SBB - Info Digital Akurat - Nuansa kebersamaan dan rasa syukur begitu terasa di lingkungan Kodim 1513/SBB saat seluruh prajurit dan keluarga besar berkumpul dalam kegiatan syukuran memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Kodam XV/Pattimura. Momentum tersebut berlangsung sederhana namun penuh makna sebagai wujud penghormatan atas perjalanan panjang pengabdian Kodam XV/Pattimura kepada bangsa dan negara, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan syukuran itu dihadiri oleh jajaran personel Kodim 1513/SBB, para perwira, anggota, hingga keluarga besar Kodim yang turut merasakan hangatnya semangat persaudaraan dalam suasana yang penuh hikmat dan khidmat. Kesederhanaan yang ditampilkan justru semakin memperlihatkan kuatnya nilai kekeluargaan, persatuan, dan loyalitas dalam tubuh satuan.

Rangkaian acara diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa tersebut dipanjatkan agar Kodam XV/Pattimura senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, serta keberhasilan dalam setiap tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan harapan agar di usia ke-69 tahun, Kodam XV/Pattimura semakin profesional, semakin dicintai rakyat, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta stabilitas wilayah. Selain itu, Kodam XV/Pattimura diharapkan terus berperan aktif mendukung pembangunan di wilayah Maluku dan Maluku Utara demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan HUT ke-69 Kodam XV/Pattimura ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum untuk mempererat soliditas dan membangkitkan kembali semangat pengabdian seluruh prajurit. Di tengah suasana penuh kekeluargaan, tersirat tekad kuat untuk terus menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan pengabdian tanpa batas demi keutuhan bangsa dan negara.

SBB - Info Digital Akurat - Menyikapi perkembangan situasi di negeri dan lokasi tambang batu cinabar baik di Desa Iha maupun Desa Luhu Kec. Huamual Kab.SBB saat ini terjadi berbagai polemik mulai dari penetapan status wilayah tambang, isu Kamtibmas, pengolahan cinabar menjadi mercury untuk di perjualbelikan secara terselubung serta dampak lingkungan yang akan ditimbulkan, hal ini tentu akan menyita perhatian berbagai pihak terutama pemerintah dan aparat keamanan.

‎

‎Maraknya aktifitas masyarakat di lokasi tambang cinabar Iha-luhu saat ini selain sudah menjadi mata pencaharian oleh masyarakat lokal maupun non lokal, dinamika ini akan terus memunculkan berbagai spekulasi oleh publik terkait legal standing penetapan status wilayah tambang di lokasi tersebut.

‎

‎Pasca bentrok kedua negeri Iha-Luhu yang terjadi Februari lalu, terpantau situasi mulai berangsur pulih kembali namun aktifitas warga di kedua negeri dalam hal keluar-masuk negeri menggunakan kendaraan roda dua (KR2), kendaraan roda empat (KR4) belum sepenuhnya stabil hal ini tentu berpengaruh pada stabilitas keamanan yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

‎

‎Kapolsek Huamual IPTU LUKEN SOPLANIT yang baru beberapa pekan bertugas telah mengambil langkah strategis bersama personilnya untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kedua negeri dalam rangka membahas berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, baik di dalam negeri maupun di lokasi tambang.

‎

‎Selain pendekatan persuasif terkait Kamtibmas Kapolsek Huamual juga melakukan himbauan kepada masyarakat kedua negeri Iha dan Luhu dan beberapa dusunnya untuk tidak melakukan aktifitas penyulingan batu cinabar menjadi mercury yang saat ini masih marak dilakukan warga setempat.

‎

‎Berangkat dari hal itu Kapolsek berinisiasi untuk dilakukannya pertemuan atau diskusi bersama di kedua negeri dalam rangka membahas berbagai problem yang saat ini dihadapi bersama.

‎

‎Pertemuan yang berlangsung singkat namun berbobot telah membahas berbagai masalah, mulai dari stop penyulingan dan jual beli mercury maupun kesepakatan bersama dalam menghadapi permasalahan keamanan terutama mengenai aktifitas warga untuk keluar masuk di kedua negeri maupun yang akan menuju ke lokasi tambang dalam menggunakan KR2 maupun KR4.

