Buru - Info Digital Akurat - Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pesisir Pantai Desa Lamahang, Kabupaten Buru, saat Pemuda-Pemudi Karang Taruna Walimpoti Indah menggelar Lomba Dayung Tradisional yang berhasil menarik perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda yang memeriahkan momentum pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Minggu (31/05/2026).

Ratusan warga tampak memadati lokasi perlombaan sejak pagi hari. Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi dalam menyaksikan para peserta yang berlomba mengarungi perairan pesisir Desa Lamahang. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat hubungan sosial antarwarga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Buru, Ikram Umasugi, S.E., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Buru, Ny. Mohra Ikram Umasugi. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Buru beserta istri, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran unsur pemerintah daerah menunjukkan dukungan nyata terhadap berbagai kegiatan positif yang digagas oleh generasi muda di wilayah pesisir.

Mengusung tema "Mengayuh Dalam Kebersamaan, Berkorban Untuk Kemajuan Menuju ke Arah Bupolo Berseri", lomba dayung ini tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana membangun semangat gotong royong, persatuan, dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Ikram Umasugi menegaskan bahwa olahraga dayung memiliki makna filosofis yang sangat erat dengan proses pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah perahu mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh pendayung. Hal yang sama juga berlaku dalam membangun Kabupaten Buru yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

"Dayung bukan hanya melatih kekuatan fisik dan kesehatan tubuh, tetapi juga mengajarkan pentingnya kerja sama. Jika satu kayuhan tidak seirama, maka laju perahu akan terhambat. Begitu pula pembangunan daerah yang membutuhkan keselarasan langkah seluruh elemen masyarakat," ujar Bupati di hadapan peserta dan masyarakat yang hadir.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru untuk terus mengembangkan potensi olahraga dan sektor bahari daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, pembinaan atlet secara berkelanjutan, serta penyelenggaraan kompetisi rutin guna menjaring bibit-bibit unggul yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sport tourism atau wisata olahraga. Kawasan pesisir Desa Lamahang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata olahraga air yang mampu menarik wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan yang terkandung dalam Idul Adha sebagai energi bersama dalam membangun Kabupaten Buru. Ia berharap semangat kebersamaan yang tercipta dalam lomba dayung ini dapat terus dipelihara demi mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan religius.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIT itu berlangsung meriah hingga selesai. Sorak sorai penonton mengiringi setiap perlombaan yang berlangsung sengit namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Lomba Dayung Walimpoti Indah menjadi bukti bahwa tradisi lokal yang dikemas secara kreatif mampu menjadi sarana memperkuat persatuan, menggerakkan potensi pemuda, sekaligus mendorong kemajuan Kabupaten Buru menuju masa depan yang lebih cerah.

Ambon - Info Digital Akurat - Semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial mewarnai pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku. Momentum keagamaan yang sarat makna itu diperingati melalui kegiatan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban yang berlangsung penuh kekeluargaan di halaman Kantor Kejati Maluku, Rabu (27/5/2026).

Perayaan Idul Adha menjadi pengingat atas kisah keteladanan Nabi Ibrahim AS yang dengan penuh kepatuhan bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, demi menjalankan perintah Allah SWT. Namun, sebelum penyembelihan dilakukan, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba jantan. 

Peristiwa tersebut kemudian menjadi simbol ketakwaan, keikhlasan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nilai-nilai itulah yang kembali dihidupkan dalam pelaksanaan kurban di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku tahun ini.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Kejati Maluku sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas yang terus terbangun di Maluku, Bumi Raja-raja.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Wakil Ketua Panitia, Achmad Attamimi, S.H., M.H., disebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku tidak hanya melaksanakan penyembelihan hewan kurban di kantor, tetapi juga menyalurkan bantuan hewan kurban kepada sejumlah lembaga dan rumah ibadah.

Adapun penyerahan hewan kurban dilakukan kepada Masjid Al-Fatah sebanyak 1 (satu) ekor sapi, Yayasan Panti Asuhan Al-Khairat 1 (satu) ekor sapi, dan Masjid Al Burhan STAIN 1 (satu) ekor sapi.

Sementara untuk penyembelihan hewan kurban di Kantor Kejati Maluku, panitia menyiapkan sebanyak 15 (lima belas) ekor sapi dan 3 (tiga) ekor kambing.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kesempatan itu diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Ariyanto Novindra, S.H., M.H., yang membacakan sambutan tertulis Kajati Maluku.

Dalam sambutannya, Kajati Maluku menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan kurban yang menjadi bagian penting dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

“Hari Raya Idul Adha bukan hanya menjadi momentum ibadah semata, tetapi juga mengandung makna yang sangat mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama,” demikian kutipan sambutan Kajati Maluku.

Kajati juga menegaskan bahwa nilai-nilai keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS harus menjadi inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas sebagai insan Adhyaksa.

Melalui ibadah kurban, lanjutnya, seluruh jajaran diajak untuk menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Kajati berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan semata, melainkan juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan Kejati Maluku.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, kegiatan penyembelihan hewan kurban pun secara resmi dibuka.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak terasa sepanjang kegiatan berlangsung. 

Semangat berbagi yang terpancar dari para pegawai dan pimpinan Kejati Maluku menjadi cerminan bahwa Idul Adha bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, menyerahkan 1 (satu) ekor sapi sebagai Hewan Qurban kepada Pengurus Yayasan Masjid Al-Fatah Ambon, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Penyerahan diterima langsung oleh Panitia Qurban Yayasan Masjid Al-Fatah Ambon, di antaranya Ustadz Drs. Hadi Basalamah, M. Fil.i, Ustadz Dr. Muhammad Rahayamtel dan Ustadz Saiful Ali Maskaty, S.Hi.,M.Si, tepat di depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon, pada Selasa (26/5/2026).

