadi Garda terdepan dalam setiap misi penyelamatan.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi setiap langkah pengabdian kita."

Upacara Bendera yang dilaksanakan di lapangan serbaguna diikuti oleh seluruh Pejabat, personel, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan SAR terbaik kepada masyarakat, kita harus selalu mengupayakan dalam meningkatkan kemampuan SDM dengan pelatihan dan pengembangan yang lebih intensif. Dan juga terus memperkuat Kerjasama kita dengan pihak-pihak terkait, seperti kementerian/Lembaga, TNI-POLRI, Insan Pers, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Internasional.

Usai Upacara Bendera kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh Pejabat dan personel Kantor SAR Ambon.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon, pada Jumat, 27/02 pukul 08.00 WIT melaksanakan Upacara Tabur Bunga sekaligus Ziarah di TMP Kapahaha, Kota Ambon.

Kepala Kantor SAR Ambon, Muhamad Arafah menjelaskan "Upacara Tabur Bungan dan Ziarah di TMP Kapahaha dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenang para pahlawan dalam membela NKRI, dan juga sebagai motivasi Apresiasi Basarnas kepada Para Pahlawan yang telah gugur, juga sebagai motivasi untuk personil Basarnas dalam sinergi menjalankan tugas tugas kemanusiaan agar lebih baik lagi.

Upacara Tabur Bunga dan Ziarah di TMP Kapahaha ini merupakan rangkaian Puncak kegiatan dari sebelumnya yang sudah di laksanakan seperti berbagai Perlombaan, Uji Skills, dan Fitnes Drill antar Personil dalam rangka untuk memperingati HUT ke-54 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan peletakkan karangan bunga oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon ditugu TMP, kemudian dilanjutkan lagi dengan tabur bunga oleh Pejabat, Peserta Upacara dan DWP Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon.

Usai Upacara dan Ziarah Makam Pahlawan, kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh Pejabat dan peserta upacara di depan Tugu Taman Makam Pahlawan Kapahaha.

EDITOR : K077A

Malteng - Info Digital Akurat - Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terkait Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Radot Parulian, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan di wilayah Pulau Haruku, meliputi Desa Wassu, Dusun Naira Desa Aboru, Dusun Nama'a Desa Pelauw, Desa Pelauw, dan Desa Kailolo, Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan, kontrak, serta realisasi anggaran dalam proyek dimaksud.

Dalam kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut, Tim Jaksa Penyidik yang terdiri dari Koordinator, Kasi Penyidikan, Kasi Pengendalian Operasi dan Kasi UHLBEE pada Kejaksaan Tinggi Maluku serta turut didampingi juga oleh 4 (empat) orang dari BPKP serta 2 (dua) orang tenaga ahli.

Selain itu, hadir pula 5 (lima) orang staf pegawai Dinas PUPR Provinsi Maluku antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas internal guna memberikan penjelasan teknis terkait pekerjaan yang diperiksa dan pada saat pemeriksaan berlangsung disaksikan juga oleh masyarakat setempat.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan juga bahwa pemeriksaan lapangan ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap secara objektif dan transparan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih dimaksud, serta untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan lapangan ini akan dianalisis secara komprehensif dan menjadi bahan pendukung dalam proses penyidikan guna menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara transparan, akuntabel, dan profesional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tutup Aspidsus.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Komitmen tegas dalam menjaga marwah institusi kembali ditegaskan jajaran Polda Maluku. Dalam konferensi pers resmi, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, memimpin langsung penyampaian hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait pelanggaran etik berat yang dilakukan oknum anggota Satbrimob, Bripda M.S.

Didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, Irwasda, Kabid Propam, Kabid Humas Polda Maluku, serta perwakilan Komnas HAM, Kapolda menegaskan bahwa proses penanganan perkara ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Kehadiran pengawas eksternal menjadi bagian dari komitmen keterbukaan dalam penegakan kode etik di tubuh Polri.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Komisi KKEP Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., majelis memeriksa secara menyeluruh dengan menghadirkan 14 saksi. Sebanyak 10 saksi memberikan keterangan secara langsung, sementara empat lainnya melalui konferensi daring, termasuk saksi korban dan sejumlah anggota kepolisian dari berbagai satuan.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, tidak menaati norma hukum, serta melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut yang mencederai nilai-nilai profesionalisme Polri.

Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda M.S. Selain sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, yang bersangkutan juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan pada tempat khusus selama lima hari yang telah dijalani sebelum akhirnya dijatuhi sanksi terberat berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Kapolda Maluku menegaskan, institusi tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik maupun tindakan kekerasan yang merusak kepercayaan publik. “Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam menegakkan disiplin dan etika internal. Siapa pun anggota yang terbukti melanggar akan diproses tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan menjadi pesan kuat bahwa profesionalisme dan integritas adalah harga mati dalam tubuh Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Maluku.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Suasana penuh khidmat dan sukacita mewarnai pembukaan Sidang Jemaat ke-57 Klasis GPM Pulau Ambon yang digelar di Gereja Karn Hattin Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu (15/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap peran strategis gereja dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran Kapolda menjadi wujud nyata komitmen Kepolisian Daerah Maluku dalam memperkuat kolaborasi antara institusi negara dan lembaga keagamaan sebagai pilar utama pembangunan moral serta penjaga stabilitas sosial di daerah.

Sidang jemaat yang mengusung tema “Anugerah Allah Melengkapi dan Meneguhkan Gereja Menuju Satu Abad GPM” (1 Petrus 5:10) tersebut tidak hanya merefleksikan perjalanan historis Gereja Protestan Maluku menuju satu abad pengabdian, tetapi juga menjadi momentum refleksi spiritual sekaligus panggilan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan aman dan penuh sukacita. Ia menegaskan bahwa sidang jemaat bukan sekadar agenda internal gereja, melainkan forum strategis yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Persidangan ini bukan hanya membahas program pelayanan gereja, tetapi juga menentukan arah kontribusi gereja dalam membangun masyarakat yang bermoral, berkarakter, dan berintegritas,” ujar Kapolda.

Klasis Pulau Ambon yang terdiri dari 25 jemaat dengan jumlah kurang lebih 64.000 jiwa dinilai sebagai kekuatan sosial yang sangat besar. Potensi tersebut, menurut Kapolda, apabila dikelola secara optimal, dapat menjadikan gereja sebagai motor penggerak perubahan sosial yang positif di tengah masyarakat.

Kapolda juga menegaskan bahwa Kota Ambon merupakan pusat gravitasi Maluku. Persepsi terhadap Maluku kerap dibentuk dari dinamika sosial yang terjadi di Ambon.

“Kalau Ambon aman dan maju, maka Maluku akan ikut maju. Karena itu menjaga Ambon berarti menjaga wajah Maluku di mata nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Ia turut menjelaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku secara umum berada dalam situasi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial, berjalan normal tanpa gangguan yang berarti.

Melalui momentum persidangan ini, diharapkan sinergi antara aparat keamanan dan lembaga keagamaan semakin kokoh, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan berdaya saing menuju Maluku yang lebih maju dan sejahtera.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H.,M.H resmi melantik sejumlah Pejabat Esselon IV lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku, di Aula Sasana Adhyaksa, pada Senin (9/2/2026).

Adapun Pejabat Esselon IV yang dilantik, antara lain :

1. AZER JONGKER ORNO, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ambon;
2. HENDRIK SIKTEUBUN, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi IV pada Asisten Intelijen Pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. MATHYS ADRIEN RAHANRA, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Penindakan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi I pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
4. FEZA REZA, S.H.,M.H. sebagai Pemeriksa Intelijen pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Garut;
5. RIO IRNANDA, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Trenggalek;
6. RICHARD CHORNELES BOROWY LAWALATA, S.H. sebagai Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku;
7. SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi B pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
8. AGUS HENDRA YANTO, S.H.,M.H. sebagai Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset pada Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Maluku, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Sebelum dilantik, para Pejabat Esselon IV diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan untuk setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan, segala peraturan perundang-undangan dan selurus-lurusnya, demi dharma bhakti kepada bangsa dan negara.