‎

‎Dari hasil pertemuan yang berlangsung pada masing-masing kantor negeri, baik di desa Iha maupun Luhu, permasalahan keamanan adalah yang paling disoroti saat ini, karena di anggap rawan berpotensi memicu gangguan Kamtibmas. Kapolsek Huamual IPTU LUKEN SOPLANIT mengatakan akan secepatnya mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan, para tukang ojek di kedua negeri yang saat ini masih menjadi kendala dalam beraktifitas untuk mengantar penumpang ke lokasi tambang hal ini menjadi prioritas Kapolsek karena di anggap rawan sebagai pemicu konflik di kedua negeri.

‎

‎Kapolsek juga mengatakan sudah membuat program dalam mengatasi setiap permasalahan keamanan di kedua negeri Iha dan Luhu maupun di lokasi tambang cinabar dan tentunya akan terus melakukan koordinasi dengan kedua raja maupun tokoh-tokoh sentral yang ada di kedua negeri demi untuk menjaga kondusifitas yang ada sehingga terciptanya situasi yang aman dan damai.

‎

‎Dari hasil pertemuan kedua warga juga menyempatkan diri untuk melakukan deklarasi bersama dalam rangka menjaga dan merawat kamtibmas baik di dalam negeri Iha-Luhu maupun di lokasi tambang di Dusun Hulung maupun di lokasi Batu Putia hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan warga kepada pemerintah dan aparat keamanan dalam hal menjaga Kamtibmas demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Kairatu - Info Digital Akurat - Semangat gotong royong dan kerja keras terus terlihat dalam pembangunan Jembatan Garuda di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Memasuki 19 Mei 2026, progres pembangunan kembali menunjukkan perkembangan positif dengan dimulainya pekerjaan pembuatan oprit pada ujung tangan jembatan.

Pengerjaan oprit menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan karena berfungsi sebagai penghubung utama antara badan jalan dan konstruksi jembatan. Para pekerja tampak fokus menyelesaikan tahapan tersebut dengan penuh ketelitian agar hasil pembangunan memiliki daya tahan kuat dan memenuhi standar keamanan konstruksi.

Seluruh proses dikerjakan secara profesional dengan mengutamakan kualitas pekerjaan di lapangan. Tahap ini juga menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilanjutkan pada proses konstruksi berikutnya.

Komandan Kodim 1513/SBB, Letkol Jaka Putra, menegaskan bahwa kehadiran Babinsa dalam setiap proses pembangunan merupakan bentuk dukungan nyata TNI kepada masyarakat.

“Setiap proses pengerjaan selalu ada Babinsa yang hadir dan ikut bersama-sama dalam pembangunan,” ujarnya.

Kehadiran aparat teritorial tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan, khususnya akses penghubung antar desa dan dusun di wilayah Kecamatan Kairatu.

Dengan progres yang terus mengalami percepatan, pembangunan Jembatan Garuda diyakini akan segera selesai dan nantinya mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi warga di Kabupaten Seram Bagian Barat.

SBB - Info Digital Akurat - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-209 Pahlawan Nasional Pattimura kembali menjadi momentum penting bagi masyarakat Maluku untuk mengenang sekaligus meneladani semangat perjuangan melawan penjajahan. Sosok yang dikenal dengan nama Kapitan Pattimura ini dikenang sebagai simbol keberanian, persatuan, dan keteguhan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Maluku.

Dalam momentum bersejarah tersebut, salah satu pemuda asal Seram Bagian Barat (SBB), Shendry Matital, menyampaikan pandangannya terkait makna perjuangan Pattimura di era modern. Ia menegaskan bahwa semangat juang Pattimura tidak boleh hanya menjadi cerita sejarah semata, tetapi harus dihidupkan dalam tindakan nyata generasi muda saat ini.