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H.,M.H melantik 18 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin (25/5/2026).

Pegawai yang melakukan penyampaian Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah Jabatan Fungsional, yakni :

1. Avelia Zahara

2. Baiq Vinotty Hedona Arsid

3. Arum Ratnaning Ratri

4. Intania Sitio

5. Muhammad Ichwanuddin

6. Noor Fajar Adiansyah Roesadi

7. Mahesha Aginio Bimantio

8. Ghilman Dwi Rachman Salim

9. Nyimas Alya Laitajannah Fadhilla

10. Farah Sabila Fajriati

11. Yusri Tri Saputra

12. Hana Ayuning Cahyati

13. Gratia Katarina I. Gaddi

14. Pipit Mou

15. Winda Alviani

16. Dessy Deliana Nikijuluw

17. Muhammad Rizki Aprilianto

18. Ni Putu Aprilia Adhira Narayani

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para saksi, yakni Johana Anthonia Aprakirene, S.H (Kasubag Kepegawaian) dan Setellamaris Muskitta, S.H (Kasubag Daskrimti dan Perpustakaan), serta beberapa rohaniawan dari Kementerian Agama Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Kajati Maluku menyampaikan bahwa setelah pelantikan ini seluruh pegawai yang dilantik telah resmi menjadi bagian dari Kejaksaan Tinggi Maluku dengan tanggung jawab moral yang besar dalam menjaga nama baik institusi.

“Menjadi bagian dari Kejaksaan Tinggi Maluku bukan hanya soal memakai atribut dan hadir di kantor. Ada tanggung jawab moral yang ikut melekat di pundak saudara. Di luar sana, masyarakat menilai institusi ini dari perilaku orang-orang di dalamnya, termasuk dari langkah kecil yang saudara lakukan setiap hari,” ujar Kajati Maluku.

Kajati Maluku juga mengingatkan agar para pegawai yang baru dilantik tidak memulai karier dengan pola pikir sekadar mencari zona aman, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata melalui kinerja yang cepat, tepat, dan penuh inisiatif.

“Jangan memulai karier dengan pola pikir ‘yang penting aman’. Bangun pola pikir untuk memberi manfaat, bekerja cepat, tepat, dan punya inisiatif. Negara hari ini membutuhkan aparatur yang bergerak, bukan hanya yang hadir. Jangan sibuk terlihat bekerja, tapi pastikan benar-benar menghasilkan pekerjaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kajati Maluku menekankan bahwa bekerja di institusi Kejaksaan tidak terlepas dari berbagai tantangan, tekanan, kritik, hingga godaan yang akan menguji integritas setiap aparatur.

“Karena menjaga nama baik institusi tidak dimulai dari pidato besar, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang saudara ambil saat tidak ada orang yang melihat,” lanjutnya.

Di akhir sambutannya, Kajati Maluku berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjadi generasi baru Adhyaksa yang menjunjung tinggi etika, integritas, disiplin, dan semangat pengabdian.

“Karier bisa dicapai dengan kemampuan, tetapi kepercayaan hanya bisa dijaga dengan integritas. Jadilah aparatur yang bukan hanya hadir mengisi jabatan, tetapi hadir membawa manfaat dan menjaga marwah Kejaksaan Republik Indonesia,” pesan Kajati Maluku.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum lahirnya aparatur Kejaksaan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi institusi serta masyarakat.

“Mulailah karier dengan semangat, jalani dengan disiplin, dan akhiri dengan kehormatan. Selamat menjalankan amanah. Jaga sumpah yang baru saja saudara ucapkan, karena itu bukan hanya disaksikan pimpinan, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Kajati Maluku.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar, S.H.,M.H, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H.,M.H, Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, S.H.,M.H, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H.,M.H dan Koordinator Samy Sapulette, S.H.,M.H.

Tual - Info Digital Akurat - Dua orang nelayan asal Kota Tual berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Tim SAR Gabungan setelah longboat yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin di sekitar Perairan Pulau Baer, Minggu (24/5/2026).

Kedua nelayan ditemukan sekitar pukul 09.45 WIT setelah sebelumnya dilaporkan terombang-ambing di tengah laut akibat mesin motor tempel mengalami kerusakan saat perjalanan kembali menuju Kota Tual.

Koordinator Pos SAR Tual menjelaskan, informasi mengenai kondisi membahayakan jiwa manusia tersebut diterima pihaknya sekitar pukul 08.40 WIT dari seorang pelapor bernama R. Arjan.

“Informasi kondisi membahayakan jiwa manusia kami terima sekitar pukul 08.40 WIT dari Bapak R. Arjan yang melaporkan dua orang nelayan meminta bantuan SAR akibat kerusakan mesin dan terombang-ambing di sekitar Perairan Pulau Baer,” ungkapnya.

Usai menerima laporan, Tim SAR Gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian pada pukul 09.00 WIT menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB). Setelah melakukan pencarian, kedua korban berhasil ditemukan sekitar pukul 09.45 WIT dalam keadaan selamat.

“Selanjutnya korban kami evakuasi menuju Kota Tual tepatnya di Desa Nam guna diserahkan kepada pihak keluarga,” lanjutnya.

Diketahui, kedua korban sebelumnya berangkat melaut sejak Jumat (23/5/2026) di sekitar Perairan Pulau Baer dan dijadwalkan kembali ke Kota Tual pada Sabtu (24/5/2026). Namun dalam perjalanan pulang, mesin longboat yang mereka gunakan mengalami kerusakan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Adapun identitas kedua korban yakni:

• Lanoho Latarisa (65)
• Aan (43)

Operasi SAR melibatkan sejumlah unsur gabungan di antaranya Basarnas Pos SAR Tual, Bakamla Tual, serta keluarga korban.

Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi kejadian dilaporkan hujan ringan dengan angin tenggara berkecepatan 24 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.

Dengan ditemukannya kedua nelayan dalam keadaan selamat, Operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai ucapan terima kasih atas kerja sama dalam operasi penyelamatan tersebut.

Ambon - Info Digital Akurat - Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Milad ke-24 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku yang berlangsung meriah di halaman Kantor DPW PKS Maluku. Kegiatan yang mengusung tema “Milad Berdaya” tersebut dipadati kader, simpatisan serta masyarakat yang antusias mengikuti berbagai agenda sosial dan pemberdayaan, Minggu (17/05/2026).

Rangkaian kegiatan diawali dengan Senam PKS Nusantara yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Sejak pagi hari suasana penuh semangat dan kekompakan sudah terlihat di lokasi kegiatan. Selain menjadi ajang silaturahmi antar kader dan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Tidak hanya itu, panitia Milad juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Masyarakat diberikan kesempatan melakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat hingga kolesterol serta berkonsultasi langsung bersama tim medis kader PKS. Layanan tersebut mendapat sambutan positif karena sangat membantu warga memperoleh akses kesehatan secara mudah dan gratis.

Kemeriahan Milad semakin terasa dengan hadirnya Pasar Tani PKS yang menyediakan berbagai hasil pertanian, perikanan, peternakan hingga produk UMKM lokal dengan harga terjangkau. Kehadiran pasar tani tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi para pelaku usaha kecil dan petani lokal di Maluku.

Nuansa kekeluargaan semakin kuat melalui kegiatan Makan Patita bersama yang menyajikan aneka pangan lokal khas Maluku. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan antara kader PKS dan masyarakat yang hadir dalam suasana penuh keakraban.

Perayaan Milad ke-24 PKS Maluku turut dihadiri Ketua MPW PKS Maluku sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, Ketua Dewan Syariah Wilayah Sayid Mudzakir Asagaf, Ketua Dewan Pakar DPW PKS Maluku sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty, serta jajaran pengurus dan anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penampilan seni Islami, pembagian doorprize dan penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat sekitar. Melalui momentum Milad ke-24 ini, PKS Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir melayani masyarakat serta memperkuat semangat pemberdayaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan warga Maluku.

Ambon - Info Digital Akurat - Gerard Wakano pemerhati Blok Masela mulai menyoroti Potensi Pendapatan Daerah Maluku Dari Blok Masela Dengan Skema DBH dan PI 10 Persen. 

Kepada sejumlah media di ambon, lewat pesan whatsaap-nya Wakano mengatakan bahwa" Hal ini terinspirasi dari hasil Webinar Archipelago Solidarity Foundation. Ucapnya

Dikatakan-nya" Potensi Pendapatan Daerah Maluku dari Blok Masela dengan Skema DBH dan PI 10 Persen dan ini terinpirasi dari Webinar Blok Migas Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa yang diinisiasi oleh Ibu Dipl Oekonom Engelina Pattiasina (Archipelago Solidarity Foundation).

Selama ini, ketika kita berbicara tentang pendapatan daerah dari migas, pikiran kita langsung tertuju pada satu skema Dana Bagi Hasil atau DBH. 

Angka untuk Maluku 30 persen dari penerimaan negara diberikan ke daerah, dengan rincian 6 persen untuk provinsi penghasil dan 12 persen untuk kabupaten kota penghasil. 

Tapi ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan, Apakah itu cukup untuk Maluku? Apakah skema yang bersifat transfer fiskal itu benar-benar bisa mengubah nasib rakyat Maluku di tengah proyek sebesar Blok Masela? Apakah skema DBH adalah satu-satunya cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah Maluku?

Ternyata ada skema lain yang jauh lebih besar, yang harus dipahami PT Maluku Energi Abadi sebagai BUMD daerah, Namanya Participating Interest atau PI 10 persen.

DBH adalah skema bagi hasil dari penerimaan negara ke daerah, Daerah hanya menjadi penerima pasif, Ketika harga gas turun, DBH ikut turun, Ketika lifting berkurang, DBH menyusut. 

Daerah tidak menanggung risiko, tapi juga tidak memiliki kendali. Itulah mengapa dalam dokumen webinar tersebut dikatakan bahwa DBH bersifat dana publik, fiskal, dan relatif pasif.

Sebaliknya, PI 10 persen adalah hak kepemilikan maksimal 10 persen dalam wilayah kerja migas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui BUMD. 

Ini adalah ranah bisnis, bukan ranah fiskal. Daerah bertransformasi dari penerima transfer menjadi mitra usaha dan yang paling penting, daerah berhak atas dividen dari keuntungan proyek, bukan sekadar bagi hasil dari penerimaan negara.

Perbedaan filosofinya sangat tajam, DBH adalah pemberian, PI adalah kepemilikan, DBH bersifat fluktuatif dan konsumtif, PI bersifat stabil dan investatif, Bahkan dalam dokumen webinar disebutkan bahwa potensi PI untuk Maluku bisa mencapai puluhan triliun rupiah sepanjang proyek, sementara DBH hanya memberikan angka yang jauh lebih kecil dan tidak pasti.

Manajemen PT Maluku Energi Abadi harus memahami juga bahwa PI 10 persen membawa konsekuensi, Ada risiko yang harus ditanggung, BUMD ikut menanggung kerugian jika proyek tidak berhasil. 

