Jakarta - Info Digital Akurat - Perkara hukum yang menjerat Tom Lembong, mantan pejabat publik, hingga kini masih terus menjadi bahan perbincangan di berbagai lapisan masyarakat. Putusan pengadilan dalam kasus tersebut mengundang respons luas, terutama terkait keadilan serta standar pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan tata niaga yang berdampak besar terhadap kepentingan publik. Kamis (25/7/2025)
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia, Alif Basuki, turut memberikan tanggapan serius terhadap perkembangan kasus ini. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sistem hukum yang berlaku serta menghormati setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.
“Keputusan hukum adalah sesuatu yang harus kita hormati. Namun apabila ada rasa keadilan publik yang merasa terciderai, maka mekanisme upaya hukum terbuka untuk ditempuh. Kita harus percaya pada proses hukum dan mendorong agar semua berjalan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku,” ujar Alif Basuki.
Ia juga mengingatkan bahwa keadilan sejati hanya bisa ditegakkan bila proses hukum dijalankan secara objektif dan terbuka, tanpa terjebak pada kepentingan personal.
“Kita hormati putusan hukum, bukan kita membela personal. Karena kita sedang berupaya menegakkan hukum dan proses hukum belum selesai, masih ada tahapan upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk menguji kebenaran materil dari putusan yang ada,” tambahnya.
Sebagai bentuk sikap kelembagaan, MARAK Indonesia secara tegas menyampaikan tiga poin sikap terhadap penanganan kasus Tom Lembong:
- MARAK Mendukung Kejaksaan Tuntaskan Kasus Tom Lembong Secara Terang Benderang;
- Dukung Kejaksaan, Tekankan Pentingnya Transparansi dan Keadilan Dalam Kasus Tom Lembong;
- MARAK Indonesia: Kami Percaya Kejaksaan Bisa Usut Kasus Tom Lembong Sampai Tuntas.
Lebih lanjut, Alif menyoroti pentingnya langkah proaktif dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengungkap seluruh aspek dari perkara ini, termasuk membuka peluang penyelidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan.
“Kami mendukung Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya. Jika ada keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan pejabat atau menteri lain, maka harus diperiksa dan diungkap secara transparan,” tegas Alif Basuki.
Menyadari besarnya perhatian publik dan dampak yang ditimbulkan terhadap kepercayaan masyarakat, MARAK Indonesia mengajak semua pihak untuk menjaga integritas jalannya proses hukum. Intervensi terhadap lembaga penegak hukum harus dihindari, agar keadilan yang sejati dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. (K077A)
.png)