Ambon - Info Digital Akurat - Profesi wartawan belakangan ini dipertaruhkan. Di tengah arus deras informasi dan godaan pragmatisme, jurnalis dituntut kembali ke khitah dasarnya: menjadi pemikir dan penulis kritis, bukan sekadar juru ketik yang menyalin siaran pers atau menjadi penyambung lidah kekuasaan.

Penegasan keras ini disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Maluku, Karel Soukotta. Ia mendesak seluruh jurnalis di Maluku untuk menjaga independensi serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bermartabat.

"Jurnalis itu harus jadi penulis, bukan juru ketik. Ada daya kritis, analisis, dan verifikasi mendalam di dalamnya. Kalau hanya mencatat dan memindahkan pernyataan pejabat tanpa dikritis, apa bedanya jurnalis dengan juru bicara?" tegas Karel.

Menurutnya, tantangan terbesar media saat ini adalah maraknya praktik ketergantungan pada rilis resmi dan peran ganda yang merusak independensi. Publik merindukan berita berbobot yang menguliti kebijakan pemerintah, menguji asas kemanfaatan bagi rakyat, serta membongkar potensi penyimpangan.

Secara khusus, IWO Maluku menyoroti tiga poin krusial yang harus dipegang teguh insan pers daerah: Penulis vs Juru Ketik: Jurnalis wajib membekali diri dengan kedalaman data, riset, dan analisis. Produk jurnalistik harus mampu memberikan konteks yang utuh bagi publik, bukan sekadar mengejar kecepatan dengan mengorbankan akurasi dan kedalaman.

Menjaga Jarak dari Kekuasaan: Pers adalah pilar keempat demokrasi, bukan divisi humas tambahan bagi pemerintah. Jurnalis diimbau tidak menjadi juru bicara terselubung bagi instansi atau pejabat tertentu.

Tolak Fungsi Ganda: Sikap independen mustahil terwujud jika wartawan menjalankan peran ganda atau memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) yang merusak integritas profesi.

Karel menambahkan, informasi berkualitas merupakan hak mutlak masyarakat Maluku. Ketika pers berfungsi optimal sebagai pengawas kebijakan (watchdog), maka kontrol sosial berjalan sehat dan pembangunan daerah dapat tepat sasaran.

"Integritas adalah harga mati. Jurnalis Maluku harus berani berdiri tegak di atas kode etik demi menyajikan kebenaran bagi publik," pungkasnya.

Tulehu - Info Digital Akurat - Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu terus memperkuat pembinaan generasi muda melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang merupakan salah satu program Kementerian Agama.

Kegiatan BRUS tersebut dilaksanakan di SMK Rijali Salahutu dan diikuti oleh para peserta didik. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kamis (24/9/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sekolah SMK Rijali Salahutu, Mirna Laila Ohorella, ST., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Muchsin Tawainella, S.E., Ketua MUI Provinsi Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, Kanit Intel Densus 88 AKP Irawan Rumasoren, Rektor UIN AM Sangadji Prof. Dr. H. Abidin Wakano, pegawai KUA Kecamatan Salahutu, serta dewan guru SMK Rijali Salahutu.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMK Rijali Salahutu, Mirna Laila Ohorella, ST., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan BRUS di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai penting dalam memberikan pembinaan dan wawasan kepada peserta didik, khususnya dalam membentuk karakter serta mempersiapkan mereka menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami, karena SMK Rijali Salahutu dapat menjadi tempat pelaksanaan kegiatan BRUS. Kehadiran KUA Kecamatan Salahutu bersama para narasumber memberikan nilai positif dan wawasan yang sangat berarti bagi anak-anak didik kami,” ujar Kepsek

Ia berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Para pelajar diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Muchsin Tawainella, S.E., menjelaskan bahwa BRUS merupakan bagian dari program Kementerian Agama yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhadap remaja usia sekolah.

Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah sangat penting karena masa remaja merupakan fase pembentukan karakter dan penentuan arah masa depan. Para remaja perlu diberikan pemahaman yang baik agar memiliki kesiapan pengetahuan, mental dan karakter sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Salah satu perhatian utama dalam program BRUS adalah pencegahan pernikahan dini. Para remaja diberikan pemahaman agar mampu mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi pendidikan, mental, sosial maupun kehidupan berkeluarga.

