Malteng - Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ke Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa (13/10/2026).

Pengerahan 15 personel beserta sarana pendukung tersebut merupakan bentuk respons cepat TNI AL dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat menangani kebakaran yang melanda lahan perkebunan warga.

Keberangkatan Satgas secara resmi dilepas oleh Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., di Lapangan Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku.

Pengerahan personel ini merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla dari Pemerintah Negeri Saleman tertanggal 12 Oktober 2026, yang ditandatangani Kepala Pemerintah Negeri Saleman, M. A. A. Makatita.

Permohonan tersebut diajukan menyusul kebakaran yang berdampak pada lahan perkebunan masyarakat setempat.

Langkah cepat Kodaeral IX ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan karhutla secara cepat, terpadu, dan melibatkan seluruh unsur terkait.

Dalam keterangannya pada 11 Oktober 2026, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat untuk bersinergi dalam menentukan serta melaksanakan langkah terbaik guna mengatasi karhutla.

Presiden Prabowo juga sebelumnya menekankan pentingnya tindakan dini untuk mencegah kebakaran meluas, penguatan edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.

Arahan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pencegahan dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dalam misi kemanusiaan ini, Satgas Karhutla Kodaeral IX dipimpin Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai, S.T., selaku Komandan Tim (Dantim), dengan kekuatan 15 personel yang terdiri atas satu Dantim, satu komandan regu (Danru), enam personel pemadam kebakaran (PMK), dua pengemudi kendaraan dinas angkutan (Disang), dua personel kesehatan (Bakes), satu personel Dinas Penerangan (Dispen), serta dua personel pengawak alat dan mesin pendukung (Alkon).

Untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan, Satgas turut membawa berbagai sarana dan perlengkapan operasional, meliputi satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit truk Disang, perlengkapan penanggulangan keadaan darurat (PEK), peralatan kesehatan, bahan makanan, satu unit tenda lapangan, 15 unit tempat tidur lapangan (velbed), mesin pompa air (Alkon), serta generator set (genset).

Satgas diberangkatkan pada pukul 09.00 WIT menuju Seram dan direncanakan melaksanakan penugasan selama 10 hari. Selama masa penugasan, personel akan melaksanakan upaya penanggulangan karhutla sesuai kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan unsur pemerintah dan masyarakat setempat.

Saat melepas keberangkatan Satgas, Dankodaeral IX menekankan pentingnya profesionalisme, kewaspadaan, koordinasi, dan keselamatan selama menjalankan tugas. Seluruh personel diminta melaksanakan misi kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab, menjaga kesiapsiagaan, serta memastikan keamanan personel dan material.

“Laksanakan tugas kemanusiaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, tetap jaga kesiapsiagaan dan profesionalisme, serta utamakan faktor keselamatan personel dan keamanan material selama menjalankan misi di lapangan,” tegas Dankodaeral IX.

Pengerahan Satgas ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI AL, khususnya dalam membantu pemerintah daerah menanggulangi bencana dan mengatasi kesulitan masyarakat.

Kehadiran personel beserta perlengkapan pendukung diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman, menghambat perluasan kebakaran, serta mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Melalui langkah tanggap dan sinergi lintas sektor, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat Maluku dalam menghadapi situasi darurat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penanganan karhutla yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Kodaeral IX Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi, Inspektur Kodaeral IX, Kapoksahli Kodaeral IX, para Pejabat Utama (PJU), serta para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX.

Salahutu - Info Digital Akurat - Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu melaksanakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di SMP 7 Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui edukasi keagamaan, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai moral dan kebangsaan bagi para pelajar.

‎

‎Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Ustadz Muchsin Tawainella, S.E., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Prof. Dr. H. Abdullah Latuapo, M.Pd., Kanit Intel Densus 88, AKP Irawan Rumasoren serta Tokoh Agama. Kehadiran para pemateri dari berbagai unsur ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada generasi muda di lingkungan sekolah, Senin (12/10/2026).

‎Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dari Kepala KUA Kecamatan Salahutu mengenai pentingnya pembinaan karakter remaja, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pembentukan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Para pelajar juga diarahkan untuk memahami pentingnya menghormati orang tua dan guru, menjaga pergaulan, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.

‎

‎Selanjutnya, Kepala MUI Provinsi Maluku memberikan materi yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penyampaian materi tersebut, para pelajar diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai moral dan ajaran agama dalam pergaulan, sekaligus membangun sikap saling menghargai di tengah keberagaman.

