Jakarta - Info Digital Akurat - Putri Maluku asal Negeri Nuruwe, Francia R. Matital, kembali mengharumkan nama DKI Jakarta dengan menyumbangkan dua medali emas di ajang POPNAS XVII PEPARPENAS XI 2025 yang digelar di Jakarta. Francia menunjukkan performa gemilangnya di kelas 800 meter dan 1500 meter putri, membuktikan dirinya sebagai atlet muda berbakat yang mampu bersaing di level nasional.

Anak dari pasangan Noce Matital dan Citra ini, meskipun tinggal di Pulau Jawa dan mewakili DKI Jakarta, tidak pernah melupakan kecintaannya pada kampung halaman. Semangat dan doa dari Maluku, khususnya Negeri Nuruwe, selalu menyertai setiap langkah kakinya di lintasan.

Kemenangan Francia menjadi bukti bahwa dedikasi, latihan keras, dan semangat pantang menyerah mampu membawa hasil yang membanggakan. Dua medali emas ini bukan sekadar prestasi pribadi, tetapi juga persembahan untuk DKI Jakarta dan inspirasi bagi generasi muda di Maluku maupun seluruh Indonesia.

Salah satu pemuda Negeri Nuruwe, Nyong Matital, menyatakan kebanggaannya: “Francia adalah kebanggaan kami. Meski ia jauh dari kampung halaman, semangatnya untuk mengangkat nama daerah selalu terasa. Dia membuktikan bahwa seseorang bisa meraih mimpi tanpa melupakan akar dan asalnya.”

Lebih lanjut, Nyong Matital menambahkan “Kami semua di Nuruwe merasa terinspirasi. Francia mengajarkan kami bahwa prestasi tidak mengenal batas jarak, dan cinta pada keluarga serta kampung halaman bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa.”

Kesuksesan Francia R. Matital di ajang POPNAS XVII PEPARPENAS XI ini menjadi catatan indah dalam perjalanan kariernya. Semangatnya yang tak pernah padam dan kecintaan mendalam pada keluarga dan kampung halaman mengingatkan kita semua bahwa prestasi besar lahir dari kerja keras, doa, dan rasa cinta yang tulus. (K077A)

Bali - Info Digital Akurat - Pertemuan bersejarah antar Jaksa Agung negara-negara ASEAN resmi digelar di Sanur, Bali. Forum yang dikenal dengan nama ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM) ini menghasilkan penandatanganan Deklarasi Sanur Bali sebagai wujud komitmen bersama memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara. Senin (15/9/2025)

Acara ini dihadiri langsung Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, bersama para Jaksa Agung dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain delegasi ASEAN, kegiatan ini juga diikuti perwakilan Kementerian Luar Negeri serta jajaran Kejaksaan RI, baik secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa terbentuknya APAGM merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi hukum di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, kolaborasi regional ini sejalan dengan visi besar ASEAN 2045 dalam mewujudkan komunitas yang aman, adil, dan sejahtera.

“Indonesia sebagai salah satu inisiator menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh negara anggota. Penandatanganan Deklarasi Sanur Bali hari ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan hukum transnasional,” ujar Jaksa Agung.

Deklarasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Kejaksaan di kawasan dalam mengantisipasi kejahatan lintas batas, mulai dari korupsi, perdagangan manusia, hingga kejahatan siber. Melalui wadah APAGM, setiap negara anggota dapat saling berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, serta menyamakan langkah dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Keberadaan APAGM sekaligus mempertegas peran ASEAN sebagai kawasan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan keamanan. Dengan begitu, kerja sama yang terbangun tidak hanya memperkokoh sistem hukum nasional masing-masing, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap ASEAN. (K077A)

Jakarta - Info Digital Akurat - Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya penguatan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (27/8/2025)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti rendahnya serapan anggaran BMKG hingga Agustus 2025 yang baru mencapai 48,38 persen secara keuangan dan 56,27 persen secara fisik. Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran tersebut berpotensi mengganggu layanan informasi cuaca yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani.