“Kita melakukan pembinaan mulai dari tingkat bawah agar para remaja memiliki bekal yang baik, termasuk dalam mencegah pernikahan dini dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan rumah tangga,” ungkap Kepala KUA

Selain persoalan pernikahan dini, Kepala KUA juga mengingatkan para pelajar agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di era digital, khususnya pengaruh negatif media sosial.

Menurutnya, media sosial memiliki manfaat apabila digunakan secara bijak, namun juga dapat menjadi sumber berbagai pengaruh negatif apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab. Para remaja diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak mengikuti ajakan negatif, serta berhati-hati terhadap konten yang dapat memengaruhi perilaku dan pola pikir.

“Anak-anak kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar, jangan mudah mengikuti ajakan yang tidak jelas, karena media sosial juga bisa menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif apabila tidak digunakan dengan baik,” pesannya.

Kepala KUA Kecamatan Salahutu itu juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Ia menegaskan bahwa narkoba bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan, hubungan keluarga, kehidupan sosial dan masa depan seorang anak.

“Kami juga mengingatkan para remaja untuk menjauhi narkoba. Jangan sampai rasa ingin tahu atau ajakan dari lingkungan membuat anak-anak kita terjerumus. Masa depan masih panjang, karena itu harus dijaga sejak sekarang,” tegasnya.

Kepala KUA berharap para pelajar dapat mengisi masa muda dengan kegiatan positif, memperkuat pendidikan, meningkatkan pengetahuan keagamaan, menjaga pergaulan serta membangun karakter yang baik serta mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital.

Kegiatan BRUS di SMK Rijali Salahutu kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Rafi’i.

Tulehu - Info Digital Akurat - Upaya membangun ketahanan diri generasi muda terhadap berbagai paham dan pengaruh negatif terus dilakukan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang digelar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu di SMK Rijali Salahutu.

Dalam kegiatan tersebut, Kanit Intel Densus 88 AKP Irawan Rumasoren memberikan pembekalan kepada para pelajar mengenai bahaya radikalisme, terorisme, intoleransi dan ekstremisme yang dapat memengaruhi generasi muda, termasuk melalui lingkungan pendidikan dan media sosial. Kamis (24/9/2026).

Kegiatan turut dihadiri Kepala Sekolah SMK Rijali Salahutu, Mirna Laila Ohorella, ST., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Muchsin Tawainella, S.E., Ketua MUI Provinsi Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, Kanit Intel Densus 88 AKP Irawan Rumasoren, Rektor UIN AM Sangadji Prof. Dr. H. Abidin Wakano, pegawai KUA Kecamatan Salahutu, serta dewan guru.

Kepala SMK Rijali Salahutu, Mirna Laila Ohorella, ST., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya kegiatan BRUS di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan peserta didik karena memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengapresiasi KUA Kecamatan Salahutu yang telah melaksanakan kegiatan BRUS di sekolah, khususnya dalam memberikan pembinaan kepada para remaja sejak usia sekolah.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Muchsin Tawainella, S.E., menjelaskan bahwa BRUS merupakan program Kementerian Agama yang dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda sejak tingkat sekolah.

Menurutnya, pembinaan remaja tidak hanya berkaitan dengan persiapan kehidupan berkeluarga dan pencegahan pernikahan dini, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter serta kemampuan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Dalam sesi pembekalan, AKP Irawan Rumasoren mengingatkan para pelajar agar tidak mudah menerima atau mengikuti pemahaman yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, persatuan dan kehidupan bermasyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pengaruh paham ekstrem dapat muncul melalui berbagai lingkungan dan saluran informasi, termasuk media sosial. Karena itu, para pelajar perlu memiliki kemampuan untuk mengenali dan menyaring informasi yang diterima.

Menurutnya, sikap yang mulai menjauh dari nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan sosial yang beragam perlu menjadi perhatian. Para pelajar diingatkan untuk tetap menghormati simbol-simbol negara, menjaga persatuan serta menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.

AKP Irawan juga mengingatkan bahwa pemahaman ekstrem dapat berkembang hingga memengaruhi cara seseorang memandang orang lain yang memiliki perbedaan pandangan, bahkan dapat berdampak terhadap hubungan dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Karena itu, ia mendorong para pelajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun informasi negatif, terutama yang diperoleh dari media sosial.

