Tulehu - Info Digital Akurat - Guna memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan masyarakat, Babinsa yang bertugas di Dusun Kramat dan Dusun Mamokeng, Sertu Ismail Ohorella, melaksanakan pengawalan dan pemantauan pawai dalam rangka memperingati Hari Santri ke-12 Tahun 2026 di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pondok Modern Tulehu Darrul Qur’an Al-Anwariyah dan Darrul Mulk Rahmatullah tersebut berlangsung meriah dengan mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Pawai secara resmi dilepas oleh Kepala Sekolah Pesantren, Aisa Tehupelasury, S.Pd., dengan melibatkan berbagai lembaga pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK.

Kehadiran Sertu Ismail Ohorella dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan TNI terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan di wilayah binaan. Selain itu, pengawalan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, sehingga seluruh peserta maupun masyarakat dapat mengikuti dan menyaksikan pawai dengan aman dan nyaman.

Pawai dimulai dari halaman Tuplaz dan berakhir di lingkungan pesantren. Sepanjang rute yang dilalui, para peserta tampil penuh semangat dengan mengenakan atribut sekolah masing-masing, diiringi penampilan marching band serta yel-yel yang menambah kemeriahan suasana. Sertu Ismail Ohorella bersama unsur terkait turut memantau jalannya kegiatan guna memastikan seluruh rangkaian pawai berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Lebih dari sekadar perayaan, pawai Hari Santri ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antarlembaga pendidikan dan masyarakat Negeri Tulehu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, persatuan, serta kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengumuman juara peserta pawai terfavorit dan penyerahan apresiasi dari pihak penyelenggara kepada para pemenang. Suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan mewarnai penutupan kegiatan tersebut.

Melalui pengawalan yang dilakukan, Sertu Ismail Ohorella turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Negeri Tulehu. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat sekaligus mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung kegiatan positif, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendorong tumbuhnya generasi muda yang berakhlak, disiplin, dan cinta Indonesia.

Ambon - Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat kemampuan digital prajurit guna mendukung keamanan komunikasi dan efektivitas administrasi kedinasan. Pada hari ketiga Pelatihan Kecakapan Digital, para Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX turut mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Staf Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut (Skomlekal) Mabesal.

Kegiatan yang digelar di Gedung Manggala Loka, Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Rabu (21/10/2026) ini, merupakan bagian dari program pembinaan Skomlekal Mabesal yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan prajurit dalam memanfaatkan teknologi informasi serta mengoptimalkan penggunaan sistem komunikasi digital di lingkungan TNI AL.

Materi disampaikan oleh tim Skomlekal Mabesal yang dipimpin Paban V Binkom Skomlekal Kolonel Marinir Sugiyanto, didampingi Pabanda Dukbinkom Ban V Skomlekal Mayor Laut (P) Sayidi dan Kaur Har Pusdat Disinfolahtal Kapten Laut (KH) Ibnu Hasan.

Kegiatan ini turut diikuti Inspektur Kodaeral IX, Kapoksahli Kodaeral IX, para asisten Dankodaeral IX, para Kasatker, serta 35 peserta perwakilan Perwira Pertama (Pama), Bintara, dan Tamtama Kodaeral IX.

Dalam sesi materi, Kapten Laut (KH) Ibnu Hasan menjelaskan pengoperasian Matros Messenger, aplikasi pesan instan yang dikembangkan untuk mendukung pertukaran informasi kedinasan di lingkungan TNI AL dengan mengutamakan aspek keamanan komunikasi.

Pemahaman terhadap aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, mempercepat alur koordinasi, dan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rangkaian kegiatan ditutup secara resmi oleh Paban V Binkom Skomlekal Kolonel Marinir Sugiyanto, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H.

Dalam amanat Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut (Askomlek Kasal) Laksamana Muda TNI Dwi Cahyo Kuncoro yang dibacakan Kolonel Marinir Sugiyanto, disampaikan apresiasi atas kedisiplinan, semangat, dan antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan.

Amanat tersebut menegaskan bahwa peningkatan kecakapan digital merupakan bagian penting dari pengembangan kompetensi prajurit TNI AL. Prajurit tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjaga keamanan informasi di tengah dinamika ancaman siber.

Para peserta juga ditekankan agar menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membantu menangkal penyebaran hoaks dan ancaman siber, menjadi teladan dalam berkomunikasi secara bijak di ruang digital, serta meningkatkan efisiensi kerja melalui pemanfaatan teknologi di satuan masing-masing. 

Selain itu, prajurit diharapkan terus mengembangkan kemampuan diri dengan tetap menjunjung tinggi keimanan, dedikasi, semangat kerja, dan loyalitas kepada bangsa dan negara.

Melalui pelatihan ini, Kodaeral IX diharapkan semakin mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan komunikasi kedinasan yang aman, efektif, dan terintegrasi, sekaligus mendukung kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan tugas TNI AL yang terus berkembang. 

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., bersama segenap Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Maluku, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., beserta jajaran di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (21/10/2026).

Kunjungan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergitas dan kerja sama antara Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi, khususnya dalam mendukung penegakan hukum di wilayah Provinsi Maluku.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Maluku didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Indra Gunawan, S.I.K., M.H., Direktur Polisi Perairan Kombes Pol. Welly Djatmoko, S.H., S.I.K., M.Si., Direktur Lalu Lintas Kombes Pol. Dedy Eka Jaya Helmi, S.I.K., M.H., serta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol. Rosita Umasugi, S.I.K.

Sementara itu, Kajati Maluku didampingi oleh Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Intelijen Diky Oktavia, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H., serta Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., dan Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., yang baru melaksanakan tugas di Bumi Raja-Raja Maluku, berdiskusi dengan Kajati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., mengenai pentingnya membangun dan meningkatkan sinergitas serta koordinasi antara kedua institusi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Selain membahas penguatan kerja sama kelembagaan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi masing-masing pimpinan untuk saling memperkenalkan jajaran Pejabat Utama yang hadir, baik dari Polda Maluku maupun Kejaksaan Tinggi Maluku. Hal ini diharapkan dapat semakin mempererat komunikasi, membangun hubungan kerja yang harmonis, serta mempermudah koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di wilayah Maluku.

Melalui kunjungan silaturahmi ini, diharapkan hubungan baik antara Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku semakin solid, sehingga sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ambon - Info Digital Akurat - Keberlanjutan operasional proyek lapangan Abadi Masela, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tidak hanya bergantung pada besarnya investasi dan potensi ekonomi, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas sosial, melestarikan budaya lokal, serta memastikan masyarakat Maluku, ikut menikmati manfaat pembangunan.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Komunikasi Sosial (Komsos) TNI bertajuk “Socio-Culture Net Gain: Memastikan Sustainabilitas Operasional Proyek Lapangan Abadi Masela” yang digelar Kodaeral lX di Balroom Resto Raja Seafood, Kota Ambon, Selasa (20/10).

Dankodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas mengatakan, seminar ini menjadi wadah memperkuat sinergi TNI, pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) lapangan Abadi Masela dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Maluku.

Laksda Hanarko menegaskan, keberhasilan proyek strategis nasional membutuhkan kerja sama seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, akademisi, pelaku industri, hingga masyarakat.

Menurutnya, komunikasi sosial tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga berperan membangun kepercayaan masyarakat, menyerap aspirasi, dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi muncul selama proyek berlangsung.

“Dalam mendukung proyek strategis nasional, TNI tidak hanya berperan sebagai penyedia keamanan, tetapi juga sebagai katalisator sosial yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan,” ujarnya.

Perwira tinggi bintang dua TNI AL ini menekankan, pembangunan lapangan Abadi Masela harus mempertimbangkan karakteristik wilayah Maluku, termasuk kondisi geografis, potensi maritim, identitas masyarakat, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan.

Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari keuntungan ekonomi semata. Keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan proyek sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.

Karena itu, la berharap seminar tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pemerintah pusat maupun daerah.

"Rekomendasi itu diharapkan menjadi acuan agar pelaksanaan proyek Lapangan Abadi Masela berjalan sesuai harapan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta tetap menjaga ketahanan wilayah,"ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), Dr. Untung Yuwono menegaskan, pentingnya menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dalam pembangunan proyek Lapangan Abadi Masela.

Menurutnya, Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta warisan budaya yang harus dijaga di tengah masuknya investasi dan arus modernisasi.

Ia mencontohkan, nilai-nilai budaya Pela Gandong yang selama ini menjadi perekat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat stabilitas sosial masyarakat Maluku.

“Adat dan budaya khas Maluku harus menjadi pilar pemersatu, penjaga harmoni sosial, serta sistem kendali moral dan lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun,” ujarnya.

Untung juga menekankan, peran perguruan tinggi dalam memberikan landasan akademis bagi pembangunan, terutama melalui kajian sosial budaya dan keberlanjutan.

Kolaborasi antara UI, TNI, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya.

Dari sisi ekonomi, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, Maluku membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus bergantung pada belanja pemerintah.

Ia menilai, investasi Proyek Lapangan Abadi Masela berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, terutama jika penyerapan tenaga kerja lokal serta penggunaan produk dan jasa pelaku usaha setempat dapat dioptimalkan.

Vanath memberikan ilustrasi, jika proyek tersebut mampu mempekerjakan 5.000 orang dengan rata-rata penghasilan Rp.5 juta per bulan, total pembayaran upah bisa mencapai Rp.25 miliar setiap bulan atau Rp.300 miliar dalam setahun.

Apabila separuh tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat lokal, sekitar Rp150 miliar per tahun berpotensi beredar di perekonomian Maluku melalui belanja kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, makanan, transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

“Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya terlihat pada besarnya nilai proyek, tetapi juga pada meningkatnya perputaran uang, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi di daerah,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar pelaksanaan proyek turut memperkuat keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Penguatan produksi daerah juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar Maluku.

Vanath mengajak, seluruh pemangku kepentingan menjaga situasi tetap kondusif dan membangun kesepahaman agar proyek dapat berjalan baik, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.

Seminar yang dipandu Kaprodi Sosial Budaya, Unpatti, Dr. Paulus Koritelu sebagai moderator tersebut, menghadirkan empat narasumber, yakni Kasdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, Sekdaprov Maluku, Sadali Le, Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M. Indarto Wibowo, serta Guru Besar Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek keamanan, sosial budaya, dan ekonomi dalam mendukung keberlanjutan Proyek Lapangan Abadi Masela.

Dengan demikian, proyek strategis tersebut tidak hanya menjadi penggerak sektor energi nasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku dan mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Malteng - Info Digital Akurat - Penguatan tata kelola keuangan dan pembangunan desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku ini diikuti seluruh kepala pemerintah negeri dan lurah se-Kabupaten Maluku Tengah.

Workshop tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan negeri dan kelurahan dalam mengelola keuangan serta melaksanakan pembangunan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan desa, tertib administrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kelengkapan dokumen dan laporan pertanggungjawaban. Hal itu harus berjalan seiring dengan integritas, transparansi, serta akuntabilitas agar setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya tata kelola keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Pengelolaan anggaran yang sesuai ketentuan juga menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah negeri, kelurahan, dan BPKP diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap tata kelola pemerintahan di tingkat negeri dan kelurahan semakin baik, sehingga anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Yafeth Ruben Bonai, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa (20/10/2026).

Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut disaksikan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Diky Oktavia, S.H., M.H., dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Maluku, Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., serta didampingi oleh rohaniawan Kementerian Agama Provinsi Maluku, Carl Herman Thenu, S.Si., M.Si.

Yafeth Ruben Bonai, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-10422/C/09/2026 tanggal 22 September 2026. Ia menggantikan Efrivel, S.H., M.H., yang mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sambas.

Dalam sambutannya, Kajati Maluku Rudy Irmawan menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa kepercayaan dan amanah jabatan harus dijawab melalui kerja nyata, keteladanan, serta komitmen dalam menjaga kehormatan institusi Kejaksaan.