Tapi dalam skema yang diatur Permen ESDM 37 tahun 2016, untuk wilayah kerja yang telah memperoleh persetujuan POD pertama, kontraktor wajib membiayai terlebih dahulu kewajiban BUMD melalui skema carry, Artinya, daerah tidak perlu mengeluarkan uang di awal. Risiko awal ditanggung kontraktor.

Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah lokasi, Masela berada di offshore lebih dari 12 mil laut, Dalam aturan, untuk wilayah seperti itu, PI tidak wajib diberikan, Tidak wajib dicarry oleh kontraktor, Namun, hak PI tetap bisa ada secara kebijakan, Artinya, diperlukan perjuangan politik dan negosiasi yang cerdas dari pemerintah provinsi dan PT MEA untuk memastikan bahwa PI itu tetap diberikan dengan skema carry, meskipun secara aturan tidak diwajibkan.

Inilah yang membuat perbandingan antara DBH dan PI menjadi sangat tajam, Jika Maluku hanya mengandalkan DBH, maka daerah akan menerima aliran dana yang datang dan pergi seperti air pasang surut, Tapi jika Maluku berhasil mengamankan PI 10 persen, maka daerah memiliki aset produktif yang menghasilkan dividen tahunan selama puluhan tahun, Dividen yang bisa dikelola menjadi dana abadi daerah, seperti sovereign wealth fund-nya Maluku.

Webinar Archipelago Foundation menegaskan satu hal, DBH membuat daerah survive atau bertahan, PI membuat daerah berkembang, Tanpa PI, Maluku hanya akan menjadi penonton di ladang gasnya sendiri dan itu adalah ironi terbesar yang tidak boleh dibiarkan terjadi.

Kepada PT MEA, ini pesan terakhir. Rekrut konsultan, bentuk tim ahli. Karena masa depan Maluku tidak ditentukan oleh seberapa besar DBH yang masuk ke APBD, tetapi oleh seberapa berani managemen mengambil kepemilikan atas kekayaan sendiri. 

Gas Masela akan habis suatu hari nanti yang tersisa bukanlah molekul gasnya, melainkan apakah rakyat Maluku menjadi pemilik atau hanya peminta, Pilihan ada di tangan Anda. Pungkasnya

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H.,M.H menerima kunjungan silaturahmi dari Komandan Pangkalan Udara Pattimura, Kolonel PNB Adhi Safarul Akbar, M.N.,S.S.S, di ruang kerjanya pada Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk penguatan sinergi antar institusi penegak hukum dan unsur pertahanan di wilayah Maluku. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan instansi membahas pentingnya menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik guna mendukung stabilitas keamanan serta penegakan hukum di daerah Maluku.

Kajati Maluku, Rudy Irmawan yang didampingi Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar beserta jajaran Pejabat Utama lainnya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Danlanud Pattimura Ambon beserta jajaran. Menurutnya, hubungan harmonis antar lembaga seperti ini menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

“Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini akan semakin meningkatkan sinergitas dan hubungan kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Lanud Pattimura Ambon,” sambut Kajati Rudy.

Kunjungan Kolonel PNB Adhi Safarul Akbar ini, merupakan kunjungan perdananya ke Kejaksaan Tinggi Maluku sejak resmi dilantik sebagai Danlanud Pattimura Ambon pada April lalu, menggantikan Kolonel PNB Sugeng Sugiharto. Momentum itu sekaligus menjadi ajang memperkenalkan diri serta mempererat hubungan kelembagaan antara Lanud Pattimura dan Kejati Maluku.

Hadir mendampingi Danlanud Pattimura Ambon dalam kunjungan tersebut antara lain Kepala Dinas Personel (Kadispers) Lanud Pattimura Letkol Adm Dita Dwi Purnama, Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Lanud Pattimura Letkol Kal Heri Adi Kurniawan, serta Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Pattimura Mayor Pom Heri Wasto.

Sementara itu, Danlanud Pattimura Ambon, Kolonel PNB Adhi Safarul Akbar menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama dan memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Terima kasih, kami sudah diterima dengan baik. ini merupakan kunjungan perdana saya sebagai Danlanud Pattimura, mohon bimbingannya dan kami berharap dapat selalu berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku,” Ucap Danlanud Adhi.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Pangkalan Udara Pattimura Ambon, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.

Ambon - Info Digital Akurat - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Eselon III (Koordinator) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku, dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H.,M.H, di Aula Lantai 3 Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada hari ini Senin (11/5/2026).

Pejabat Eselon III yang dilantik dengan Jabatan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku ini antara lain, Amri Kurniawan, S.H.,M.H yang sebelumnya menjabat sebagai Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum (Pegasum) pada Bidang Pengawasan, dan Samy Sapulette, S.H.,M.H yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku.

Keduanya kini dilantik sebagaimana Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : KEP-IV-444/ C/ 05/ 2026, tanggal 6 Mei 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum.

Pada kesempatan ini, Kajati Maluku Rudy Irmawan dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada Sdr. Amri Kurniawan dan Sdr. Samy Sapulette, yang telah berhasil lulus dalam seleksi Tes Assesmen dan di promosikan menduduki jabatan Eselon III sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Ia (Kajati) menyebut, semua ini adalah bentuk perjuangan luar biasa. Jabatan Koordinator adalah posisi strategis yang menjadi penghubung ritme organisasi, penggerak kualitas kerja, sekaligus penjaga marwah institusi. 

“Saya yakin ini tidak mudah, di balik pelantikan ini terdapat penyematan tanggung jawab, ada amanah besar yang dipercayakan Negara. Saudara kini dituntut bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang dalam integritas, bijak dalam kepemimpinan, dan kuat dalam loyalitas kepada institusi,” Ucap Kajati dalam sambutannya.

Kajati Maluku juga menambahkan, Kejaksaan saat ini membutuhkan insan-insan yang mampu bekerja cepat tanpa kehilangan ketelitian, mampu tegas tanpa kehilangan hati nurani, dan mampu memimpin tanpa kehilangan keteladanan. Olehnya itu, ia berharap kepada para Koordinator yang baru dilantik, untuk dapat menjadi motor penggerak perubahan, menghadirkan budaya kerja yang disiplin, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang berkeadilan.

“Jabatan tidak membuat seseorang menjadi terhormat, melainkan amanahnyalah yang menentukan kehormatannya. Olehnya itu, Jangan pernah bekerja hanya untuk terlihat baik di hadapan pimpinan, namun bekerjalah agar kehadiran saudara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan institusi,” pungkasnya.

Diakhir sambutannya, Kajati Maluku meminta kepada seluruh jajaran agar senantiasa membangun sinergitas yang baik dan jaga soliditas dengan menciptakan ruang kerja yang sehat dan saling menguatkan. Hindari ego sektoral dan pola kerja yang stagnan. Kejaksaan yang kuat lahir dari orang-orang yang mau bergerak bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Saya percaya, dengan integritas, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang di miliki, saudara-saudara mampu menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, Integritas adalah ketika seseorang tetap memilih benar, meski tidak ada yang melihat,” Tandas Kajati menutupi sambutannya.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan sesi foto bersama sebagai wujud kebersamaan serta soliditas keluarga besar Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam Pelantikan tersebut, turut dihadiri juga oleh Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar, S.H.,M.H, para Asisten, para Koordinator sebagai Saksi dan para Petugas Acara Pelantikan serta para rohaniawan dari Kementerian Agama Provinsi Maluku.

Bursel - Info Digital Akurat - Komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Salah satunya ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Balai Sosial dan pembagian bantuan Stimulan Sosial kepada Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Mangga Dua, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Sabtu (09 Mei 2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Buru Selatan, La Hamidi, S.H. bersama Wakil Bupati Gerson E. Selsily, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat terpencil di daerah itu.

Dalam sambutannya, Bupati La Hamidi menyampaikan bahwa program pembangunan Balai Sosial dan bantuan stimulan sosial tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berhasil dihadirkan di Kabupaten Buru Selatan melalui komunikasi dan koordinasi intensif Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat.

Menurut Bupati, program tersebut diperuntukkan khusus bagi warga Komunitas Adat Terpencil dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan janji-janji kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Buru Selatan.

“Program ini tidak hadir begitu saja, tetapi melalui komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga Komunitas Adat Terpencil,” ujar Bupati.

Bupati juga berharap seluruh lapisan masyarakat Buru Selatan, terutama warga Komunitas Adat Terpencil, dapat mendukung seluruh program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan lancar dan memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa program sosial tersebut akan terus berkelanjutan sehingga masyarakat yang belum tersentuh bantuan serupa nantinya juga akan mendapatkan perhatian secara bertahap sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kegiatan tersebut berlangsung penuh antusias dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat yang berharap pembangunan Balai Sosial dapat menjadi sarana penunjang pelayanan sosial serta meningkatkan kualitas hidup warga Komunitas Adat Terpencil di wilayah Kecamatan Waesama.

Ambon - Info Digital Akurat - Upaya nyata memerangi ancaman narkotika di Maluku kembali diperlihatkan melalui pertemuan silaturahmi sekaligus diskusi bersama Kabid P2M BNN Provinsi Maluku, Rizki Pratama, S.H. Dalam kesempatan tersebut, Muhajirin Maruapey selaku Penggiat Anti Narkotika Maluku secara langsung menyerahkan Dokumen Rancangan PERDA tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, serta Rehabilitasi Berbasis Kearifan Lokal Maluku yang disusunnya secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, Rabu (6/5/2025).

Dokumen rancangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan strategis bagi penyusunan RANPERDA Anti Narkotika yang sementara diproses oleh BNN Provinsi Maluku. Ke depan, rancangan ini diharapkan dapat dikolaborasikan hingga menjadi Naskah Akademik yang utuh dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai PERDA Inisiatif BNN Maluku.

Muhajirin Maruapey menegaskan bahwa keberadaan PERDA Anti Narkotika di Maluku merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kondisi penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di kalangan generasi muda, membutuhkan payung hukum daerah yang kuat guna memperkuat langkah pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.

“Perda ini bukan sekadar regulasi tambahan, tetapi instrumen penting untuk menyelamatkan masa depan Maluku dari ancaman narkotika yang semakin masif,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi alasan utama perlunya percepatan pembentukan PERDA Anti Narkotika di Maluku, di antaranya perlindungan terhadap generasi muda yang saat ini menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Melalui PERDA, edukasi anti-narkotika dapat diintegrasikan secara lebih luas di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Selain itu, keberadaan PERDA akan memperkuat dasar hukum bagi aparat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan tegas, sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan daerah ini juga dinilai mampu mendorong keterlibatan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemerintah negeri/desa untuk bersama-sama membangun gerakan pencegahan berbasis kearifan lokal Maluku.

Tidak hanya itu, PERDA Anti Narkotika diharapkan dapat menciptakan ketertiban sosial dengan meminimalisir lokasi-lokasi yang selama ini diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba maupun kawasan yang dianggap rawan peredaran gelap narkotika.

Muhajirin juga mengingatkan bahwa jika PERDA ini tidak segera diwujudkan, maka Maluku akan menghadapi risiko yang semakin besar. Tren kasus narkotika sepanjang 2024 hingga 2025 menunjukkan kondisi yang mengarah pada status “darurat narkoba”. Tingginya keterlibatan pelajar dan mahasiswa dikhawatirkan akan merusak kualitas sumber daya manusia Maluku di masa mendatang. Selain itu, tanpa adanya PERDA, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai belum memiliki landasan hukum lokal yang kuat dan terintegrasi.

Melalui langkah kolaboratif antara penggiat anti narkotika dan BNN Provinsi Maluku ini, diharapkan lahir sebuah regulasi daerah yang benar-benar mampu menjadi benteng perlindungan masyarakat serta memperkuat perang melawan narkotika di bumi raja-raja.

---

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H.,M.H beserta sejumlah Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Maluku, menerima kunjungan silaturahmi Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Rilke Jeffri Huwae, diruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (07/5/2026).

Kunjungan Rilke Jeffri Huwae ke Kejaksaan Tinggi Maluku merupakan kunjungan perdananya sejak ia dilantik menjadi Dirjen Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian ESDM RI oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Rilke Jeffri Huwae merupakan Warga Adhyaksa yang terakhir menduduki jabatan sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Kajati Maluku Rudy Irmawan saat menerima kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian dan Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat.

“Selamat datang Pak Jeffri, terima kasih sudah berkunjung di Kejaksaan Tinggi Maluku. Tentunya kami sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi ini, semoga kedepannya bersama Kementerian ESDM kita bisa saling mensupport dalam pananganan kasus perizinan tambang, kepatuhan pelaku usaha, serta penindakan praktik pertambangan ilegal di Provinsi Maluku,” Sambut Kajati Maluku.

Diketahui, selain kunjungan silaturahmi, Dirjen Gakkum Jeffri Huwae juga membahas tentang penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap para pelaku penambangan ilegal di Kawasan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru.

“Terima Kasih Pak Kajati dan Pak Wakajati Maluku beserta jajaran, ini pertama kalinya saya berkunjung di Kejaksaan Tinggi Maluku sejak saya dilantik sebagai Dirjen Gakkum dilingkungan ESDM, semoga melalui pertemuan ini kita bisa sering berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menangani kasus pertambangan yang ada di Provinsi Maluku,” Ucap Dirjen Jeffri Huwae.

Pertemuan ini juga membahas tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap 24 (dua puluh empat) WNA asal China yang telah di amankan pihak Imigrasi di Kawasan Gunung Botak serta akan melakukan pemantauan situasi dan kondisi pasca penertiban Kawasan Tambang Emas Gunung Botak terhadap penambang – penambang ilegal lainnya yang selama ini merusak lingkungan dan memicu persoalan sosial di Kabupaten Buru.

Diakhir kunjungan silaturahmi ini, Dirjen Gakkum ESDM bersama Kejaksaan Tinggi Maluku bersepakat akan terus berkolaborasi untuk memantau aktivitas penambangan ilegal, baik di Kawasan Tambang Emas Gunung Botak maupun Kawasan penambangan ilegal lainnya di Provinsi Maluku.

---

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H.,M.H, resmi melantik Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan 4 (empat) Kepala Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku, di Aula Lt.3 Kejaksaan Tinggi Maluku, pada hari ini Rabu (6/5/2026).

Adapun Pejabat yang dilantik antara lain :

1. Datuk Rosihan Anwar, S.H.,M.H sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung, menggantikan Adhi Prabowo, S.H yang di promosi sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;

2. Widarto Adi Nugroho, S.H.,M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tual, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Lampung, menggantikan Alexander Zaldi, S.H., M.H yang di promosi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;

3. Herlambang Saputro, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri SBB, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menggantikan Anto Widi Nugroho, S.H., M.H yang dipromosi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;

4. Ilham Wahdini, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri SBT, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua, menggantikan I Ketut Sudiarta, S.H., M.H yang dipromosi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maros;

5. Krisnandar, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri KKT, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, menggantikan Adi Imanuel Palebangan, S.H., M.H yang dipromosi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon;

Adapun Saksi – saksi yang dihadirkan untuk Pelantikan Wakajati Maluku, antara lain Juliana Pattipeilohy, S.H.,M.H (Jaksa Fungsional Gol. IV/c) dan Maggie Parera, S.H.,M.H (Jaksa Fungsional Gol. IV/c), sedangkan saksi – saksi yang dihadirkan untuk pelantikan Para Kajari, yakni Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Maluku, Raden Sudaryono, S.H.,M.H dan Asisten Pengawasan Kejati Maluku Bobby Ruswin, S.H.,M.H, serta Rohaniawan Muslim dari Kementerian Agama Provinsi Maluku yakni H. M. Yasir Rumadaul, S.Ag.,M.Pdi.

Dalam sambutan Pelantikan, Kajati Rudy Irmawan menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekedar seremonial, tetapi tentang penegasan tanggung jawab. Setiap Jabatan yang di emban pada hari ini menuntut kerja nyata dan integritas yang tidak bisa di tawar.

“Jabatan yang saudara emban adalah amanah. Semua itu akan di uji oleh kinerja, integritas dan keberanian saudara dalam mengambil keputusan,” Ungkap Kajati Rudy Irmawan.

Kajati menambahkan, saat ini Kejaksaan berada dalam sorotan publik yang tinggi. Kepercayaan masyarakat meningkat, tetapi juga diikuti ekspektasi yang lebih besar. Terlebih Khusus di wilayah Maluku, kita menghadapi tantangan nyata, wilayah kepulauan, keterbatasan akses, serta dinamika sosial yang beragam. Namun itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas penegakan hukum.

“Saya tegaskan : Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat. Segera bekerja, tidak ada waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Masyarakat menunggu hasil, bukan proses yang berlarut,” Tegas Kajati.

Lebih lanjut, Kajati Maluku juga menekankan beberapa hal strategis yang perlu dijadikan atensi, antara lain : 

1. Penanganan tindak pidana korupsi harus lebih tajam, terukur, dan berdampak;

2. Pengawasan internal harus diperkuat. Jangan ada lagi pelanggaran yang mencederai nama baik institusi;

3. Pelayanan publik harus ditingkatkan. Hadirkan Kejaksaan yang mudah diakses, responsif, dan solutif bagi masyarakat, termasuk melalui pendekatan humanis di wilayah-wilayah kepulauan; dan;

4. Bangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, tanpa mengorbankan independensi.

“Saya ingatkan, Kepercayaan masyarakat tidak diminta, tetapi dibangun melalui kerja nyata. Saya percaya saudara-saudara mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Bekerjalah dengan jujur, tegas, dan berani,” Ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Kajati Maluku mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian dan kinerja yang baik dari Pejabat Lama serta ucapan selamat dan sukses baik kepada Pejabat yang lama maupun yang baru atas pelantikannya dalam promosi jabatannya masing – masing.

Setelah melalui serangkaian kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Esselon II dan III, Kajati Maluku Rudy Irmawan didampingi Ketua IAD Wilayah Maluku Ny. Yuyun Rudy Irmawan beserta Wakil Ketua IAD Wilayah Maluku dan seluruh Asisten, para Kajari, Kabag TU, para Koordinator, para Ketua IAD Daerah dan Pengurus IAD se-Maluku, memberikan ucapan selamat kepada para Pejabat yang dilantik.

Menindaklanjuti pelaksanaan pelantikan tersebut, Ketua IAD Wilayah Maluku Ny. Yuyun Rudy Irmawan melantik Wakil Ketua IAD Wilayah Maluku Ny. Dewi Anwar, Ketua IAD Daerah Tual Ny. Rika Nugroho, Ketua IAD Daerah SBB Ny. Trisna Herlambang, Ketua IAD Daerah SBT Ny. Marni Hasan Umagap dan Ketua IAD Daerah KKT Ny. Reny Krisnandar.

---

Ambon - Info Digital Akurat - Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) tahun 2026, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H.,M.H dan dihadiri oleh para Pejabat Utama dan seluruh Pegawai Jaksa dan Tata Usaha, di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu (6/5/2026).

HUT ke-75 Persaja tahun 2026 ini, mengusung tema “PERSAJA sebagai Hiposentrum Penguatan Kejaksaan RI dalam Mengawal Kedaulatan dan Stabilitas Nasional.” Tema tersebut sebagai motivasi untuk merefleksikan tekad serta komitmen bersama untuk menempatkan PERSAJA sebagai pilar utama dalam memperkuat peran dan fungsi Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum.

Selaku Inspektur Upacara, Kajati Maluku Rudy Irmawan membacakan amanat Jaksa Agung RI yang diawali dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan hari ini hingga berjalan dengan tertib dan lancar.

“Tujuh puluh lima tahun yang lalu, para pendahulu Kejaksaan mendirikan organisasi PERSAJA dengan satu semangat, yaitu mempersatukan korps Adhyaksa dalam satu ikatan batin dan kesamaan pola pikir untuk membela kepentingan negara dan masyarakat,” Ungkap Kajati dalam amanat Jaksa Agung.

Ia menambahkan, PERSAJA wajib berperan aktif sebagai motor penggerak dalam memajukan profesi Jaksa, serta melaksanakan kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh seluruh anggota, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga akan bermuara pada kemajuan institusi yang kita cintai.

Oleh karena itu, keberadaan PERSAJA sangat strategis dalam mendukung terbentuknya Jaksa yang profesional, responsif, berintegritas, andal serta menjadi bekal utama dalam mewujudkan kedaulatan dan stabilitas nasional.

Lebih lanjut, Kajati Maluku menyebut bahwa Jaksa Agung sangat mengapresiasi seluruh jajaran atas dedikasi, kerja keras, konsistensi, dan komitmen seluruh insan Adhyaksa dalam menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas sehingga berdasarkan hasil survei Kejaksaan telah menempati posisi sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.

“Kepercayaan ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas, agar Kejaksaan tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat,” Pinta Jaksa Agung.

Menindaklanjuti pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru sebagai tonggak pembaruan sistem hukum nasional, Jaksa Agung menjelaskan bahwa Transformasi sistem hukum pidana nasional tentu bukan sekadar perubahan norma, tetapi perubahan paradigma dari pendekatan yang cenderung prosedural dan normatif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

“Kita harus mampu adaptif dan meningkatkan sense of crisis khususnya pada setiap penanganan perkara, agar setiap tugas yang dilaksanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” Ujarnya.

Kompleksitas dan luasnya tugas serta fungsi Kejaksaan saat ini, menjadi tantangan yang harus diperhitungkan dengan matang. Olehnya itu, Jaksa Agung melalui amanatnya menegaskan bahwa PERSAJA harus tampil sebagai pemberi gagasan utama bagi Institusi dalam mewujudkan transformasi sistem hukum yang menjadi cerminan kedaulatan dan stabilitas nasional. Selain itu, PERSAJA juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan marwah institusi.

“Momentum ulang tahun berlian (Diamond Anniversary) ini, harus kita maknai sebagai ajang untuk mempererat jiwa korsa, memperkuat soliditas, dan meneguhkan solidaritas di antara seluruh insan Adhyaksa,” Ucapnya.

Dalam konteks ini, PERSAJA memiliki peran sentral sebagai pemersatu yang menumbuhkan dan menjaga nilai-nilai kebersamaan yang mampu menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar Jaksa lintas wilayah, lintas generasi, dan lintas bidang penugasan.

