SBB - Info Digital Akurat - Suasana penuh keakraban terlihat saat Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP Refindo Pradipta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A. menerima kunjungan Pjs. Kepala Desa Lokki bersama para kepala dusun dan tokoh masyarakat di kediamannya, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan. Tidak hanya sekadar berbincang, kesempatan itu dimanfaatkan untuk saling mengenal lebih dekat sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Desa Lokki, Kecamatan Huamual.

Dalam suasana yang tetap cair, para kepala dusun juga menyampaikan sejumlah kebutuhan masyarakat di bidang keamanan. Di antaranya harapan agar Pos Polisi Subsektor Laala mendapat perhatian melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan personel, mengingat luas wilayah pelayanan dan banyaknya persoalan yang harus ditangani.

Kepala Dusun Katapang Sulaiman Makiang juga menyampaikan kondisi wilayah Desa Lokki yang cukup luas sehingga menjadi perhatian terhadap pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Sementara itu, perwakilan Dusun Tanah Goyang Teungku Abdul Rahman Taipabu mengusulkan adanya penguatan keamanan di tingkat dusun dan desa serta semakin seringnya komunikasi antara kepolisian dengan para tokoh masyarakat.

Menanggapi berbagai cerita, masukan dan harapan yang disampaikan, Kapolres SBB AKBP Refindo Pradipta Rulando menyambutnya sebagai bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

"Ini masukan yang sangat luar biasa bagi saya dan merupakan tanda cinta dari bapak-bapak kepada kami," kata Kapolres.

Menurut Kapolres, pertemuan seperti ini memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Ia menilai komunikasi yang dibangun dalam suasana santai dan kekeluargaan akan semakin memudahkan kepolisian memahami persoalan yang ada di lapangan.

"Kami akan mencoba untuk menyentuh seluruh tokoh dan warga masyarakat Kabupaten SBB untuk membangun silaturahmi dan hubungan yang lebih baik," ujarnya.

Kapolres juga mengajak para tokoh masyarakat untuk terus menjadi bagian dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, situasi kamtibmas yang aman dan kondusif membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

"Kami mengharapkan kepada para tokoh agar bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Kabupaten SBB. Kami juga membuka diri untuk menerima pendapat dan masukan dari seluruh masyarakat Kabupaten SBB," tutur Kapolres.

Silaturahmi tersebut turut dihadiri Kabag Log Polres SBB AKP M. Jayadi, Pjs. Kepala Desa Lokki Salmon Frams Purimahua, Kepala Dusun Olas Nurdin, Kepala Dusun Jakarta Baru Safrudin, Kepala Dusun Katapang Sulaiman Makiang, Kepala Dusun Siaputih Oktovianus Maimina, serta perwakilan Dusun Tanah Goyang Teungku Abdul Rahman Taipabu.

Hadir pula Tokoh Masyarakat Dusun Katapang Hi. Abba Fernatubun, Tokoh Pemuda Dusun Jakarta Baru Kamarudin Rery, serta Tokoh Masyarakat Jakarta Baru Ally dan Samsudin Renwarin.

Pertemuan tersebut ditutup dalam suasana penuh keakraban. Silaturahmi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kebersamaan antara kepolisian, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga dalam menjaga keamanan serta kedamaian di Kabupaten SBB.

Ambon - Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX turut mengambil bagian dalam Sholat Istisqa dan Doa Bersama Lintas Agama wilayah Maluku sebagai ikhtiar spiritual menghadapi kondisi kemarau panjang dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Jumat (18/9/2026), tersebut diikuti perwakilan Kodaeral IX yang dipimpin Kepala Dinas Administrasi Personel (Kadisminpers) Kodaeral IX Kolonel Laut (KH) Mohammad Arief Nur Amin, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIT dan dihadiri Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, jajaran Forkopimda Maluku, tokoh agama, serta personel TNI, Polri, dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto menyampaikan bahwa Sholat Istisqa merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT di tengah kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, persatuan, dan kerukunan antarumat beragama di Maluku.

Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut perlu terus dirawat melalui berbagai kegiatan yang memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial. Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Maluku yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan doa bersama lintas agama.

Kondisi kekeringan, menurutnya, tidak hanya berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi berdampak pada ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi serta meminimalkan dampak kekeringan.

Sementara itu, Ketua MUI Maluku Prof. Dr. H. Abdullah Latuapo dalam khutbahnya mengajak jamaah menjadikan kondisi kekeringan sebagai momentum introspeksi diri atau muhasabah, memperbanyak istighfar, serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga.