“Kepada Saudara Yafeth Ruben Bonai, pelantikan dan sumpah jabatan ini mengikat setiap keputusan Saudara. Pimpin satuan kerja dengan sungguh-sungguh, kendalikan pekerjaan, awasi jajaran, dan jaga kehormatan institusi,” tegas Kajati Maluku.

Lebih lanjut, Kajati Maluku mengingatkan bahwa wilayah kerja Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya memiliki karakteristik kepulauan dan berada di wilayah terluar, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait jarak, aksesibilitas, dan transportasi. Oleh karena itu, Kepala Kejaksaan Negeri yang baru diminta untuk memahami kondisi daerah tugasnya secara langsung, mengenali kebutuhan masyarakat, serta menyusun strategi pelaksanaan tugas yang efektif dan terukur.

“Tetapkan prioritas, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian. Laporkan keadaan yang sebenarnya, termasuk hambatannya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi dapat memberikan dukungan dan pengendalian secara tepat,” ujar Rudy Irmawan.

Dalam arahannya, Kajati Maluku menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya beserta seluruh jajarannya. Pertama, memberantas tindak pidana korupsi secara tegas dan profesional. Kedua, menjaga kemandirian dalam penegakan hukum. Ketiga, memperbaiki citra institusi melalui perilaku yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keempat, menertibkan tata kelola organisasi serta memastikan kesiapan seluruh jajaran. Kelima, menyusun langkah-langkah kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja, Kajati Maluku juga memberikan penekanan khusus terhadap pelaksanaan tugas pada masa awal kepemimpinan pejabat yang baru dilantik.

“Dalam tiga puluh hari pertama, saya perintahkan Saudara melaporkan kondisi satuan kerja, posisi perkara, dan kerawanan korupsi. Sertakan rencana pembenahan pelayanan serta pengawasan internal,” tegasnya.

Kajati Maluku menegaskan bahwa laporan tersebut harus menggambarkan kondisi satuan kerja secara objektif, sehingga setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah pembenahan yang tepat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah Maluku Barat Daya dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Kajati Maluku berpesan agar Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya yang baru senantiasa memberikan kepastian pelayanan hukum kepada masyarakat, memegang teguh sumpah jabatan, serta menjalankan amanah dengan keberanian, kecermatan, dan tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menegakkan hukum secara adil dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pengambilan keputusan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kepemimpinan dan peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Krisnandar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Didik Haryanto, S.H., Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H., serta Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., dan Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H.

Jakarta - Info Digital Akurat - Struktur komando kewilayahan TNI Angkatan Darat di Maluku Utara memasuki babak baru seiring dengan resminya peralihan komando dan pengendalian (alih kodal) Komando Resor Militer (Korem) 152/Baabullah dari Kodam XV/Pattimura ke Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha (MKR). Momentum bersejarah tersebut berlangsung dalam rangkaian upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Aula A.H. Nasution, Mabesad. Kegiatan tersebut dihadiri Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.I.P., M.M., bersama para perwira tinggi TNI AD serta para Panglima Komando Utama (Pangkotama) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Momentum penting ini turut ditandai dengan penyerahan panji satuan kepada Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., selaku Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha. Kehadiran kodam baru tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan organisasi TNI AD di Maluku Utara, yang dikenal dengan sebutan Bumi Moloku Kie Raha, sekaligus menandai penguatan struktur komando kewilayahan di provinsi tersebut.

Dengan beralihnya kodal Korem 152/Baabullah, pelaksanaan tugas pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah pertahanan diharapkan dapat berjalan secara lebih terintegrasi. Koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh komponen masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AD sesuai dengan tanggung jawab satuan.

Dalam amanatnya, Kasad Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara TNI AD dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi tersebut perlu dijalin bersama pemerintah daerah, insan media, dan masyarakat agar program serta kebijakan TNI AD dapat dipahami secara luas dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Peralihan komando ini menjadi bagian dari penataan organisasi TNI AD sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Maluku Utara. Melalui koordinasi yang solid dan hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen daerah, Korem 152/Baabullah diharapkan mampu menjalankan tugas kewilayahan secara optimal di bawah komando Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha.

Penulis : Redaksi | Editor : Admin