“Mari kita selamatkan generasi muda kita dari pemahaman radikalisme, intoleransi, terorisme dan ekstremisme,” pesannya.

Melalui kegiatan BRUS tersebut, KUA Kecamatan Salahutu bersama SMK Rijali Salahutu berupaya memberikan ruang edukasi bagi para pelajar agar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif.

Kolaborasi KUA dan sekolah diharapkan dapat memperkuat pembinaan karakter peserta didik sehingga para pelajar mampu menjaga persatuan, menghormati perbedaan, bersikap bijak dalam menerima informasi serta memiliki ketahanan diri terhadap berbagai paham yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama.

Tulehu - Info Digital Akurat - Upaya membangun generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta memiliki pemahaman keagamaan yang moderat terus dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Kamis (24/9/2026)

Kegiatan yang merupakan salah satu program Kementerian Agama tersebut dilaksanakan di SMK Rijali Salahutu dengan melibatkan para pelajar sebagai peserta. Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Sekolah SMK Rijali Salahutu, Mirna Laila Ohorella, ST., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Muchsin Tawainella, S.E., Ketua MUI Provinsi Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, Kanit Intel Densus 88 AKP Irawan Rumasoren, Rektor UIN AM Sangadji Prof. Dr. H. Abidin Wakano, pegawai KUA Kecamatan Salahutu, serta dewan guru.

Dalam sambutannya, Kepala SMK Rijali Salahutu, Mirna Laila Ohorella, ST., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan BRUS di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kehadiran sejumlah tokoh dan narasumber dalam kegiatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah, sekaligus memberikan nilai tambah dalam proses pembinaan peserta didik.

Kehadiran Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Ketua MUI Provinsi Maluku, Kanit Intel Densus 88, serta Rektor UIN AM Sangadji dinilai memberikan wawasan penting bagi para pelajar dalam memahami kehidupan beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Muchsin Tawainella, S.E., menjelaskan bahwa BRUS merupakan program Kementerian Agama yang dilaksanakan mulai dari tingkat bawah sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda.

Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah sangat penting dilakukan, salah satunya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan pembekalan sejak awal, para remaja diharapkan memiliki kesiapan pengetahuan, mental dan karakter ketika kelak memasuki kehidupan berkeluarga.

“Kita melakukan pembinaan mulai dari tingkat bawah agar para remaja memiliki bekal yang baik, termasuk dalam mencegah pernikahan dini dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan rumah tangga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi disampaikan para narasumber, di antaranya Kanit Intel Densus 88 AKP Irawan Rumasoren, Ketua MUI Provinsi Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, serta Rektor UIN AM Sangadji Prof. Dr. H. Abidin Wakano.

Kanit Intel Densus 88, AKP Irawan Rumasoren, dalam pemaparannya mengangkat isu radikalisme, terorisme, intoleransi dan ekstremisme yang dapat menyasar generasi muda, termasuk di lingkungan pendidikan.

Ia mengingatkan para pelajar agar tidak mudah menerima maupun mengikuti pemahaman yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, persatuan dan kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, indikasi seseorang mulai terpengaruh paham ekstrem dapat terlihat dari sikap yang menolak nilai-nilai kebangsaan dan menjauhkan diri dari kehidupan sosial yang beragam.

Ia mencontohkan adanya individu yang menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati bendera Merah Putih, mengucapkan Pancasila, membacakan undang-undang maupun mengikuti upacara bendera.

Ia juga mengingatkan bahwa pemahaman ekstrem dapat berkembang hingga membuat seseorang menganggap orang lain yang berbeda pandangan sebagai kafir, bahkan berpotensi memengaruhi hubungan dengan anggota keluarga sendiri.

Namun, AKP Irawan menegaskan bahwa pembinaan dan pendekatan yang tepat dapat membantu seseorang kembali memahami pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan tersebut, para pelajar diajak menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan serta tidak mudah terpengaruh informasi maupun ajakan negatif yang beredar di lingkungan sekitar maupun media sosial.

“Mari kita selamatkan generasi muda kita dari pemahaman radikalisme, intoleransi, terorisme dan ekstremisme,” pesannya.

Ketua MUI Provinsi Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, menekankan pentingnya membangun sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat.

Ia menjelaskan, intoleransi dapat muncul ketika seseorang tidak mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah kehidupan sosial.