Ia juga mengajak umat memanjatkan doa agar hujan segera turun dengan membawa rahmat dan keberkahan, menyuburkan tanah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan mudarat.

Selain Sholat Istisqa bagi umat Islam, doa bersama lintas agama juga dilaksanakan oleh umat Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha secara serentak di tempat ibadah masing-masing.

Keikutsertaan personel Kodaeral IX dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AL untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kerukunan, kepedulian sosial, serta persatuan di wilayah Maluku.

Melalui momentum ini, diharapkan ikhtiar spiritual dan kebersamaan lintas agama dapat memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan sekaligus menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan di Bumi Maluku.

Ambon - Info Digital Akurat - Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Versi 6, Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN yang bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI, Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum., dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, yakni Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H., para Kepala Subbagian pada Kejaksaan Tinggi Maluku, para Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubagbin) se-Maluku, serta para pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa dan Operator BMN yang mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI yang telah memilih Maluku sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Biro Perlengkapan yang telah memilih Maluku sebagai tempat kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kesempatan baik bagi kami untuk berbicara langsung mengenai kebutuhan dan kendala satuan kerja, sekaligus belajar dari pengalaman dan penjelasan yang akan disampaikan hari ini,” ujar Kajati Maluku.

Lebih lanjut, Kajati Maluku menyampaikan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk mencocokkan catatan administrasi dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga dapat mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, serta optimalisasi pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan.

“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita memperoleh kesempatan untuk mencocokkan catatan dengan keadaan yang sebenarnya. Saya mengajak Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan pada Kejaksaan Tinggi Maluku, para Kasubagbin di wilayah Maluku, pejabat fungsional pengadaan barang/jasa, serta operator BMN untuk mengikuti seluruh sesi dengan perhatian penuh. Gunakan sesi diskusi ini untuk menyampaikan persoalan dari tempat tugas Saudara,” lanjutnya.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pengelolaan BMN yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana koordinasi antara Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI dengan satuan kerja di wilayah Maluku dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan meliputi beberapa agenda utama, yaitu:

1. Sosialisasi Aplikasi LPSE Versi 6, yang mencakup pengenalan aplikasi, fitur dan mekanisme penggunaan aplikasi, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik.

2. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terkait penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2028, sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan barang milik negara secara terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa serta Pengelolaan BMN, guna meninjau pelaksanaan administrasi, proses pengadaan, dan pengelolaan BMN pada satuan kerja di wilayah Maluku, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan.

4. Diskusi dan Konsultasi, sebagai forum untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN, serta memperoleh penjelasan dan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku dapat meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan Aplikasi LPSE Versi 6, melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN secara lebih baik, serta memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Hadir mendampingi Kepala Biro perlengkapan, antara lain Kabag Pengelolaan BMN, Rini Triningsih, S.H., M.Hum., Kasubag Penilaian, Weni Kuswardani, S.Kom., S.H., M.H., Kasubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H., M.H., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Nanang Suherman, S.T., Penelaah Teknis Kebijakan, Jarot Raharjo., dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Viona Rosaline Christabella, S.A.B.

Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana, serta barang milik negara sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan tugas institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Malteng - Info Digital Akurat - Semangat memperkuat persaudaraan, kepedulian sosial, dan kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata, Jumat (11/9/2026).

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memandang Nahdlatul Ulama sebagai salah satu bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Kehadiran NU dinilai memiliki kontribusi yang panjang dalam menjaga persatuan, memperkuat kehidupan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai Islam yang ramah dan mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali memahami dan menerapkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, seperti kepedulian terhadap sesama, menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, serta mengutamakan kemaslahatan bersama, dinilai sangat relevan dalam membangun kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang harmonis, damai, dan penuh kebersamaan.

Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama NU diharapkan terus memperkuat sinergi dalam membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kokoh dalam nilai keagamaan, persaudaraan, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian.

Ambon - Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mendorong tentang pentingnya sinkronisasi penataan ruang laut dengan kepentingan pertahanan, pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan di wilayah kepulauan Maluku.

Hal tersebut disampaikan melalui kehadiran Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam Lokakarya Evaluasi Kualitas dan Efektivitas Penataan Ruang Laut di The City Hotel, Jalan Tulukabessy No. 39, Rijali, Sirimau, Kota Ambon, Jumat (11/9/2026).

Lokakarya tersebut menjadi forum koordinasi lintas instansi untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut di Maluku. 

Evaluasi diarahkan agar penataan ruang laut tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Kegiatan diisi dengan penyampaian materi evaluasi, diskusi interaktif, perumusan hasil evaluasi dan rekomendasi, serta foto bersama. 