‎Sementara itu, Kanit Intel Densus 88 turut memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh negatif di lingkungan pergaulan maupun informasi yang beredar di media sosial. Edukasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran siswa agar lebih bijak dalam menerima informasi, tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang menyesatkan, serta mampu menjaga diri dari berbagai pengaruh yang dapat merusak masa depan.

‎

‎Pelaksanaan program BRUS ini diharapkan menjadi sarana edukasi yang bermanfaat bagi para siswa SMP 7 Malteng dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa remaja. Melalui pembekalan dari KUA, MUI, dan Densus 88, para pelajar diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak baik, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu mengambil keputusan secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

‎Kegiatan berlangsung dengan penyampaian materi oleh masing-masing pemateri sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pembinaan generasi muda. Kolaborasi antara lembaga keagamaan, unsur masyarakat, dan aparat terkait diharapkan dapat terus diperkuat guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, positif, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

‎

‎Sebagai penutup, kegiatan BRUS di SMP 7 Malteng diakhiri dengan sesi foto bersama antara para pemateri, pihak sekolah, tokoh agama dan peserta kegiatan. Momen tersebut menjadi dokumentasi kebersamaan sekaligus menandai terlaksananya kegiatan pembinaan remaja usia sekolah yang diharapkan memberikan dampak positif bagi para pelajar.

Ambon - Info Digital Akurat - Menjelang serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) IX, Laksamana Pertama TNI Dr. Muhamad Risahdi memimpin apel khusus di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Senin (12/10/2026).

Apel khusus tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan Sertijab Wadan Kodaeral IX yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2026 mendatang.

Kegiatan ini diikuti Inspektur Kodaeral IX, Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Kodaeral IX, para Pejabat Utama (PJU), kepala satuan kerja (Kasatker), serta seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kodaeral IX.

Dalam arahannya, Wadan Kodaeral lX menyampaikan bahwa selama 404 hari menjabat sebagai Wadan Kodaeral IX, berbagai dinamika dan tantangan telah dilalui bersama dalam upaya mendorong kemajuan organisasi.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pengabdian sekaligus momentum untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme prajurit.

Ia menegaskan bahwa menjelang pergantian jabatan, semangat pengabdian, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh personel harus tetap terjaga, jangan sampai mundur kebelakang dan pejabat baru mulai lagi dari nol lagi.

Pergantian kepemimpinan tidak boleh mengurangi semangat kerja maupun komitmen prajurit dan ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.

“Seluruh prajurit dan ASN Kodaeral IX harus tetap semangat, tidak boleh kendor, dan terus bergerak maju ke depan. Tingkatkan kedisiplinan, jaga penghormatan dan tradisi prajurit, serta hindari segala bentuk pelanggaran, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Selain menekankan disiplin, Laksma Risahdi juga mengingatkan pentingnya pembinaan personel yang harmonis dan berkesinambungan.

Ia mendorong seluruh personel untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah, kebugaran fisik melalui olahraga teratur, serta pemeliharaan tradisi kedinasan, termasuk latihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB), guna membentuk karakter, kekompakan, dan profesionalisme prajurit.

Ia juga menginstruksikan seluruh personel agar senantiasa menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan Mako, meningkatkan kewaspadaan, serta memanfaatkan fasilitas kedinasan secara optimal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

Melalui apel khusus tersebut, Kodaeral IX meneguhkan komitmen untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, memperkuat soliditas, dan meningkatkan disiplin serta kesiapsiagaan personel.

Dengan semangat pengabdian yang konsisten, seluruh prajurit dan ASN diharapkan terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah kerja Kodaeral IX. 

Tulehu - Info Digital Akurat - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Universitas Darussalam, Kampus Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh siswa dan siswi dari sekolah-sekolah tingkat SMA se-Kecamatan Salahutu sebagai upaya memperkenalkan pendidikan kepemiluan kepada generasi muda.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad. Pelaksanaan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya demokrasi, proses pemilu, serta peran generasi muda dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, Senin (12/10/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, serta Camat Salahutu. Kehadiran unsur penyelenggara pemilu, akademisi, dan pemerintah kecamatan menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pendidikan kepemiluan bagi pemilih pemula.

Melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan dapat memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, khususnya dalam menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Pendidikan pemilih sejak dini juga penting untuk membangun kesadaran generasi muda agar mampu mengenali proses demokrasi serta memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik para pelajar, khususnya di Kecamatan Salahutu. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi pemilih yang berpengetahuan, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Nuruwe (SBB) - Info Digital Akurat - Membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan aparat kewilayahan melalui pembinaan sejak usia dini. Hal ini diwujudkan oleh Babinsa Desa Nuruwe Koramil 1513-03/Kairatu, Serda Marthen Lessy, bersama Bhabinkamtibmas Aipda Rustamaji melalui kegiatan pembinaan wilayah (Wanwil) dengan memberikan materi dasar Peraturan Baris-Berbaris (PBB) kepada siswa SD YPPK Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan SD YPPK Nuruwe tersebut diikuti para siswa dengan penuh antusias. Dalam pelatihan ini, Serda Marthen Lessy bersama Aipda Rustamaji memberikan sejumlah materi dasar PBB, mulai dari tata cara berdiri yang benar, sikap sempurna, penghormatan, hingga berbagai gerakan dasar baris-berbaris.

Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan teknik dasar baris-berbaris kepada para siswa, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, kekompakan, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui latihan tersebut, para siswa diajak untuk memahami pentingnya mengikuti arahan, menjaga keteraturan, dan bekerja sama dengan teman-teman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan, baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan sinergi TNI-Polri dalam mendukung dunia pendidikan dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di lingkungan sekolah juga menjadi bentuk kepedulian aparat kewilayahan terhadap tumbuh kembang anak-anak, khususnya dalam membangun sikap positif sejak dini.

Selain memberikan pembinaan PBB, kegiatan ini turut mempererat hubungan silaturahmi antara aparat kewilayahan, pihak sekolah, dan para siswa. Hubungan yang baik tersebut diharapkan dapat terus terjalin guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif.

Dengan adanya pembinaan secara langsung ini, para siswa SD YPPK Nuruwe diharapkan semakin termotivasi untuk belajar, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air sejak usia dini. Upaya sederhana ini menjadi bagian dari langkah bersama dalam mempersiapkan generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Hila - Info Digital Akurat - Kejaksaan Tinggi Maluku melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menggelar kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dengan mengangkat tema pencegahan aksi bullying dan penyalahgunaan media sosial kepada para pelajar di SMA Negeri 26 Maluku Tengah, yang berlokasi di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi Maluku dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum sejak dini kepada para pelajar, khususnya mengenai pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari aksi perundungan (bullying), serta menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Tinggi Maluku diterima langsung oleh Kepala SMA Negeri 26 Maluku Tengah, Ayub Mony, S.Pd., bersama para Dewan Guru dan sebanyak 50 orang siswa-siswi yang menjadi peserta kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

Kehadiran Tim JMS Kejaksaan Tinggi Maluku dipimpin oleh Plh. Kasi Penkum dan Humas, Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H., selaku Ketua Tim. Kegiatan tersebut menghadirkan dua orang narasumber, yakni Michel Gasperz, S.H., M.H., dan Mourits Palijama, S.H., M.H., serta didukung oleh Tim Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, yaitu Ardy, S.H., M.H., Erwin Amiruddin, S.H., Michelle de Fretes, dan Khoirul Ilham.

Dalam sambutannya, Kepala SMA Negeri 26 Maluku Tengah, Ayub Mony, S.Pd., menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku yang telah memilih SMA Negeri 26 Maluku Tengah sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah.

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahaya bullying serta dampak dari penggunaan media sosial yang tidak dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku yang telah memilih SMA Negeri 26 Maluku Tengah untuk pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah. Kegiatan ini tentu sangat membantu kami dalam melakukan upaya pencegahan bullying dan penyalahgunaan media sosial di lingkungan sekolah," ujar Ayub.

Sementara itu, Plh. Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H., selaku Ketua Tim JMS, dalam sambutannya mewakili Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah, para Dewan Guru serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 26 Maluku Tengah yang telah menerima kunjungan Tim Jaksa Masuk Sekolah.

Ia menjelaskan bahwa program Jaksa Masuk Sekolah merupakan salah satu sarana bagi Kejaksaan untuk memberikan pemahaman hukum kepada generasi muda sejak dini, sehingga para pelajar dapat mengenali berbagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta mampu menghindarinya.

Selanjutnya, kedua narasumber secara bergantian menyampaikan materi mengenai pencegahan aksi bullying dan penyalahgunaan media sosial, termasuk bentuk-bentuk bullying, dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku, serta pentingnya membangun sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah.

Selain itu, para siswa juga diberikan pemahaman mengenai penggunaan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab, termasuk konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan melalui media sosial, seperti penyebaran informasi yang merugikan orang lain, penghinaan, intimidasi, ancaman maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.

Dalam penyampaian materi, para narasumber mengajak para pelajar untuk lebih bijak dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Para siswa diingatkan agar tidak menjadikan media sosial sebagai sarana untuk melakukan perundungan, menyebarkan konten yang merugikan, ataupun melakukan tindakan yang dapat berdampak pada diri sendiri maupun orang lain.

Kegiatan berlangsung secara interaktif, di mana para siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan para narasumber terkait berbagai persoalan bullying dan penggunaan media sosial yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini, Kejaksaan Tinggi Maluku berharap para pelajar dapat menjadi generasi muda yang sadar hukum, cerdas dalam bermedia sosial, saling menghargai serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari bullying.

Ambon - Info Digital Akurat - Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Tim Penyuluhan dan Penerangan Hukum menggelar kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kepada para Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Leihitu.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung SD Negeri 112 Maluku, Negeri Kaitetu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan terselenggara atas kerja sama Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Leihitu, Usman Samal, S.Pd., para Kepala Sekolah tingkat SD-SMP se-Kecamatan Leihitu, dengan Tim Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husein Mukadar, S.IP., M.A., sekaligus membuka kegiatan.

Sementara itu, Tim Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dipimpin oleh Plh. Kasi Penkum dan Humas, Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H., selaku Ketua Tim, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Michel Gasperz, S.H., M.H. dan Mourits Palijama, S.H., M.H. Turut hadir Tim Penkum dan Humas, yaitu Ardy, S.H., M.H., Erwin Amiruddin, S.H., Michelle de Fretes, dan Khoirul Ilham.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husein Mukadar, S.IP., M.A., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan penyuluhan hukum ini sangat penting sebagai bekal bagi para Kepala Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran negara yang terdapat di masing-masing satuan pendidikan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian Kejaksaan Tinggi Maluku dalam memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan korupsi pengelolaan Dana BOSP kepada para Kepala Sekolah di Kecamatan Leihitu. Harapan kami, kiranya kegiatan ini menjadi momen penting untuk perbaikan dan pencegahan bagi para Kepala Sekolah yang mengelola anggaran negara,” ujar Husein.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Dana BOSP merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tepat sasaran guna menunjang operasional serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Ia juga mengingatkan para Kepala Sekolah agar tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sekolah serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan keuangan, manipulasi dokumen, maupun pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Jangan pernah mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sekolah. Hindari segala bentuk penyalahgunaan keuangan, manipulasi dokumen serta pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya atau praktik-praktik lain yang dapat menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.

Aizit menjelaskan bahwa kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum ini merupakan bagian dari rangkaian Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026, sekaligus sebagai upaya memberikan edukasi hukum kepada para Kepala Sekolah agar lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola Dana BOSP.

“Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum saat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus memberikan edukasi hukum kepada para Kepala Sekolah agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran Dana BOSP,” ungkap Aizit.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran sekolah harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun administrasi keuangan. Menurutnya, permasalahan hukum dapat terjadi bukan hanya karena adanya niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga akibat kelalaian dalam melaksanakan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan keuangan.

Selain itu, penyalahgunaan aset sekolah untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah maupun keluarga juga perlu dihindari. Untuk itu, Kejaksaan hadir dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, kewenangan maupun aset negara.

“Banyak Kepala Sekolah yang terjerat hukum akibat pengelolaan yang tidak benar. Bukan hanya karena mencari keuntungan pribadi, namun tidak sedikit yang lalai dalam melakukan pertanggungjawaban administrasi keuangan, termasuk pemanfaatan aset sekolah untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah maupun keluarganya. Olehnya itu, kami hadir untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, kewenangan dan aset,” jelasnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber dari Kejaksaan Tinggi Maluku yang membahas berbagai aspek hukum dalam pengelolaan Dana BOSP, termasuk pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan, tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dapat berimplikasi hukum.

Para peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan para narasumber. Kegiatan berlangsung dengan antusias, ditandai dengan aktifnya para Kepala Sekolah dalam menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran dan aset sekolah.

Para peserta menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap program Penyuluhan dan Penerangan Hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dapat dilaksanakan secara berkala setiap tahun sebagai bentuk penguatan pemahaman hukum sekaligus langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan satuan pendidikan.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan upaya pencegahan dan edukasi hukum kepada masyarakat dan para pengelola anggaran negara, sehingga pengelolaan Dana BOSP dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.