Menurutnya, manusia diciptakan dalam keberagaman, baik agama, etnis, suku, bahasa maupun budaya. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci atau merendahkan.

Ia menegaskan bahwa setiap pemeluk agama memiliki tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Namun, dalam kehidupan kemanusiaan, setiap orang harus mampu saling menghargai dan menghormati.

“Kemanusiaan itu penting. Dalam kemanusiaan tidak mengenal perbedaan agama, etnis, suku, bahasa maupun budaya. Salah satu inti dari nilai agama adalah memanusiakan manusia,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan pelajar agar mampu tumbuh dengan pemahaman keagamaan sekaligus kesadaran sosial yang kuat.

Sementara itu, Rektor UIN AM Sangadji, Prof. Dr. H. Abidin Wakano, mengingatkan para pelajar mengenai sejumlah faktor yang dapat memicu konflik dan merusak masa depan generasi muda, di antaranya penyalahgunaan minuman keras dan narkoba.

Ia mendorong para pelajar mempersiapkan diri sebagai kader masa depan dengan membangun ilmu pengetahuan serta karakter yang baik.

Para pelajar juga diminta berhati-hati terhadap berbagai paham yang tidak jelas sumber dan tujuannya, terutama yang berkembang melalui media sosial.

Menurutnya, terdapat berbagai konten maupun pemahaman yang dapat menanamkan kebencian terhadap orang yang berbeda agama maupun terhadap sesama, bahkan dapat merusak hubungan antara anak dan orang tua.

Karena itu, generasi muda diajak lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang dapat merusak akhlak dan moral.

“Mari kita hindari pemahaman-pemahaman yang dapat merusak akhlak dan moral generasi muda,” pesannya.

Kegiatan BRUS tersebut menjadi ruang pembinaan bagi para pelajar untuk memperkuat karakter, wawasan kebangsaan, toleransi serta kesadaran dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital.

Melalui kolaborasi KUA, sekolah, tokoh agama, aparat penegak hukum dan perguruan tinggi, para pelajar diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, menghargai perbedaan, mencintai bangsa dan negara, serta memiliki ketahanan diri terhadap berbagai pengaruh negatif.

Dari ruang sekolah, pesan itu ditegaskan: masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi ilmu yang dimiliki generasi muda, tetapi juga oleh seberapa kuat karakter, akhlak, toleransi dan kecintaan mereka terhadap persatuan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ustadz Ahmad Rafi’i.

Ambon - Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat komitmen terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Video Conference (Vicon) Exit Meeting Satuan Tugas (Satgas) Manajemen Aset dan Barang Milik Negara (Manset BMN) Tahun 2026 di Makodam XV/Pattimura, Kota Ambon, Rabu (23/9/2026).

Mewakili Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., Inspektur Kodaeral IX Kolonel Marinir Eko Priyo Handoyo hadir secara tatap muka bersama sejumlah pejabat TNI dan anggota Satgas Manset BMN.

Exit meeting tersebut menjadi bagian penting dalam penyampaian hasil pelaksanaan Satgas Manset BMN sekaligus evaluasi terhadap penatausahaan, pengelolaan, dan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dalam pemaparannya, pengelolaan BMN ditekankan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara tertib, profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu memberikan nilai guna optimal bagi kepentingan negara sekaligus mencegah terjadinya permasalahan dalam pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil Satgas Sesi I dan II Tahun 2026, tercatat 85 satuan kerja (Satker) telah dilakukan penatausahaan pemanfaatan BMN dengan total 3.213 objek pemanfaatan BMN. Selain itu, terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih dapat dioptimalkan pada 2027, serta sejumlah permasalahan pemanfaatan BMN yang memerlukan tindak lanjut dan penyelesaian.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong pembenahan pengelolaan dan pemanfaatan BMN secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola dan pengendalian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi potensi penerimaan negara.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni daring dan tatap muka. Secara daring, kegiatan diikuti oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Pangdam Jaya, serta sejumlah pejabat Eselon I Kemhan dan TNI.

Sementara itu, secara tatap muka hadir Irdam XV/Pattimura, Kasubtim Satgas Manset BMN, Ir Kodaeral IX, Danlanud, Danrem, Dandim, Aslog Kodaeral IX, Aslog Kodam XV/Pattimura, Kadisfaslan Kodaeral IX, Kazidam, serta Tim Satgas Manset BMN.