Menurut Shendry, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini memang berbeda dengan masa penjajahan, namun nilai-nilai perjuangan seperti keberanian, persatuan, dan cinta tanah air tetap relevan. Ia mengajak seluruh pemuda, khususnya di Maluku, untuk menjadikan momentum HUT ke-209 ini sebagai titik refleksi dalam membangun daerah dan memperkuat identitas kebangsaan.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya peran pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai dinamika sosial yang terus berkembang. Shendry menilai bahwa generasi muda harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan serta menolak segala bentuk perpecahan yang dapat merusak nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan.

Peringatan HUT Pattimura ke-209 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Semangat yang diwariskan oleh Pattimura harus terus menyala dalam diri setiap anak bangsa, khususnya generasi muda Maluku, untuk terus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia.

SBB - Info Digital Akurat - Pendekatan persuasif kepada masyarakat kembali ditunjukkan Babinsa Desa Tihulale Koramil 1513-03/Kairatu, Sertu Jacob LeuwoL, melalui kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama warga binaannya. Kali ini, ia menyambangi kediaman Sefnath Pariama beserta keluarga di Desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dalam rangka mengedukasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah, Sabtu (3/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sertu Jacob LeuwoL mengingatkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia mengajak warga untuk lebih peduli terhadap kondisi sekitar rumah agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat timbul akibat lingkungan yang kotor.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lingkungan yang bersih dan tertata tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap kondisi mental dan kenyamanan keluarga. Suasana rumah yang rapi diyakini mampu menciptakan ketenangan, mempererat hubungan antar anggota keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup sehari-hari.

Sefnath Pariama pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Babinsa yang selalu hadir di tengah masyarakat. Ia mengaku termotivasi untuk terus menjaga kebersihan lingkungan bersama keluarganya demi menciptakan suasana hidup yang lebih sehat dan nyaman.

Melalui kegiatan komsos ini, Babinsa tidak hanya menjalankan tugas pembinaan wilayah, tetapi juga memperkuat kedekatan emosional dengan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

SBB - Info Digital Akurat - Semangat kebersamaan dan gotong royong kembali ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 1513-01/Piru, Serda La Ode Salmin, bersama warga binaannya di Desa Persiapan Tiang Bendera, Kecamatan Huamual Belakang. Mereka bahu-membahu melaksanakan kerja bakti guna melanjutkan pembangunan Masjid Baitul Makmur, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian TNI, khususnya Babinsa, terhadap kebutuhan sarana ibadah masyarakat. Tidak hanya hadir sebagai aparat kewilayahan, Serda La Ode Salmin juga aktif terlibat langsung dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pengangkutan material hingga proses pembangunan bagian masjid yang tengah dikerjakan.

Di sela kegiatan, Serda La Ode Salmin menyampaikan bahwa peran Babinsa tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, tetapi juga harus mampu hadir dan berkontribusi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh warga untuk terus menjaga semangat gotong royong sebagai kunci utama dalam mempercepat penyelesaian pembangunan masjid tersebut.

Kehadiran Babinsa disambut hangat oleh masyarakat setempat. Warga mengaku sangat terbantu dan merasa semakin termotivasi untuk bersama-sama menyelesaikan pembangunan Masjid Baitul Makmur.

Melalui kerja bakti ini, diharapkan pembangunan masjid dapat segera rampung sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan di Desa Persiapan Tiang Bendera.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

SBB - Info Digital Akurat - Suasana penuh kekeluargaan dan nuansa religius mewarnai pelaksanaan tradisi antar dulang yang digelar masyarakat Dusun Talaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan adat ini turut dihadiri Komandan Kodim (Dandim) 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda bersama istri sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal, Sabtu (28/3/2026).

Tradisi antar dulang yang menjadi bagian dari perayaan Lebaran tujuh hari tersebut berlangsung meriah dan sarat makna. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kearifan lokal tampak kuat dalam setiap rangkaian kegiatan yang diikuti ratusan warga dengan penuh antusias.

Dalam kesempatan itu, Dandim 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda menegaskan pentingnya menjaga tradisi sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis dan identitas daerah. Ia menyebutkan bahwa kegiatan adat seperti ini tidak hanya memperkuat budaya, tetapi juga menjadi perekat sosial di tengah masyarakat.

“Tradisi ini adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Selain melestarikan budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menjaga persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Kegiatan tersebut mengusung tema pelestarian budaya antar dulang sebagai ikon daerah dalam mendukung pembangunan berbasis nilai budaya, religius, dan toleransi. Tema ini mencerminkan komitmen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Seram Bagian Barat Ir. Asri Arman, M.T bersama istri, Staf Ahli Khusus Gubernur Maluku Umar Habsyi, Wakil Ketua II DPRD SBB Arifin Pondlang, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Selain itu, unsur Forkopimda, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, aparat TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga sekitar 400 warga ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Melalui momentum ini, diharapkan tradisi antar dulang terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong kemajuan pembangunan berbasis budaya di Kabupaten Seram Bagian Barat.

K077A

Editor - Info Digital Akurat

"Kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari setiap keberhasilan."

SBB - Info Digital Akurat - Di balik keterbatasan dan jauhnya jarak dari hiruk-pikuk kota besar, sebuah prestasi membanggakan lahir dari Seram Bagian Barat. Fadilla Letsoin, siswa SMP Negeri 2 Seram Bagian Barat, berhasil mengukir sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Olimpiade Sains Matematika tingkat nasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak daerah memiliki kemampuan besar untuk bersaing di level tertinggi, Selasa (3/1/2026).

Keberhasilan Fadilla tidak datang secara instan. Di balik medali emas itu tersimpan perjuangan panjang, ketekunan, serta pengorbanan waktu dan tenaga. Saat banyak teman seusianya beristirahat atau bermain, Fadilla memilih bertahan di meja belajar, bergelut dengan angka dan rumus, menjadikan matematika sebagai sahabat dalam menggapai cita-cita.

Prestasi gemilang ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga, guru, dan seluruh warga sekolah SMP Negeri 2 Seram Bagian Barat. Nama sekolah yang sederhana kini bergema di panggung nasional, membawa harum nama daerah dan menyalakan semangat baru bagi dunia pendidikan di Seram Bagian Barat.

Lebih dari sekadar kemenangan, pencapaian ini adalah pesan penuh harapan bagi generasi muda lainnya. Fadilla telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, dan bahwa kerja keras yang disertai doa akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan.

Medali emas yang diraih Fadilla Letsoin bukan hanya lambang prestasi, tetapi simbol harapan dan masa depan. Ia menjadi cahaya yang mengingatkan bahwa dari sudut timur negeri ini, lahir anak-anak hebat yang siap menorehkan prestasi dan mengangkat martabat daerah melalui pendidikan.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan di wilayah pedesaan. Salah satunya terlihat di Dusun Kawatu, Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di mana masyarakat setempat menggelar pertemuan bersama untuk membentuk kelompok tani dan kelompok tani hutan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Dusun Kawatu pada pukul 14.30 WIT. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten SBB Ibrahim Tuharea, Kepala Desa Rumberu Musa Tibaly, Sekretaris Dusun Kawatu Dante Matoke, serta pemerhati pertanian Kabupaten SBB, Geral Wakano. Turut hadir pula puluhan warga, tokoh-tokoh masyarakat, dan Satgas Swasembada Pangan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Geral Wakano itu difokuskan pada pembentukan kelompok tani sebagai langkah awal pengelolaan lahan pertanian secara terorganisir dan berkelanjutan di Dusun Kawatu.

Dalam arahannya, Kepala Desa Rumberu Musa Tibaly menegaskan komitmen pemerintah desa untuk mendukung setiap program pengembangan pertanian yang dapat dikembangkan di wilayahnya, khususnya di Dusun Kawatu. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan bahu-membahu dalam meningkatkan sektor pertanian demi pemenuhan kebutuhan pangan lokal.

“Program pertanian yang dilaksanakan melalui pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat Dusun Kawatu,” ujar Tibaly.

Sementara itu, tokoh masyarakat Mansur Tuharea menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lahan pertanian di Dusun Kawatu yang cukup luas namun belum dikelola secara maksimal. Dalam arahan singkatnya, ia mengajak masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan mulai fokus memanfaatkan lahan yang ada untuk kegiatan pertanian produktif.

Tuharea juga menjelaskan potensi tanaman seperti jagung dan ketimun, bahkan padi gogo, yang dapat dikembangkan apabila lahan dikelola dengan baik. Menurutnya, hasil pertanian tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Dusun Kawatu memiliki lahan yang luas dan masyarakatnya juga memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menanam jagung dan padi gogo,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten SBB Ibrahim Tuharea mengimbau masyarakat agar segera membentuk kelompok tani. Menurutnya, keberadaan kelompok tani sangat penting sebagai syarat untuk memperoleh berbagai bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa dari alokasi Dana Desa (ADD/DD) tersedia sekitar 20 persen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Pada akhirnya, masyarakat Dusun Kawatu menyatakan kesepakatan dan dukungan penuh terhadap pembentukan kelompok tani sebagai langkah strategis dalam mengelola lahan pertanian, meningkatkan pendapatan, serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Isu miring kembali mencuat di ruang publik setelah dua media online di Ambon memuat pemberitaan yang menuding Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menghambat penyelidikan kasus Dana Desa (DD) Desa Luhu. Tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar dan jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, menegaskan bahwa pemberitaan yang dimuat dua media online tersebut merupakan pemberitaan sepihak, cenderung menyudutkan, serta tidak memenuhi prinsip dasar kode etik jurnalistik karena tidak melalui proses konfirmasi yang layak.

“Pernahkah wartawan dari media tersebut mengkonfirmasi kepada kami sebelum menulis atau mempublikasikan berita itu? Jika tidak dilakukan, maka jelas pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik,” tegas Maruapey

Ia menambahkan, kejanggalan lain dalam pemberitaan tersebut adalah tidak adanya upaya wartawan untuk menemui langsung pihak Inspektorat, baik Inspektur Pembantu (Irban) wilayah, pengendali teknis, maupun ketua tim pemeriksa guna memperoleh keterangan yang berimbang.

Secara teknis, Maruapey menjelaskan bahwa pemeriksaan masih berlangsung untuk Tahun Anggaran 2021–2022. Sementara itu, pemeriksaan untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024 telah selesai. Hal ini disebabkan laporan pengaduan yang diterima Inspektorat berasal dari pihak Kepolisian melalui Polda dan mencakup rentang waktu 2021 hingga 2024.

Lebih lanjut, Maruapey mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak Inspektorat belum dapat melakukan klarifikasi langsung terhadap poin-poin laporan pengaduan, karena pelapor tidak bersedia bekerja sama. Bahkan, saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh salah satu penyidik Unit Tipikor Polres SBB, pelapor tetap tidak memberikan respons yang kooperatif.

Meski demikian, Maruapey menegaskan bahwa proses Pemeriksaan Khusus untuk Tahun Anggaran 2023–2024 tetap dilaksanakan hingga tuntas, meskipun anggaran pemeriksaan khusus tahun 2025 telah habis.

Ia juga menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus serta progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) DD/ADD Desa Luhu Tahun Anggaran 2023–2024 telah diserahkan secara resmi kepada pihak Polres. Namun, untuk Tahun Anggaran 2021–2022 belum dapat disampaikan karena tim pemeriksa masih melakukan pendalaman dan pengujian atas bukti-bukti dalam laporan pertanggungjawaban DD/ADD.