“Saya menegaskan bahwa kekompakan bukan berarti kita tidak peduli terhadap kekurangan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki. Jadilah seperti rantai yang saling menguatkan, kokoh karena bersama, kuat karena bersatu!,” Tegas Jaksa Agung.

Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung mengajak kepada seluruh Warga Adhyaksa untuk menjadikan momentum hari ini sebagai sarana evaluasi sekaligus langkah strategis untuk memajukan organisasi dan institusi dengan memperkuat komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 

“Mari kita jadikan PERSAJA sebagai hiposentrum yang memberikan energi positif bagi seluruh insan Adhyaksa. Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, kita akan mampu menjawab setiap tantangan dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” Tutup Jaksa Agung melalui amanat yang dibacakan Kajati Maluku Rudy Irmawan.

---

Saumlaki - Info Digital Akurat - Semangat kebersamaan dan komitmen memajukan dunia pendidikan tampak kuat dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah setempat menggelar upacara dengan penuh khidmat sebagai wujud refleksi dan penguatan peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan berkualitas. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Natar Kaumpu, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Sabtu (2/5/2026).

Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Bumi Duan Lolat. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan, termasuk membacakan naskah Pancasila. Rangkaian upacara dilanjutkan dengan pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh perwakilan siswa serta penyampaian pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia oleh Bupati selaku pembina upacara.

Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati dr. Juliana Ch. Rayltuanak, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua TP PKK Ny. Sheren Amelinda Jauwerissa, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran pejabat daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, hingga tokoh agama.

Peserta upacara terdiri dari siswa-siswi tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK bersama para kepala sekolah dan guru se-Kecamatan Tanimbar Selatan. Keunikan Hardiknas tahun ini terlihat dari penggunaan busana tenun khas Tanimbar oleh seluruh peserta, termasuk inspektur upacara, yang semakin memperkuat nuansa budaya lokal Duan Lolat.

Salah satu momen penting dalam peringatan ini adalah penandatanganan Pakta Integritas terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Penandatanganan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait lainnya.

Langkah tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, serta berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap upaya ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.

---

Jakarta - Info Digital Akurat - Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dengan menyoroti pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendampingi pemerintah daerah guna mencegah praktik korupsi secara sistematis. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/26).

Dalam kesempatan itu, Wattimena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta pendampingan yang selama ini diberikan KPK kepada Pemerintah Kota Ambon. Ia menilai, kehadiran KPK tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

“Pendampingan yang diberikan ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berlandaskan pada nilai-nilai integritas,” ujar Wattimena.

Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem pemerintahan tidak sekadar berfokus pada aspek administratif, tetapi menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi yang kerap terintegrasi dalam sistem. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan KPK.

“Sinergi ini harus terus kita perkuat, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wattimena berharap melalui pendampingan tersebut, Pemerintah Kota Ambon dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Kegiatan yang digagas KPK ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, KPK juga menegaskan bahwa kehadiran langsung kepala daerah beserta jajaran pimpinan menjadi wujud nyata komitmen dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Turut hadir dalam kegiatan ini pimpinan DPRD Kota Ambon, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi strategis oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon terkait rencana dan penganggaran APBD Tahun 2026, serta pelaksanaan proyek-proyek unggulan daerah periode 2025–2026.

Pada sesi utama, pembahasan difokuskan pada evaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, antara lain pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD, hingga proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-purchasing maupun mekanisme lainnya.

Kegiatan ini akan ditutup dengan sesi diskusi, penyusunan rekomendasi, serta penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Melalui pertemuan ini, KPK berharap terjalin kerja sama yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

---

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rudy Irmawan, S.H,.M.H, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, B. Wijanarko, A.Ptnh.,M.M.,ACRO, di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu (22/4/2026).

Saat menyambut kedatangan Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Kajati Maluku didampingi Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono dan Asisten Tindak Pidana Umum I Wayan Suwardi.

“Selamat datang Pak Kakanwil beserta rombongan, terima kasih sudah berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Semoga pertemuan silaturahmi ini, semakin meningkatkan hubungan kerjasama dan memperkuat sinergitas Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kanwil BPN Maluku,” Sambut hangat Kajati Rudy Irmawan.

Kajati Maluku menambahkan, terkait hubungan kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kanwil BPN Provinsi Maluku, diharapkan dapat memberi manfaat besar dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan sengketa tanah, sehingga kolaborasi kedua Institusi ini dapat meminimalisir persoalan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pada aset negara.

Sementara itu, pada kunjungan silaturahminya, Kakanwil BPN Provinsi Maluku didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Maluku, Supadno, S.SiT.,M.PA dan Kepala Bidang Pengendalian dan Sengketa, Heru Setiawan, S.ST.,M.H.

“Terima kasih Pak Kajati dan Pak Wakajati beserta para Pejabat Utama lainnya yang telah menerima kunjungan silaturahmi kami. Adapun tujuan kedatangan silaturahmi kami ini, sekaligus meminta kesediaan Kejaksaan Tinggi Maluku memperpanjang kerjasama dalam bentuk pendampingan hukum bersama BPN Maluku,” ungkap Kakanwil Wijanarko.

Pada kesempatan ini pula, Kakanwil BPN mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), karena melalui kegiatan pendampingan hukum yang telah dilaksanakan selama ini, baik berupa Pendapat Hukum (Legal Opinon / LO) maupun Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA), dapat mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi pihak BPN Maluku. 

Dengan adanya pertemuan silaturahmi ini, Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, bersepakat akan terus bekerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam mengatasi persoalan sengketa tanah di Provinsi Maluku.

---