Selain itu, mereka berjanji akan menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Dalam sambutan Pelantikan, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H.,M.H menegaskan bahwa setiap pengucapan sumpah atau janji bukan sekadar seremonial untuk diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain, masyarakat, bangsa terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keputusan pengangkatan, mutasi, promosi, alih tugas dan penempatan pada setiap jabatan oleh unsur pimpinan, selalu dilandasi penelaahan dan pertimbangan secara jelas menyeluruh, tidak sekedar hanya bertujuan sebagai bagian dari upaya mendorong pemantapan profesionalitas, peningkatan wawasan dan pengalaman saja.

“Setelah pelantikan ini, kami berharap saudara-saudara dapat menjadi bagian penting dari Kejaksaan Tinggi Maluku untuk bekerja sebaik-baiknya serta menjaga nama baik Institusi tanpa mencederai dan merusak harkat dan martabat lembaga milik kita bersama,” Ucap ASBIN Cahyadi Sabri.

Pada kesempatan ini pula, ia mengingatkan kembali tentang komitmen bersama selaku insan aparat penegak hukum Korps Adhyaksa sebagai bagian dari sistem dalam pemerintah. Komitmen dan pernyataan dimaksud mengandung prasyarat bahwa negara harus kuat dan tidak lemah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab termasuk dalam penegakan hukum yang dituntut menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kemanfaatan.

“Dimanapun Keberadaan kita, dalam kapasitas dan posisi apapun hendaknya selalu ingat dan tidak melupakan jati diri kita sebagai bagian dari insan Adhyaksa yang memegang teguh komitmen dan janji luhur, bahwa sesuatu yang baik dan yang benar itulah yang harus diperbuat dan dikerjakan,” tegasnya.

Diakhir amanatnya, ia percaya saudara-saudara yang dilantik hari ini juga adalah insan terpilih oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

“Ingatlah, Jabatan itu bisa menjadi berkah yang membawa kebahagiaan atau juga menjadi hukuman yang membawa keburukan bagi siapa yang mengembannya tergantung dengan niat apa saudara menjalankannya” tuturnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut, para Saksi dari Kejaksaan Tinggi Maluku yakni Achmad Attamimi, S.H.,M.H dan Achmad Bhirawa Bissawab, S.H., M.H serta para rohaniawan dari Kementerian Agama Provinsi Maluku yakni H. Hijerin Aliah, S.Ag.,M.H untuk Sumpah Pejabat yang beragama Islam, RP. James Billiacarlos, MSC untuk Sumpah Pejabat yang beragama Katholik dan Pdt. Carl Herman Thenu, S.Si.,M.Si.

EDITOR : K077A

Salahutu - Info Digital Akurat - Keluarga besar media berita online Info Digital Akurat menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran pers sebagai pilar demokrasi, penyampai informasi yang berimbang, serta pengawal kepentingan publik.

Pemimpin Redaksi Info Digital Akurat, Ahmad B. Kottahatuhaha, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Hari Pers Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat akan tanggung jawab besar insan pers dalam menjaga marwah profesi jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

“Pers harus tetap berdiri tegak pada prinsip kebenaran, independensi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Di era digital saat ini, tantangan semakin besar, terutama maraknya informasi menyesatkan dan hoaks. Karena itu, profesionalisme dan integritas wartawan menjadi kunci utama,” ujar Ahmad.

Ia juga menekankan bahwa Info Digital Akurat berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kepercayaan publik adalah modal utama media, sehingga setiap karya jurnalistik harus melalui proses verifikasi yang ketat dan berpegang pada kode etik jurnalistik.

Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh jurnalis, redaktur, dan pekerja media yang tetap konsisten menjalankan tugas jurnalistik meski dihadapkan pada berbagai tekanan dan keterbatasan. “Pers yang kuat adalah pers yang berani, jujur, dan berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan sempit,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, keluarga besar Info Digital Akurat berharap peringatan Hari Pers Nasional 2026 dapat menjadi titik penguat solidaritas insan pers di seluruh Indonesia untuk terus menjaga independensi, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

EDITOR : K077A