“Hemat kami, pemberitaan dari kedua media tersebut jelas salah kaprah. Mereka memberitakan sesuatu yang tidak melalui jalur yang sebenarnya, tanpa konfirmasi, dan terkesan sepihak karena tidak sesuai dengan realita,” pungkas Maruapey.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Madrasah Tsanawiyah Negeri Seram Bagian Barat (MTs Negeri SBB) menggelar pertemuan sekaligus rapat perdana Pengurus Komite MTs Negeri SBB yang berlangsung di Ruang Kepala Madrasah MTs Negeri SBB, Waimital, pada pukul 09.30 WIT, Selasa (20/01/2026)

Kepala Madrasah MTs Negeri SBB, Pa Arif Sangaji, M.Pd, dalam arahannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para orang tua siswa-siswi yang telah bersedia bergabung dan terlibat aktif dalam kepengurusan Komite Sekolah. Ia berharap ke depan terjalin kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pihak madrasah dan komite dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di MTs Negeri SBB.

Sementara itu, mewakili pengurus Komite yang baru, Ketua Komite MTs Negeri SBB, Ibu Sunik Cahyawati, SKM, MKes, menyampaikan komitmen seluruh pengurus untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan. Ia menegaskan bahwa pengurus akan segera menyusun program-program kerja komite yang bersinergi dengan tujuan madrasah, khususnya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan layanan kepada peserta didik.

Pengurus Komite MTs Negeri SBB dibentuk melalui rapat orang tua murid MTs Negeri SBB dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri SBB Nomor: 06 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengurus Komite MTs Negeri SBB Periode 2026–2030.

Adapun susunan Pengurus Komite MTs Negeri SBB Periode 2026–2030 adalah sebagai berikut: Ketua, Sunik Cahyawati, SKM, MKes; Wakil Ketua, M. Fathin Tuasamu, SP; Sekretaris, Rudy Marasaoly, S.Sos; Bendahara I, Marsuni, S.Pd; Bendahara II, Winarsih, S.Pd.

Sementara untuk bidang-bidang terdiri dari Ketua Bidang Pendidikan, Ibrahim Hataul, S.Pd; Ketua Bidang Pembangunan, Muh Haikhal Ely; Ketua Bidang Kerohanian, Salma Anakotta, S.Pd; serta Ketua Bidang Seni Budaya, Parlina, SE.

Dengan terbentuknya kepengurusan komite yang baru ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara orang tua, komite, dan pihak madrasah demi kemajuan MTs Negeri SBB ke depan.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Menanggapi pernyataan praktisi hukum Marsel Maspaitella, S.H., terkait klarifikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengenai isu perjalanan dinas, Sekertaris Hena Hetu SBB, Vendy V. Jacob atau biasa disapa Veja menilai pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan cenderung mengabaikan mekanisme hukum administrasi yang sedang berjalan.

Menurut Veja, klarifikasi yang disampaikan Sekda SBB telah memenuhi standar kewajaran administratif dan tidak dapat dinilai secara parsial tanpa melihat konteks kewenangan, tahapan pemeriksaan, serta prinsip kehati-hatian dalam penyampaian informasi publik.

“Klarifikasi pejabat publik tidak dapat dipaksakan untuk membuka seluruh data teknis ke ruang publik sebelum proses verifikasi dan pengawasan internal selesai. Prinsip transparansi harus berjalan seiring dengan asas kecermatan dan kepatutan,” ujar Veja dalam keterangannya.

Veja menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas membedakan antara informasi yang wajib diumumkan serta informasi yang dikecualikan atau disampaikan melalui mekanisme resmi.

“Penjelasan Sekda yang bersifat normatif bukan berarti menutup-nutupi. Dalam hukum administrasi, pejabat justru dilarang menyampaikan data mentah yang belum diverifikasi karena berpotensi menyesatkan publik dan merugikan institusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat angka atau dokumen yang dipersoalkan, jalur yang tepat adalah melalui permintaan informasi resmi, audit Inspektorat, atau pemeriksaan lembaga berwenang, bukan melalui opini publik sepihak.

Veja juga menanggapi pernyataan Marsel terkait desakan pemeriksaan hukum. Menurutnya, permintaan pemeriksaan memang hak warga negara, namun narasi yang dibangun di ruang publik harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

“Negara hukum bukan hanya soal membuka dugaan, tetapi juga melindungi pejabat dari penghakiman publik sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Stigma dugaan berulang tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi mencederai prinsip good governance itu sendiri,” tegas Veja.