Pembahasan turut menyoroti penyusunan instrumen evaluasi yang kontekstual, terukur, dan aplikatif sesuai karakteristik wilayah kepulauan Maluku.

Evaluasi mencakup enam aspek utama, yakni context, input, process, output, outcome, dan impact, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola ruang laut.

Dalam pembahasannya, penataan ruang laut juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat pesisir dan masyarakat adat, kearifan lokal, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan data, dukungan anggaran, serta karakteristik geografis Maluku. 

Keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi salah satu perhatian penting.

Bagi Kodaeral IX, keterlibatan dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perairan Maluku.

Penataan ruang laut memiliki keterkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, sehingga pemanfaatan ruang laut perlu diselaraskan dengan kepentingan operasional pertahanan negara di wilayah Maluku.

Melalui lokakarya ini, hasil evaluasi dan rekomendasi diharapkan menjadi pijakan dalam memperbaiki kebijakan penataan ruang laut di Maluku sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan wilayah laut yang aman, lestari, produktif, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat serta kepentingan pertahanan negara.

Turut hadir Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Amehr Hakim, perwakilan DJPRL Arif Edy Handoyo, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ali Tualeka, Iptu Jhon Guntur Wenno dari Ditpolairud Polda Maluku, serta perwakilan BWS Maluku, LPRL Sorong, BPS, BMKG Provinsi Maluku, Konservasi Indonesia, YKAN, akademisi, dan instansi terkait lainnya. 

Ambon - Info Digital Akurat - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri pelantikan 224 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Jumat (11/9/2026).

Pelantikan yang dipimpin Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena tersebut berlangsung di Taman Pattimura, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta, jajaran Forkopimda Kota Ambon, serta para pejabat yang dilantik.

Sebanyak 224 pejabat dilantik sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon melakukan penataan birokrasi sekaligus memperkuat kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan, penataan birokrasi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun birokrasi yang handal, bersih, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan proses penempatan pejabat yang dilakukan secara selektif dan objektif, sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi.

“Penataan birokrasi ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang handal, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika para pejabat ditempatkan secara selektif dan objektif pada posisi yang tepat,” ujar Bodewin.

Pelantikan dan pengangkatan para pejabat tersebut berpedoman pada Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 662 Tahun 2026.

Keputusan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pengembangan dan pembinaan karier, peningkatan mutu kepemimpinan, pemenuhan persyaratan jabatan, serta pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kehadiran Dansathantai Kodaeral IX dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ambon - Info Digital Akurat - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 TNI Angkatan Laut Tahun 2026, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Pelatihan Hukum Laut serta Hukum Humaniter bagi prajurit Kodaeral IX pada Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Dr. Aktieva, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Unair Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., serta Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Aktieva membawakan materi mengenai pemberlakuan hukum internasional di suatu negara serta kewajiban penerapan San Remo Manual dalam konflik bersenjata di laut. Sementara itu, Dr. Enny Narwati membahas Hukum Humaniter Internasional (HHI), sedangkan Kadiskum Kodaeral IX menyampaikan materi terkait Hukum Laut.

Sebelum FGD dan pelatihan dimulai, Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima Courtesy Call (CC) Prof. Dr. Aktieva di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Kodaeral IX dan civitas akademika, khususnya dalam bidang hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas TNI AL dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional di laut.

Dankodaeral IX menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerja sama dengan kalangan akademisi dapat terus dikembangkan, terutama dalam meningkatkan wawasan serta kapasitas prajurit terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam pelatihan, para prajurit mendapatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum laut dan hukum humaniter yang relevan dengan tugas TNI AL. 

Materi tersebut menekankan pentingnya setiap tindakan prajurit dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, tetap profesional, terukur, serta menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Kegiatan juga berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. 

Para prajurit berkesempatan membahas berbagai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi dalam pelaksanaan tugas sekaligus memperoleh penjelasan langsung dari para narasumber.

Dankodaeral IX menegaskan bahwa pemahaman hukum merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit yang profesional, modern, responsif, dan adaptif. 

Kemampuan operasional harus berjalan seiring dengan pemahaman terhadap landasan hukum, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara tegas, tepat, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit, khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan keamanan maritim. 

Penguatan wawasan hukum diharapkan semakin mendukung profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kepentingan nasional di wilayah laut Indonesia, khususnya wilayah kerja Kodaeral IX.

Kegiatan diikuti dengan antusias oleh prajurit Kodaeral IX dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan prajurit TNI AL yang profesional, berintegritas, taat hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas.