Info Digital Akurat
Foto utama artikel
Foto potret tambahan

Selasa, 17 November 2026

Kejati Maluku Perkuat Sinergi dengan Bea Cukai, Dr. Resmen Paparkan Strategi Penanganan Perkara Berdasarkan KUHAP Baru

November 17, 2026

Ambon, Info Digital Akurat - Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai berupa Workshop dengan tema “Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai” yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).


Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan serta mengembangkan kompetensi pegawai di bidang penegakan hukum kepabeanan dan cukai, khususnya terkait penindakan dan penanganan perkara.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku, Triyanta Gala Parinding; Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon, Punjung Raras; Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual, Wahyu Lafrias; serta para peserta bimbingan teknis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku.


Dalam kesempatan tersebut, Dr. Resmen memaparkan materi bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”. Melalui pemaparannya, ia menekankan bahwa hasil penindakan di lapangan perlu dikembangkan melalui penyidikan yang mampu menjelaskan perbuatan serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pelaku secara utuh, sehingga konstruksi pembuktian dapat diuji di persidangan.


Menurutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penuntut Umum dalam kedudukan yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Kesetaraan tersebut tetap berjalan selaras dengan pembagian kewenangan masing-masing, di mana penyidik bertanggung jawab atas tindakan penyidikan dan hasilnya, sedangkan penuntut umum bertanggung jawab atas penelitian berkas serta pelaksanaan penuntutan.


Lebih lanjut, Dr. Resmen menjelaskan bahwa bagi PPNS Bea Cukai, sumber kewenangan penyidikan tetap berpijak pada undang-undang sektoralnya, yakni Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai, dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang baru.


Terkait mekanisme koordinasi, Dr. Resmen memaparkan bahwa pelibatan Penuntut Umum tidak menunggu seluruh berkas selesai disusun, melainkan dimulai sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dalam waktu paling lama 3 (tujuh/tiga) hari sejak SPDP diterima oleh kejaksaan. Pembahasan sejak tahap awal tersebut dapat dituangkan dalam matriks unsur delik dan alat bukti guna memetakan bagian perkara yang telah terang maupun yang masih memerlukan pendalaman.


Ia juga menyoroti pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana diakomodasi oleh Pasal 59 ayat (3) KUHAP. Bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan rentang kendali geografis antarpulau, fasilitas ini sangat membantu penyidik dan penuntut umum dalam membahas perkembangan perkara secara efektif, dengan tetap memenuhi kewajiban menuangkan hasil koordinasi tersebut ke dalam berita acara yang terdokumentasi dengan baik.


Dalam aspek pembuktian, Dr. Resmen mengingatkan pentingnya kejelian dalam membedakan rumusan delik pada setiap kasus, baik dalam tindak pidana cukai maupun penyelundupan kepabeanan. Keahlian teknis PPNS Bea Cukai mengenai status barang, dokumen perdagangan, manifes, hingga pergerakan barang harus diterjemahkan secara akurat ke dalam pemenuhan aspek formal dan materiil berkas perkara. Selain itu, legalitas perolehan alat bukti, termasuk barang bukti dan bukti elektronik, wajib dijaga autentikasi serta rantai penguasaannya agar sah di mata hukum.


Dr. Resmen turut menguraikan tata kelola waktu dan penyelesaian perbedaan pendapat dalam penanganan perkara berdasarkan KUHAP baru. Penelitian berkas oleh penuntut umum dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari, diikuti waktu penyidikan tambahan paling lama 14 (empat belas) hari apabila berkas dikembalikan disertai petunjuk yang jelas. Apabila masih terdapat perbedaan penilaian setelah penyidikan tambahan, KUHAP menyediakan mekanisme gelar perkara yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengawas masing-masing instansi, serta ahli guna memperoleh keputusan yang objektif dan terukur.


Ia pun mengingatkan bahwa dalam perkara kepabeanan dan cukai, orientasi penerimaan negara melalui mekanisme pembayaran kewajiban tertentu memiliki syarat dan kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan koordinasi kelengkapan berkas perkara biasa. Penerapan KUHAP baru juga wajib memperhatikan ketentuan peralihan berdasarkan tahapan proses hukum yang sedang berjalan saat undang-undang mulai berlaku.


Menutup pemaparannya, Dr. Resmen menegaskan bahwa kualitas koordinasi sejak dini antara PPNS dan Penuntut Umum menjadi kunci agar setiap hasil penindakan dapat berkembang menjadi penanganan perkara yang sah, akuntabel, dan beralasan secara hukum tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.


“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, dan sebaliknya penelitian penuntut umum akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.


Melalui partisipasi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kegiatan workshop ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan sinergi kelembagaan yang semakin solid antara jajaran Kanwil DJBC Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, guna mewujudkan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang profesional dan berkeadilan di wilayah Provinsi Maluku.


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

Senin, 16 November 2026

Dankodaeral IX Dampingi Gubernur Maluku Bahas Percepatan Proyek Strategis Nasional Blok Masela di Kementerian ESDM

November 16, 2026

Jakarta, Info Digital Akurat - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., mendampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026) lalu.


Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Sekretaris Daerah KKT, Kepala SKK Migas, serta jajaran pimpinan PT INPEX.


Sejumlah hal strategis terkait pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Gas Abadi Masela menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Salah satu agenda penting adalah kepastian pembayaran kompensasi atas tanaman yang berada di atas lahan terdampak proyek, yang direncanakan terealisasi pada akhir November 2026.


Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam mendorong penyelesaian persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat terdampak, sekaligus mendukung kelancaran tahapan pengembangan proyek gas Abadi Masela.


Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengembangan PSN Blok Gas Abadi Masela dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya serta Provinsi Maluku pada umumnya.


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

Kodaeral IX Bersinergi dengan Polda Maluku, Pomal Dilibatkan dalam Operasi Zebra Salawaku 2026

November 16, 2026

Ambon, Info Digital Akurat - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mengerahkan personel Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2026. Keterlibatan ini menjadi wujud komitmen Kodaeral IX dalam memperkuat sinergi TNI-Polri dan instansi terkait guna meningkatkan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di wilayah Maluku.


Dukungan tersebut ditandai dengan keikutsertaan Pomal Kodaeral IX dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Bidang Lalu Lintas di Lapangan Apel Markas Polda Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).


Kadis Hartib Pomal Kodaeral IX Letkol Laut (PM) Albert Levy Sihotang mewakili Danpomal Kodaeral IX Kolonel Laut (PM) Kusnadi hadir dalam apel yang dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.


Operasi Zebra Salawaku 2026 ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Cipta Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan”.


Operasi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.


Selain menekan potensi pelanggaran, operasi tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dan mewujudkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Maluku.


Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam keterangannya secara terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan personel Pomal Kodaeral IX merupakan bentuk soliditas TNI AL bersama Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung penegakan ketertiban serta menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.


Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.


“Kodaeral IX senantiasa siap bersinergi dan mendukung setiap upaya kolaboratif bersama TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Maluku,” tegas Dankodaeral IX.


Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Maluku, Kadis Hartib Pomal Kodaeral IX, Dansatpom Lanud Pattimura, perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Maluku, serta perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku.


Sementara itu, unsur pelaksana gabungan melibatkan personel Ditsamapta, Ditreskrim, Ditpolair, Ditpropam, Satbrimob, Ditlantas Polda Maluku, Pomal Kodaeral IX, Satpom Lanud Pattimura, BPTD Kelas II Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan PT Jasa Raharja Kanwil Maluku.


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

Sabtu, 14 November 2026

Srikandi Laut TNI AL Kodaeral IX Kembali Berprestasi, Serda Karin Bersinar di Kejurkot Karate Ambon 2026

November 14, 2026

Ambon, Info Digital Akurat - Prajurit Srikandi Laut Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX kembali mengukir prestasi di bidang olahraga. Serda APM/W Karin Prita Laura berhasil meraih Juara II Kelas Komite Senior Putri -55 Kg pada Kejuaraan Kota (Kejurkot) Karate Kota Ambon 2026.


Kejuaraan yang berlangsung pada 13–14 November 2026 di GOR Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Maluku, tersebut diikuti atlet dari berbagai perguruan karate di Kota Ambon, di antaranya Inkanas, Inkai, Inkado, Lemkari, Shindoka, dan Gabdika.


Kejurkot Karate Kota Ambon 2026 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Ambon, Agus Ririmasse. 


Selain menjadi ajang kompetisi dan evaluasi hasil pembinaan atlet, kejuaraan ini juga bertujuan menjaring atlet potensial untuk memperkuat kontingen Kota Ambon pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) Juni 2027 mendatang.


Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., secara terpisah menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Serda Karin.


Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari latihan, disiplin, dan persiapan yang baik, sekaligus menunjukkan kemampuan prajurit TNI AL dalam mengembangkan potensi diri di luar tugas kedinasan.


"Prestasi Serda Karin menjadi kebanggaan keluarga besar Kodaeral IX. Hal ini membuktikan bahwa prajurit TNI AL, khususnya Srikandi Laut Kodaeral IX, mampu menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga," ungkap Dankodaeral IX.


Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit Kodaeral IX untuk terus meningkatkan kemampuan, mengembangkan potensi, dan mengukir prestasi yang membanggakan serta mengharumkan nama TNI Angkatan Laut. 


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

Kamis, 12 November 2026

Prestasi di Bidang Penegakan Hukum, Kejati Maluku Raih Pin Emas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan

November 12, 2026

Jakarta, Info Digital Akurat - Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil meraih penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Tahun 2026, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan dalam menyelesaikan target operasi serta memenuhi kualifikasi penerimaan penghargaan.


Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel The Grand Platinum Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Maluku, I Wayan Suardi, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menerima sekaligus menjalani prosesi pemasangan Pin Emas yang dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si.


Penganugerahan tersebut diberikan secara bersama-sama kepada Asisten Tindak Pidana Umum dari 25 Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi lainnya serta jajaran Kepolisian yang dinilai berhasil memenuhi kriteria dan target dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.


Keberhasilan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penanganan perkara tindak pidana pertanahan mendapat perhatian dan apresiasi dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN RI. Pasalnya, dari target operasi yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kasus pertanahan, Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil menyelesaikan penanganan sebanyak 2 (dua) perkara, sehingga melampaui target yang telah ditentukan dan memenuhi kualifikasi untuk memperoleh penghargaan tersebut.


Untuk diketahui, sepanjang tahun 2026, Kejaksaan Tinggi Maluku telah menangani 2 (dua) perkara tindak pidana pertanahan yang disangkakan melanggar Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP, dengan tersangka masing-masing berinisial JWH dan EVH. Kedua perkara tersebut saat ini telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk disidangkan di pengadilan.


Capaian ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas praktik mafia tanah serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.


Dalam keterangannya, Aspidum I Wayan Suardi menyampaikan bahwa penghargaan Pin Emas tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku serta dukungan dan sinergi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku dalam penanganan perkara tindak pidana pertanahan.


“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait dalam mendukung pemberantasan mafia tanah,” ungkapnya.


Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi sekaligus penyemangat bagi seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan.


Ia juga menegaskan bahwa setiap perkara harus ditangani secara profesional, cermat, dan berintegritas dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


“Penanganan perkara pertanahan memerlukan kehati-hatian. Setiap proses harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya.


Lebih lanjut, Aspidum menjelaskan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral antara Kejaksaan, Kepolisian, BPN, serta instansi terkait lainnya agar penanganan perkara dapat berjalan secara efektif.


Sinergi lintas sektoral tersebut perlu terus diperkuat guna memastikan setiap proses penegakan hukum di bidang pertanahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Ia juga menilai bahwa praktik mafia tanah tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut keamanan, kepastian, dan perlindungan hak kepemilikan tanah.


Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang pertanahan harus senantiasa berorientasi pada perlindungan masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang hak atas tanahnya berpotensi dirugikan.


“Tujuan penegakan hukum bukan hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanahnya,” imbuhnya.


Bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Aspidum berharap penghargaan Pin Emas tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum.


“Penghargaan ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.


Dengan diraihnya penghargaan Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN RI Tahun 2026 ini, Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

Dandim 1513/SBB Resmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Makububui, Akses Pendidikan dan Ekonomi Tujuh Desa Kian Lancar

November 12, 2026

SBB, Info Digital Akurat - Kehadiran infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendorong kemajuan masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Hal tersebut diwujudkan melalui peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Makububui, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim) 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda, Kamis (12/11/2026).


Peresmian jembatan tersebut merupakan bagian dari program peluncuran 2.500 Jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih yang mengusung moto “Negara Hadir Untuk Rakyat”. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di daerah yang membutuhkan akses penghubung ant wilayah.


Dalam kegiatan tersebut, Dandim 1513/SBB didampingi Letkol Inf John Richard Reinaldo Balubun dan Kasdim 1513/SBB Mayor Inf Ramli Angkotasan. Kedatangan rombongan disambut meriah dengan pertunjukan tarian Cakalele dan Kasidah yang dibawakan oleh siswa-siswi SMAN 19 Taniwel Timur. Penyambutan bernuansa budaya tersebut menambah suasana khidmat sekaligus menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut hadirnya jembatan baru di wilayah mereka.