Lebih lanjut, Terkait tanggung jawab jabatan Sekda, Veja menilai perlu ada pemahaman yang proporsional. Menurutnya, Sekda memang bertanggung jawab secara struktural, namun tidak setiap dugaan administrasi otomatis menjadi kesalahan personal atau jabatan Sekda.

“Pengelolaan keuangan daerah melibatkan banyak unit kerja dan mekanisme berlapis. Tidak adil secara hukum jika seluruh dugaan langsung diarahkan sebagai tanggung jawab Sekda tanpa hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Veja juga menolak pandangan bahwa Bupati harus segera mengambil langkah pergantian Sekda sebagai respons atas isu yang belum terbukti.

“Pergantian Sekda adalah kewenangan administratif Bupati, tetapi penggunaannya harus berbasis kebutuhan organisasi dan kinerja, bukan tekanan opini atau polemik yang belum memiliki dasar hukum,” kata Veja.

Veja menegaskan bahwa proses pengawasan dan pemeriksaan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, ia menolak narasi yang menggiring opini seolah telah terjadi pelanggaran sebelum ada kesimpulan resmi.

“Biarkan mekanisme hukum dan pengawasan bekerja. Akuntabilitas tidak boleh bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Inilah esensi dari negara hukum yang sesungguhnya,” tegas Veja.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Rencana pembangunan gerai Alfamidi di Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dinilai perlu dilihat secara lebih objektif dan proporsional sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumat (9/1/2026)

Tokoh masyarakat SBB, Gerard Wakanno, menilai kehadiran minimarket modern tidak semestinya langsung diposisikan sebagai ancaman, melainkan peluang strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal jika dikelola secara transparan dan sesuai aturan.

“Kehadiran Alfamidi di banyak daerah justru terbukti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama anak-anak muda. Ini kesempatan bagi warga Huamual untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan peningkatan pendapatan,” ujar Gerard.

Menurutnya, minimarket modern juga dapat menjadi mitra bagi pelaku UMKM lokal melalui skema kemitraan, penyediaan etalase produk lokal, hingga peningkatan standar distribusi dan kualitas barang. Hal ini dinilai mampu mendorong UMKM naik kelas dan bersaing secara sehat di pasar yang lebih luas.

“Selama ini banyak produk UMKM kesulitan menjangkau konsumen karena keterbatasan distribusi. Dengan adanya minimarket, produk lokal bisa masuk ke jaringan ritel modern dan dikenal lebih luas. Ini peluang, bukan ancaman,” jelasnya.

Gerard juga menegaskan bahwa isu perizinan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menutup ruang dialog. Ia menilai proses administrasi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku, tanpa perlu membangun narasi konflik antara investor dan masyarakat.

“Kalau ada kekurangan administrasi, itu ranah pemerintah dan pengelola untuk duduk bersama menyelesaikannya. Jangan langsung menghakimi seolah-olah kehadiran investor adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.

Selain itu, kehadiran Alfamidi dinilai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil, kualitas terjamin, serta pelayanan yang lebih baik, terutama bagi wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas perdagangan modern.

Gerard berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog terbuka dan pertimbangan jangka panjang bagi kemajuan daerah. Menurutnya, investasi yang masuk ke Huamual harus diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan ditolak mentah-mentah tanpa kajian menyeluruh.

“Huamual butuh pembangunan, butuh investasi, dan butuh lapangan kerja. Yang penting adalah pengawasan, keterbukaan, dan keberpihakan yang adil, bukan penolakan total yang justru bisa menghambat kemajuan daerah,” pungkasnya.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Belakangan ini beredar opini kontroversial yang menyatakan, “Kalau SBB ingin maju, Sekda harus diganti.” Pandangan ini mendapat sorotan tajam karena mengabaikan fakta bahwa sejak berakhirnya kepemimpinan Bupati Bob Putilehalat, kemajuan SBB memang mandek, bukan karena Sekda saat ini. Opini semacam ini dianggap pikiran pendek, sarat kepentingan politik, dan berbahaya karena mudah mencari kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari masalah nyata.

Opini tersebut membuat Sekda seolah menjadi dewa penyelamat atau dewa kegagalan. Faktanya, Sekda hanyalah bagian dari mesin besar bernama Pemerintah Daerah, bukan pengendali tunggal nasib SBB. Jika sebuah program macet, apakah hanya karena Sekda malas? Atau karena roda-roda kecil di Dinas A macet, atau “bensin” dari Dinas B tidak mengalir? Menyalahkan Sekda saja adalah jalan pintas yang memberi ilusi lega, tetapi tidak menyelesaikan masalah.

Tokoh muda SBB, Gerard Wakano, menegaskan hal ini melalui pesan WhatsApp kepada media sore kemarin. Wakano mencontohkan: “Coba bayangkan SBB seperti rumah besar. Sekda itu mungkin mandornya, tapi siapa yang membangun? Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, dan arsiteknya. Kalau rumah bobrok, apa cuma mandornya yang salah? Mungkin fondasinya kurang bahan, temboknya dikorupsi, atau tukangnya tidak terampil.”

Menurut Wakano, semua unsur pemerintahan ikut bertanggung jawab. Begitu pula dengan SBB: setiap kepala dinas, setiap bagian kantor, bahkan masyarakat memiliki peran. Kemajuan atau kemunduran daerah bukan hanya tanggung jawab satu orang di puncak, tetapi akibat kerja (atau tidak bekerjanya) seluruh perangkat daerah dan partisipasi warga.

Hukum di NKRI juga menegaskan prinsip kerja tim, bukan solo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan DPRD sebagai unsur penyelenggara yang diberi mandat rakyat. Kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar, dengan fungsi berbeda: DPRD membentuk perda, mengatur anggaran, dan mengawasi, sedangkan kepala daerah melaksanakan perda dan kebijakan daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah (sekretariat daerah, dinas, badan, unit lainnya) yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas akuntabilitas, yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya, tanggung jawab kemajuan atau kemunduran daerah melekat pada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bukan hanya Sekda yang dijadikan “tumbal” ketika terjadi masalah.

Wakano menegaskan, daripada sibuk berteriak “ganti orang”, lebih bijak melakukan evaluasi menyeluruh:

• Periksa semua rantai kerja. Evaluasi jujur dan terbuka untuk semua dinas. Titik macet program bisa di perencanaan, anggaran, atau pelaksanaan. Jangan hanya menyorot pimpinan, tapi lihat keseluruhan proses dari hulu hingga hilir.
• Tegakkan aturan untuk semua. Jika ada yang melanggar atau malas bekerja, sanksi berlaku untuk siapa pun, dari staf hingga pimpinan. Jangan hanya fokus di atas sementara “pemain lain” lolos.
• Warga harus melek dan aktif. Masyarakat tidak boleh pasif. Awasi, tanya, dan minta pertanggungjawaban semua pejabat yang bekerja untuk kita, baik di eksekutif maupun legislatif. Jadilah wasit sosial, bukan sekadar penonton.

Opini bahwa “ganti Sekda = SBB maju” hanyalah ilusi jalan pintas yang malas dan bobrok. Bahkan calon pengganti Sekda yang disiapkan, menurut Wakano, memiliki rekam jejak bermasalah dan dipaksakan karena janji politik, bukan kompetensi. Mengganti satu orang tidak otomatis memperbaiki sistem yang karatan, mentalitas lempar tanggung jawab, atau kebiasaan kerja asal-asalan.

Wakano menutup pesannya dengan tegas: “Mari kita tumbuhkan keberanian introspeksi bersama, dan kecerdasan untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan, sesuai ruh UU 23/2014 yang menempatkan kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah sebagai tim penyelenggara pemerintahan. Baru kemudian SBB bisa benar-benar melangkah maju. STOP CARI TUMBAL, MULAI PERBAIKI SISTEM! Jangan cari sensasi.” 

EDITOR : K077A