Data Tak Sinkron, Ribuan Pedagang Tinggalkan Ambon: IKAPPI Ambon Ajak Duduk Bacarita Bahas Masa Depan Pasar Rakyat

Ambon - Info Digital Akurat - Langkah konkret untuk menyelamatkan denyut ekonomi rakyat terus digalakkan. DPD IKAPPI Kota Ambon menginisiasi Forum Group Discussion (FGD) dengan semangat membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan inklusif. Lewat tema “Membangun Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Silaturahmi Para Pedagang untuk Menjaga Situasi dan Kondisi Pasar agar Tetap Aman & Nyaman”, kegiatan ini digelar di Hotel Green Avira, Ambon, Sabtu (5/7/2025).

Dikemas dalam suasana santai namun serius lewat tajuk “Duduk Bacarita”, forum ini menjadi wadah diskusi antara pedagang, instansi teknis, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Fokus utama pembahasan adalah realita kompleks di balik dinamika Pasar Mardika ikon perekonomian rakyat Kota Ambon.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPD IKAPPI Kota Ambon, Azmar Ohorella, Amp.d, mengungkapkan keprihatinannya terhadap arus eksodus pedagang. Berdasarkan data IKAPPI, dari sekitar 5.700 pedagang yang sebelumnya aktif, lebih dari 2.000 kini telah hengkang ke daerah lain seperti Tual, Ternate, dan wilayah Sulawesi, karena tekanan ekonomi dan ketidakpastian pasar.

“Ini bukan sekadar soal hilangnya lapak, tapi hilangnya denyut ekonomi lokal. Daya beli masyarakat menurun, aktivitas perdagangan merosot, dan tentu berdampak pada PAD Kota Ambon,” jelas Azmar 

IKAPPI mendorong sejumlah langkah konkret, mulai dari pendataan ulang pedagang aktif, penataan zonasi lapak secara tertib, peningkatan keamanan dan kenyamanan pasar, hingga evaluasi terhadap kebijakan pungutan dan retribusi. Validasi data dianggap krusial, karena data Pemerintah Provinsi Maluku yang mencatat hanya 600 pedagang resmi, jauh berbeda dari angka versi IKAPPI.

“Kami ingin pembangunan pasar ini berpihak pada rakyat kecil. Maka penting untuk menyusun data yang benar sebagai dasar kebijakan yang adil,” kata Azmar.

Selain mendorong pemerintah, IKAPPI juga aktif melakukan edukasi ke pedagang mengenai pentingnya ekonomi kerakyatan yang sehat dan tertib. Terkait maraknya isu pungutan liar, Azmar menegaskan pihaknya bukan penegak hukum, namun tetap menjadi penyambung suara para pedagang dengan melaporkan kejadian-kejadian di lapangan secara objektif kepada pihak berwenang.

FGD ini ditutup dengan sesi tanya-jawab dan refleksi bersama yang mempererat sinergi antara pengelola pasar, pedagang, dan regulator. Foto bersama mengakhiri forum sebagai simbol harapan baru untuk tata kelola pasar yang lebih baik dan berpihak pada rakyat. (K077A)