Turut hadir dalam kegiatan itu Camat Taniwel Timur Thomas Andre Mawene, S.Sos., Kapolsek Taniwel Timur Ipda Komang Arjaya, para kepala desa atau raja, tokoh masyarakat, kepala sekolah SD, SMP dan SMA se-Kecamatan Taniwel Timur, serta masyarakat setempat.


Dalam sambutannya, Dandim 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Makububui yang telah berpartisipasi serta memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung hingga jembatan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.


Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar keberadaan Jembatan Garuda Merah Putih dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang menghadirkan sebuah bangunan, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan dan dipelihara demi kepentingan bersama.


Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa keberadaan jembatan tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam menunjang akses pendidikan bagi para pelajar dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Taniwel Timur. Dengan adanya jembatan ini, perjalanan siswa menuju sekolah menjadi lebih dekat, mudah dan aman dilalui, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pendidikan.


Selain menunjang sektor pendidikan, jembatan tersebut juga memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Akses penghubung yang semakin baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, termasuk mengangkut hasil pertanian, mendistribusikan kebutuhan sehari-hari, serta membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi antarwilayah.


Peresmian Jembatan Garuda Merah Putih ini menjadi wujud kepedulian TNI dalam membantu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok yang membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Melalui pembangunan tersebut, Kodim 1513/SBB berharap konektivitas antarwilayah semakin meningkat, akses pendidikan semakin mudah dijangkau, dan roda perekonomian masyarakat dapat berkembang lebih baik.


Dengan diresmikannya jembatan ini, masyarakat Desa Makububui dan enam desa lainnya di wilayah Taniwel Timur diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan tersebut. Semangat “Negara Hadir Untuk Rakyat” tidak sekadar menjadi moto, tetapi diwujudkan melalui pembangunan fasilitas yang mendukung kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

Wali Kota Ambon: Selamatkan Satu Anak dari Narkoba, Berarti Selamatkan Masa Depan Bangsa

November 12, 2026

Ambon, Info Digital Akurat - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan “Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi siswa/i SMP dan Kader Posyandu”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Ballroom Manise Hotel, Kamis (12/11/26).


Untuk diketahui kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi pada peserta baik siswa/I maupun kader agar lebih cakap dalam menghadapi permasalahan terkait dengan narkotika di lingkungan baik sekolah, tempat bermain, dan rumah.


Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Setda), Roberd Sapulette, mengungkapkan, dengan adanya sosialisasi ini menandakan permasalahan Narkotika saat ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, BNN, Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan, Keluarga, Tokoh Agama, namun seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran penting di dalamnya.


“Apabila menemukan persoalan atau indikasi penyalahgunaan narkoba lakukan koordinasi dan arahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penanganan secara tepat dan tetap menjaga privasi menghindari stigma terhadap individu maupun keluarga,” tegasnya.


Lanjutnya, pembangunan kota ini tidak hanya berdasarkan pada infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Namun, kematangan kognitif masyarakat menjadi salah satu faktor penting di dalam memajukan kota ini ke depan.


“Kita menyadari bahwa pembangunan kota yang maju tidak cukup hanya dengan  pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. kita juga harus membangun manusia yang sehat, berkualitas, berkarakter, dan memiliki ketahanan terhadap berbagai ancaman sosial,” terangnya.


Dirinya berharap, para peserta yang mengambil bagian dalam kegiatan penting ini dapat memanfaatkan kesempatan guna memperoleh pengetahuan, membangun kesadaran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.


“Ada satu pesan yang ingin saya tegaskan, melindungi generasi muda dari narkoba berarti menjaga masa depan kota Ambon, menghindarkan satu anak dari narkoba berarti menyelamatkan satu masa depan, keluarga dan bangsa. Mari kita satukan tekad dan langkah untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berprestasi, berkarakter, dan bebas dari  narkotika,” pungkasnya. 


Penulis : Redaksi | Editor : Admin

Suara Anda Penting
Bagi Kami


Di Media Info Digital Akurat, akurasi merupakan prioritas utama kami. Apabila Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan koreksi apabila diperlukan, demi menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selengkapnya

BERITA LAIN