Jakarta - Info Digital Akurat - Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya penguatan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (27/8/2025)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti rendahnya serapan anggaran BMKG hingga Agustus 2025 yang baru mencapai 48,38 persen secara keuangan dan 56,27 persen secara fisik. Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran tersebut berpotensi mengganggu layanan informasi cuaca yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
“Nelayan dan petani adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Mereka membutuhkan informasi cepat dan akurat dari BMKG, bukan hanya mengandalkan pengalaman tradisional. Data harian bahkan prakiraan tiga harian harus bisa diakses secara luas dan mudah,” tegas Saadiah Uluputty
Ia menambahkan, keterlambatan penyampaian informasi sering kali berdampak fatal, baik pada keselamatan jiwa maupun kerugian ekonomi. Saadiah mencontohkan kondisi di Maluku, di mana jumlah korban jiwa dari kalangan nelayan akibat cuaca ekstrem terus meningkat setiap tahun. Untuk itu, ia mendorong adanya inovasi teknologi dan pengembangan aplikasi yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Selain BMKG, Saadiah Uluputty juga menyoroti peran vital Basarnas yang harus selalu siaga 24 jam dalam merespons bencana. Menurutnya, ketergantungan penuh pada APBN sering menjadi hambatan dalam mempercepat respon di lapangan. “Setiap kali bencana terjadi, Basarnas adalah pihak pertama yang dicari masyarakat. Maka, kita harus memastikan ada skema pembiayaan alternatif di luar APBN agar tidak terkendala birokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan anggaran wajib dijaga,” ujarnya.
Melalui dorongan tersebut, Saadiah Uluputty menegaskan komitmennya agar Komisi V DPR RI benar-benar mengawal sinergi BMKG dan Basarnas. Ia menekankan bahwa keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas segalanya. “Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi keselamatan manusia jauh lebih penting. BMKG dan Basarnas harus mendapat dukungan penuh agar masyarakat, terutama nelayan dan petani, lebih terlindungi dalam aktivitas sehari-hari,” pungkasnya. (K077A)