“Nelayan dan petani adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Mereka membutuhkan informasi cepat dan akurat dari BMKG, bukan hanya mengandalkan pengalaman tradisional. Data harian bahkan prakiraan tiga harian harus bisa diakses secara luas dan mudah,” tegas Saadiah Uluputty

Ia menambahkan, keterlambatan penyampaian informasi sering kali berdampak fatal, baik pada keselamatan jiwa maupun kerugian ekonomi. Saadiah mencontohkan kondisi di Maluku, di mana jumlah korban jiwa dari kalangan nelayan akibat cuaca ekstrem terus meningkat setiap tahun. Untuk itu, ia mendorong adanya inovasi teknologi dan pengembangan aplikasi yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Selain BMKG, Saadiah Uluputty juga menyoroti peran vital Basarnas yang harus selalu siaga 24 jam dalam merespons bencana. Menurutnya, ketergantungan penuh pada APBN sering menjadi hambatan dalam mempercepat respon di lapangan. “Setiap kali bencana terjadi, Basarnas adalah pihak pertama yang dicari masyarakat. Maka, kita harus memastikan ada skema pembiayaan alternatif di luar APBN agar tidak terkendala birokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan anggaran wajib dijaga,” ujarnya.

Melalui dorongan tersebut, Saadiah Uluputty menegaskan komitmennya agar Komisi V DPR RI benar-benar mengawal sinergi BMKG dan Basarnas. Ia menekankan bahwa keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas segalanya. “Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi keselamatan manusia jauh lebih penting. BMKG dan Basarnas harus mendapat dukungan penuh agar masyarakat, terutama nelayan dan petani, lebih terlindungi dalam aktivitas sehari-hari,” pungkasnya. (K077A)

Jakarta - Info Digital Akurat - Kolonel Infanteri Amril Hairuman Tehupelasury, S.IP, M.I.Pol, putra Maluku asal Negeri Tulehu, mendapatkan kehormatan luar biasa sebagai Komandan Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Upacara berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025), menjadi momen bersejarah dalam perjalanan karier dan pengabdiannya di dunia militer.

Penunjukan Kolonel Amril sebagai Komandan Upacara menegaskan dedikasi dan profesionalisme tinggi selama bertugas. Kepercayaan ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku dan khususnya Negeri Tulehu, sebagai bukti bahwa putra daerah mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Saat ini, Kolonel Amril menjabat sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Serang, Banten. Jabatan strategis ini menegaskan reputasinya sebagai perwira TNI yang disiplin, berdedikasi, dan memiliki rekam jejak cemerlang di dunia militer.

Prestasi Kolonel Amril menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku. Ia membuktikan bahwa kerja keras, loyalitas, dan kemampuan profesional dapat membawa pengakuan di level nasional, sekaligus mengangkat nama daerah asalnya di mata bangsa.

Kehadiran Kolonel Amril sebagai Komandan Upacara HUT RI ke-80 bukan hanya mencatat sejarah bagi kariernya, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku, memotivasi anak-anak muda untuk terus berkarya dan berprestasi demi bangsa. (K077A)

Jakarta- Info Digital Akurat - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menuai pengakuan nasional. Kali ini, apresiasi tinggi datang dari Menteri Sosial Republik Indonesia atas berbagai capaian nyata yang diraih dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan insentif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang turut membahas penguatan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat. Kamis (31/7/2025)

Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, hadir langsung dalam forum strategis tersebut, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman. Di hadapan peserta rakornas, Bupati Ikram memaparkan sejumlah inovasi kebijakan sosial yang telah dan tengah dijalankan oleh Pemkab Halteng.

