Ambon, Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX melalui Inspektorat Kodaeral IX mulai melaksanakan Audit Kinerja terhadap Staf Logistik (Slog) beserta jajaran satuan kerjanya. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta akuntabel.

Pembukaan audit dipimpin langsung oleh Inspektur Kodaeral IX, Kolonel Marinir Eko Priyo Handoyo di Ruang Rapat Slog Markas Komando Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Kamis (5/11/2026).

Audit yang berlangsung pada 5–23 November 2026 tersebut, mencakup satuan kerja di bawah kewasgiatan Slog Kodaeral IX, meliputi Dinas Perbekalan (Disbek), Dinas Fasilitas Pangkalan (Disfaslan), Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan (Disharkan), Dinas Angkutan (Disang), serta Fasharkan Ambon.

Dalam pelaksanaannya, audit tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi dan pelaksanaan program kerja, tetapi juga menjadi sarana pembinaan melalui pengawasan, pendampingan, dan konsultasi. Dengan demikian, setiap kendala maupun potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini untuk selanjutnya dirumuskan langkah perbaikan.

Dalam arahannya, Inspektur Kodaeral IX menegaskan bahwa audit bukanlah kegiatan untuk mencari kesalahan, melainkan instrumen evaluasi dan pembinaan guna mendorong perbaikan kinerja serta memastikan seluruh pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang clear and clean, yakni transparan, memiliki target kinerja yang terukur, serta terbebas dari penyimpangan, maladministrasi, dan konflik kepentingan.

Sementara itu, Aslog Dankodaeral IX, Kolonel Laut (T) Hendi Kitris Merisa menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan audit ini. Ia meminta seluruh satuan kerja bersikap kooperatif, terbuka, serta menyajikan data dan dokumen secara lengkap dan objektif kepada tim pemeriksa.

Pembukaan audit tersebut turut dihadiri Tim Audit Kinerja Inspektorat Kodaeral IX, Aslog Dankodaeral IX, para kepala dinas dan kepala Fasharkan Ambon, serta staf dan personel di lingkungan kewasgiatan Slog Kodaeral IX.

Melalui audit ini, Kodaeral IX berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran, baik di bidang operasional dan latihan, bidang umum, maupun perbendaharaan. 

Hasil pemeriksaan diharapkan menghasilkan evaluasi dan rekomendasi yang tepat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga terwujud tata kelola satuan yang profesional, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

Piru - Info Digital Akurat - Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menerima kunjungan silaturahmi Komunitas Musik Saka Mese Nusa di kediaman Kapolres SBB, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komunitas Musisi Saka Mese Nusa, Aipda Abraham Wemay, bersama sejumlah pengurus dan anggota, yakni Sekretaris Verry Jacob, Pendiri Likko Junus, Bendahara Christin Wonlele, Kuasa Hukum Benny Adam, S.H., serta anggota Yani Pattipawaej, Aten Vanroom, dan Dace Wakanno.

Silaturahmi ini bertujuan mempererat hubungan, membangun komunikasi, serta meningkatkan koordinasi antara Polres SBB dengan komunitas musik yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres SBB menyambut baik kunjungan Komunitas Musisi Saka Mese Nusa, Ia menyampaikan bahwa komunitas musisi memiliki peran penting sebagai wadah penyaluran kreativitas, pengembangan bakat, serta pembinaan generasi muda melalui kegiatan seni yang positif.

Kapolres juga mengajak seluruh anggota komunitas untuk terus menjaga kekompakan, mengembangkan kreativitas, dan menjadikan musik sebagai sarana mempererat persaudaraan serta menjaga persatuan di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan positif seperti seni dan musik, kita dapat membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan bakatnya, Saya berharap komunitas ini juga dapat menjadi mitra Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," ungkap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara sehingga tercipta sinergi antara Polri dan komunitas masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan positif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kedepan-nya komunitas ini bukan sekedar komunitas namun, komunitas yang akan berbadan hukum secara legal, dan tidak ilegal atau hanya sekedar mencari uang dengan sekedar konser jalanan, tetapi komunitas yang benar - benar terorganisir, terstruktur dengan baik. 

Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Melalui pertemuan ini, Polres SBB terus berkomitmen membangun kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. 

Ambon - Info Digital Akurat - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Siswanto, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi pada Asisten Bidang Pidana Militer Tahun 2026, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Bidang Pidana Militer Kejati Maluku dan jajaran Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku melalui sarana Video Conference, pada Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer, mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanganan perkara koneksitas, serta memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara Kejaksaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Oditurat Militer.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Asisten Pidana Militer, Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Asisten Pembinaan, Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Intelijen, Diky Oktavia, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, I Wayan Suardi, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset, Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Asisten Pengawasan, Bobby Ruswin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Didik Haryanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Herlambang Saputro, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha, Dr. Resmen, S.H., M.H., Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H., serta para Kepala Seksi dan staf Bidang Pidana Militer Kejati Maluku. Hadir pula jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sementara itu, jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengikuti kegiatan secara virtual dari wilayah kerja masing-masing.

Mengawali kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sesjampidmil beserta Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung RI di Kota Ambon.

Kajati Maluku menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pidana Militer.

Kajati juga menegaskan agar seluruh jajaran Bidang Pidana Militer menyajikan data dan dokumen secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kendala yang dihadapi harus disampaikan secara terbuka disertai langkah penyelesaian yang telah dilakukan, sehingga hasil supervisi dapat menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konkret.

Selain itu, Kajati Maluku menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara jajaran Kejaksaan, TNI, dan Oditurat Militer dengan tetap mengedepankan fakta, ketentuan hukum, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi.

Dalam arahannya, Sesjampidmil Dr. Siswanto, S.H., M.H., memaparkan latar belakang pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), landasan hukum, kedudukan, tugas dan kewenangannya, khususnya dalam koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat serta penanganan perkara koneksitas.

Sesjampidmil menjelaskan bahwa kehadiran Jampidmil merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dan TNI dalam memperkuat sinergitas penegakan hukum, khususnya terhadap perkara tindak pidana yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer. Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang terintegrasi guna menghindari dualisme maupun disparitas dalam proses penuntutan, sehingga tercipta penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum.

Lebih lanjut, Sesjampidmil menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Jampidmil berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu integratif, kolaboratif, dan koordinatif. Oleh karena itu, seluruh jajaran Asisten Pidana Militer di daerah diharapkan terus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan satuan hukum TNI, baik dalam penanganan perkara koneksitas maupun pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan.

Sesjampidmil juga mengingatkan pentingnya memahami Pedoman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat. Bentuk koordinasi tersebut meliputi kunjungan dan pertemuan, rapat koordinasi, ekspose dan gelar perkara, Focus Group Discussion (FGD), pertukaran data dan informasi, bimbingan teknis, hingga koordinasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya implementasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum sebagai landasan memperkuat kolaborasi kedua institusi.

Pada kesempatan tersebut, Sesjampidmil meminta Asisten Pidana Militer Kejati Maluku untuk memaparkan capaian kinerja, rekapitulasi pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran, serta perkembangan penanganan perkara koneksitas, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam membangun koordinasi dengan satuan hukum TNI di wilayah Maluku.

Melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi ini, diharapkan dapat dilakukan percepatan penyelesaian perkara koneksitas, peningkatan kapasitas teknis jajaran Bidang Pidana Militer, serta penguatan sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan, TNI dan Oditurat Militer.

Menutup rangkaian pengarahan, Sesjampidmil menekankan bahwa seluruh hasil supervisi harus ditindaklanjuti secara nyata dan terukur, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, efektivitas koordinasi, serta akuntabilitas kinerja Bidang Pidana Militer.

Sehari sebelumnya, Selasa (3/11/2026), Sesjampidmil Kejaksaan Agung RI, Dr. Siswanto, S.H., M.H., bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi tiba di Kota Ambon melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon. Tim tersebut terdiri dari Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian, Esther P.T. Sibuea, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan, Fajar Syah Putra, S.H., M.H., Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas, Muhammad Bayanullah, S.H., M.H., ADC Sesjampidmil, Heru Prasetiyo, S.H., serta sejumlah staf, yakni Anisya Putri Nurjanna, S.Ak., Winda Tri Purwasih, S.E., Wisnu Muhamad Nuur Huda, dan Sarah Ayu Wulandari.

Setibanya di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Sesjampidmil beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Sesjampidmil beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Kodam XV/Pattimura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergitas antara Kejaksaan dan TNI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Usai kegiatan pemaparan dan pengarahan di Kejaksaan Tinggi Maluku, Sesjampidmil beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kodaeral IX Ambon dan Lanud Pattimura dengan didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran Pejabat Utama Kejati Maluku.

Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan TNI serta seluruh unsur terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, adil dan berkepastian hukum.

Ambon - Info Digital Akurat - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima kunjungan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI, Dr. Siswanto, S.H., M.H., di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan RI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di bidang pidana militer.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Dankodaeral IX menyambut langsung kedatangan Dr. Siswanto beserta rombongan. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan memperkokoh sinergi lintas institusi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, guna mendukung tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum.

Dalam kunjungan tersebut, Dr. Siswanto didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku DT Rosihan Anwar, Asisten Pidana Militer Satar Martua Hutabarat, Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Esther P.T. Sibuea, Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan Fajar Syah Putra, serta Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas Muhammad Bayanullah.

Sementara itu, Dankodaeral IX didampingi Wakil Komandan Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., Inspektur Kodaeral IX, Korsmin Kodaeral IX, Kadismin Kodaeral IX, Kadiskum Kodaeral IX, Kadisinfolahta Kodaeral IX, dan Danpomal Kodaeral IX.

Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Kodaeral IX dan jajaran Kejaksaan RI semakin kuat, terutama dalam mendukung penegakan hukum pidana militer yang profesional, berkeadilan, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ambon - Info Digital Akurat - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat resmi meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah sistem pengawasan internal berbasis digital yang dirancang, untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran SI-BAILEO menjadi langkah strategis Inspektorat Kota Ambon, dalam mengubah pola pengawasan pemerintahan, dari yang sebelumnya lebih banyak menemukan persoalan setelah terjadi, menjadi sistem pengawasan yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi masalah sejak dini.

“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan, untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, pengawasan internal tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi harus mampu menjadi instrumen pembinaan, sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan. Melalui sistem tersebut, Inspektorat ingin mendorong perubahan paradigma pengawasan agar lebih proaktif, terukur, terintegrasi, dan berbasis data.

SI-BAILEO sendiri merupakan proyek perubahan yang digagas Selly S. P. Kalahatu, sebagai project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon, dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.

Sistem ini diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat proses pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon.

“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil Keputusan,” ujar Selly.

Selly menjelaskan, penerapan SI-BAILEO juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Inovasi tersebut sekaligus diarahkan, untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan penting perlunya penguatan sistem pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.

Nama SI-BAILEO sendiri diambil dari istilah baileo, yakni rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.

“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” harap Selly.

Dalam penerapannya, SI-BAILEO dirancang melalui tiga tahapan pengembangan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan sistem peringatan dini, melalui implementasi dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.

Selanjutnya, tahap jangka menengah dilakukan dengan memperluas penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini.

Sementara untuk jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem tersebut nantinya diharapkan, dapat menjadi salah satu dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Balai Kota Ambon, dan dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.

Peluncuran inovasi ini juga sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terkait penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan SI-BAILEO. Wali Kota berharap, sistem ini mampu mempercepat proses pemantauan dan evaluasi, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terdokumentasi secara baik dan terintegrasi.

Selain itu, penerapan SI-BAILEO diharapkan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini, serta membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.

Dengan hadirnya SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan internal, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pada akhirnya, inovasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan dini, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Ambon berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎Ambon - Info Digital Akurat - Sebanyak 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026 mendatang.

‎

‎Keikutsertaan para pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Ambon memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berdampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

‎

‎Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald Lekransy, Senin (2/11/26) di Ambon mengatakan, keikutsertaan para pejabat dalam program tersbut merupakan bagian dari UPAYA pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan profesionalitas, kompetensi, dan kinerja aparatur.

‎

‎Menurutnya, pelatihan tersebut tidak sekadar memenuhi standar kompetensi jabatan, tetapi juga membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.

‎

‎“Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur,” jelas Lekransy.

‎

‎Ia menambahkan, bahwa sejalan dengan arah transformasi pemerintahan digital, inovasi yang dikembangkan oleh Pejabat juga didorong memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola, integrasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sesuai kebijakan nasional tentang SPBE, Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital.

‎

‎Dengan demikian, keikutsertaan 17 pejabat lingkup Pemkot Ambon, dipastikan akan melahirkan 17 proyek perubahan atau inovasi strategis sesuai tugas dan fungsi masing – masing, yang tidak berhenti sebagai persyaratan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

‎

‎Lekransy juga menambahkan bahwa dalam waktu mendatang masyarakat akan menjumpai berbagai publikasi inovasi melalui media sosial, media daring, dan kanal komunikasi pemerintah.

‎

‎Publikasi tersebut menurut Lekransy, merupakan bagian dari sosialisasi, diseminasi informasi, serta upaya membangun dukungan dan kolaborasi dalam implementasi proyek perubahan, bukan semata-mata kegiatan seremonial maupun promosi individu pejabat.

‎

‎“Dari hasil yang hendak dicapai, jelas bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

‎

‎Ia berharap, dengan 17 inovasi yang akan dikembangkan tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029, yakni “Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan.”

‎

‎“PKN Tingkat II harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga mewujudkannya menjadi solusi. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan diukur dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutup Lekransy.

Ambon - Info Digital Akurat - Pembangunan tanpa izin dan pemanfaatan kawasan terlarang masih menjadi tantangan dalam penataan ruang Kota Ambon. Selain melanggar ketentuan tata ruang, aktivitas tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, mengancam keselamatan warga, hingga merusak lingkungan.

Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Kota Ambon menyiapkan inovasi SIKOPRU (Sistem Kolaborasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Ambon) untuk memperkuat pengawasan pembangunan secara terpadu.

Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Drs. Alexander J. Hursepunny, MT, dalam rilisnya, Senin (2/11/2026), menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas pembangunan, keterbatasan ruang perkotaan, kebutuhan investasi, serta risiko lingkungan membutuhkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, selama ini pengawasan pemanfaatan ruang masih menghadapi kendala, terutama koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal, data yang belum terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang cenderung berjalan sektoral.

Persoalan tersebut terlihat dari masih ditemukannya bangunan tanpa izin, pembangunan di kawasan sempadan pantai dan sungai, daerah tangkapan air, hutan lindung, hingga penggunaan ruang milik jalan.

Melalui SIKOPRU, pola pengawasan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri diarahkan menjadi lebih terpadu, cepat, preventif, dan berbasis data. Hursepunny menjelaskan, inovasi tersebut tidak hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, negeri, kelurahan, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Implementasi SIKOPRU dirancang melalui tiga tahapan. Dalam jangka pendek sekitar dua bulan sejak pertengahan Oktober 2026, fokusnya meliputi pembentukan tim kolaborasi, inventarisasi regulasi, pemetaan lokasi prioritas, penyusunan SOP, sosialisasi, serta penerapan awal sistem.

Selanjutnya, dalam jangka menengah 6–12 bulan, dilakukan integrasi data antar-OPD, pengembangan dashboard pemantauan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Sementara dalam jangka panjang 1–2 tahun, SIKOPRU ditargetkan menjadi sistem pengawasan permanen yang didukung regulasi, data spasial, dan sistem peringatan dini.

Hursepunny berharap masyarakat ikut mengambil bagian dengan memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang di lingkungan masing-masing.

Melalui inovasi ini, Pemkot Ambon menargetkan pengawasan pembangunan lebih efektif, pemanfaatan ruang lebih tertib, serta keselamatan dan kelestarian lingkungan kota semakin terjaga.