Melalui exit meeting tersebut, Kodaeral IX berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan memperkuat pengelolaan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara agar memberikan nilai guna bagi pelaksanaan tugas pertahanan negara. 

Ambon - Info Digital Akurat - Kejaksaan Tinggi Maluku melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon dan PT Perkebunan Nusantara I Regional 8, bertempat di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu (23/9/2026).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan pendampingan hukum dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon dan PT Perkebunan Nusantara I Regional 8, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Mengawali kegiatan, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Sigit Purwanto, dan Plt. Region Head PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Misran, memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat diukur serta relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Menurut Kajati Maluku, PT Perkebunan Nusantara I Regional 8 memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan, aset, hubungan kontraktual, serta kepentingan negara dalam skala yang besar. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah kepulauan serta kesinambungan pelayanan transportasi penyeberangan.

Setiap keputusan bisnis yang diambil oleh kedua badan usaha tersebut, lanjutnya, memiliki konsekuensi terhadap aspek hukum, keuangan, pelayanan publik, maupun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku diharapkan dapat memberikan nilai tambah melalui pendampingan dan layanan hukum yang sesuai dengan kewenangan.

“Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan, dengan kuasa khusus, untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Namun, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan batas peran kita. Pendampingan hukum bukan stempel pembenar atas keputusan yang telah diambil,” ujar Rudy.

Kajati Maluku menegaskan bahwa pendapat hukum bukan merupakan pengganti kewenangan dan tanggung jawab direksi atau pejabat perusahaan. Jaksa Pengacara Negara juga tidak mengambil alih keputusan bisnis, melainkan memberikan analisis yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data serta dokumen yang lengkap.

Keputusan tetap berada pada organ perusahaan yang berwenang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, keterlibatan Jaksa Pengacara Negara diharapkan dilakukan sejak awal ketika masih tersedia ruang untuk mencegah risiko dan memperbaiki proses, bukan hanya ketika suatu persoalan telah berkembang menjadi sengketa.

Dalam kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 8, pendampingan hukum dapat diarahkan antara lain pada pengamanan dan pemulihan aset, penyelesaian persoalan pertanahan, penataan perjanjian kerja sama usaha, penagihan piutang, pengelolaan hubungan dengan mitra, serta mitigasi risiko hukum atas tindakan korporasi.

Sementara bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, perhatian dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, pelaksanaan kontrak, pengadaan barang dan jasa, kerja sama komersial, penanganan klaim atau piutang, serta persoalan Tata Usaha Negara yang dapat memengaruhi kelancaran pelayanan penyeberangan.

Kajati Maluku juga menekankan bahwa berbagai bidang tersebut bukan merupakan pembatasan terhadap ruang lingkup kerja sama. Setiap persoalan harus terlebih dahulu dipetakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat risikonya, kemudian ditentukan bentuk layanan hukum yang paling tepat, baik berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, audit hukum sesuai ketentuan, negosiasi, mediasi, bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, maupun tindakan hukum lainnya.

Untuk memastikan Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan secara efektif, Kajati Maluku meminta agar segera dilakukan sejumlah langkah tindak lanjut. Pertama, masing-masing pihak menunjuk pejabat penghubung yang memiliki kewenangan dan memahami substansi persoalan sehingga komunikasi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Kedua, dalam waktu paling lama 30 hari, masing-masing perusahaan bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyusun daftar persoalan hukum prioritas yang memuat pokok masalah, tingkat risiko, dokumen yang tersedia, tindakan yang telah dilakukan, serta bentuk dukungan hukum yang diperlukan.

Ketiga, setiap permohonan layanan hukum disampaikan lebih awal dengan data yang benar, lengkap, dan terbuka, mengingat analisis hukum yang baik membutuhkan fakta dan dokumen yang utuh.

Keempat, setiap penanganan perkara melalui bantuan hukum harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus untuk perkara atau kepentingan yang jelas. Perjanjian Kerja Sama merupakan payung kerja sama dan bukan pengganti Surat Kuasa Khusus.

Kelima, pelaksanaan kerja sama akan dievaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga terhadap hasil yang dicapai, seperti risiko yang berhasil dicegah, sengketa yang diselesaikan, aset atau hak negara yang diselamatkan, kepatuhan yang diperbaiki, serta keberlangsungan pelayanan publik.