Beberapa program unggulan yang dipresentasikan meliputi pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu, pemberian insentif kepada ibu hamil dan menyusui untuk menekan angka stunting, serta beasiswa pendidikan lanjutan hingga jenjang S1, S2, dan S3 bagi warga Halmahera Tengah. Tak hanya itu, Pemkab Halteng juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, termasuk pembiayaan rujukan ke luar daerah tanpa syarat administrasi yang membebani masyarakat. Program lainnya yang mendapat perhatian adalah pemberian insentif bagi imam masjid dan pendeta sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi tokoh agama dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Bupati Ikram menegaskan bahwa pendekatan sosial yang diambil oleh Pemkab Halteng dilandasi oleh semangat keberpihakan terhadap masyarakat miskin, rentan, serta kelompok produktif yang selama ini belum tersentuh secara adil. “Kami tidak bicara wacana. Kami hadirkan bukti. Kami ingin agar Halmahera Tengah menjadi laboratorium kebijakan sosial yang bisa direplikasi di daerah lain,” ujarnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, Menteri Sosial RI menyampaikan apresiasi mendalam dan menyebut Halmahera Tengah sebagai salah satu daerah yang berhasil menerjemahkan visi besar keadilan sosial ke dalam aksi konkret. “Inisiatif dan keberanian Pemkab Halteng menjadi contoh bagi daerah lain. Ini bukti bahwa keadilan sosial bisa dimulai dari daerah,” tegas Menteri Sosial dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Mensos menekankan bahwa program-program Pemkab Halteng sangat selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Sekolah Rakyat—sebuah upaya strategis untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi nasional tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen usulan daerah serta komitmen kerja sama teknis antara Kementerian Sosial dan Pemkab Halmahera Tengah dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan penguatan sistem perlindungan sosial lainnya di tingkat daerah. (K077A)

Jakarta - Info Digital Akurat - Perkara hukum yang menjerat Tom Lembong, mantan pejabat publik, hingga kini masih terus menjadi bahan perbincangan di berbagai lapisan masyarakat. Putusan pengadilan dalam kasus tersebut mengundang respons luas, terutama terkait keadilan serta standar pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan tata niaga yang berdampak besar terhadap kepentingan publik. Kamis (25/7/2025)

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia, Alif Basuki, turut memberikan tanggapan serius terhadap perkembangan kasus ini. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sistem hukum yang berlaku serta menghormati setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.

“Keputusan hukum adalah sesuatu yang harus kita hormati. Namun apabila ada rasa keadilan publik yang merasa terciderai, maka mekanisme upaya hukum terbuka untuk ditempuh. Kita harus percaya pada proses hukum dan mendorong agar semua berjalan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku,” ujar Alif Basuki.

Ia juga mengingatkan bahwa keadilan sejati hanya bisa ditegakkan bila proses hukum dijalankan secara objektif dan terbuka, tanpa terjebak pada kepentingan personal.

“Kita hormati putusan hukum, bukan kita membela personal. Karena kita sedang berupaya menegakkan hukum dan proses hukum belum selesai, masih ada tahapan upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk menguji kebenaran materil dari putusan yang ada,” tambahnya.

Sebagai bentuk sikap kelembagaan, MARAK Indonesia secara tegas menyampaikan tiga poin sikap terhadap penanganan kasus Tom Lembong:

1. MARAK Mendukung Kejaksaan Tuntaskan Kasus Tom Lembong Secara Terang Benderang;
2. Dukung Kejaksaan, Tekankan Pentingnya Transparansi dan Keadilan Dalam Kasus Tom Lembong;
3. MARAK Indonesia: Kami Percaya Kejaksaan Bisa Usut Kasus Tom Lembong Sampai Tuntas.

Lebih lanjut, Alif menyoroti pentingnya langkah proaktif dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengungkap seluruh aspek dari perkara ini, termasuk membuka peluang penyelidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan.

“Kami mendukung Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya. Jika ada keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan pejabat atau menteri lain, maka harus diperiksa dan diungkap secara transparan,” tegas Alif Basuki.

Menyadari besarnya perhatian publik dan dampak yang ditimbulkan terhadap kepercayaan masyarakat, MARAK Indonesia mengajak semua pihak untuk menjaga integritas jalannya proses hukum. Intervensi terhadap lembaga penegak hukum harus dihindari, agar keadilan yang sejati dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. (K077A)