“Saya juga meminta jajaran Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Maluku bekerja secara profesional dan responsif. Pahami karakter usaha pihak yang didampingi. Berikan jawaban yang jelas dan tepat waktu. Jangan berhenti pada kutipan peraturan; jelaskan pilihan tindakan, risiko dari setiap pilihan, dan langkah pengendaliannya,” tegas Rudy.

Pada kesempatan tersebut, Kajati Maluku juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas, integritas, kerahasiaan, serta menghindari setiap bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan hukum.

Kepada jajaran PT Perkebunan Nusantara I Regional 8 dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Kajati Maluku mengharapkan keterbukaan informasi dan komitmen dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hukum yang diberikan. Rekomendasi hukum diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam perbaikan kontrak, penertiban aset, penguatan prosedur, maupun langkah penyelesaian yang konkret.

“Kami akan membantu sepanjang berada dalam koridor hukum dan kewenangan. Pada saat yang sama, kami akan tetap menyampaikan penilaian secara jujur apabila suatu langkah mengandung risiko atau tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Sikap inilah yang menjaga kepercayaan dan membuat kerja sama kelembagaan bernilai,” ungkapnya.

Kajati Maluku berharap Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang konkret sehingga fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku benar-benar dapat memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian, melindungi kepentingan negara, serta mendukung pelayanan publik dan kegiatan usaha yang sehat.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Tinggi Maluku dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Tinggi Maluku dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 8.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku, Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pidana Militer, Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H., serta para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon turut hadir Department Head Keuangan SDM & Umum, Muhammad Irfandi., Manager SDM & Umum, Jems Railly Gaspersz., Manager K4L, Andy Kurniawan., Manager Keuangan, Ikbal Zulkifly., Port Operational Superintendent, Indra Rezaldi Buhari., Marine Superintendent, Willyam Souhoka., Supervisor Logistik dan Pengadaan, Fahmi., serta para staf PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon. Sementara dari PT Perkebunan Nusantara I Regional 8 turut hadir Freddy Hutahalan dan Nursya.

Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada badan usaha milik negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, integritas, dan kepastian hukum.

Ambon - Info Digital Akurat - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, menghadiri doa bersama sebagai bentuk dukungan moril bagi personel Yonif 3 Marinir yang akan melaksanakan Operasi Trisula Jaya-26 dalam rangka Serpas/Sermat Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Mobile Papua Tahun 2026.

Doa Bersama yang juga dihadiri para PJU dan Kasatker Kodaeral lX ini berlangsung Ba'da Magrib di Masjid Nurul Iman Kodaeral IX, Selasa (22/9/2026), menjadi momentum bagi seluruh personel untuk memanjatkan doa dan memohon kelancaran, keselamatan, serta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selama para prajurit menjalankan tugas di wilayah Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas memberikan penekanan kepada para prajurit yang tiba di Ambon dengan menggunakan KRl Teluk Palu- 523 ini, agar menjadikan tugas operasi sebagai amanah sekaligus wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Tugas operasi merupakan bentuk pengabdian dan tanggung jawab prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laksanakan tugas dengan disiplin, profesional, solid, dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan satuan,” pesan Dankodaeral IX.

Ia juga mengingatkan agar setiap prajurit senantiasa memegang teguh aturan dan ketentuan yang berlaku selama melaksanakan tugas, menjaga kekompakan serta membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh unsur terkait di daerah operasi.

Bagi prajurit yang akan bertugas, doa bersama tidak sekadar menjadi rangkaian persiapan keberangkatan, tetapi juga menjadi penguat ikatan kebersamaan antara pimpinan dan anggota sebelum memasuki medan tugas. 

Dukungan moril tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit untuk menghadapi setiap tantangan selama pelaksanaan operasi. Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di kediaman Komandan Kodaeral IX. 

Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan terlihat dalam kesempatan tersebut, sekaligus menjadi bentuk perhatian dan dukungan pimpinan kepada prajurit yang akan mengemban tugas negara.

Melalui doa, pesan pimpinan, dan kebersamaan tersebut, seluruh personel Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Papua diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab, serta senantiasa menjaga nama baik TNI dan satuan.

Seluruh rangkaian persiapan itu juga menjadi ikhtiar bersama agar para prajurit diberikan kelancaran dan perlindungan selama menjalankan tugas, hingga kembali ke satuan dalam keadaan aman dan selamat.