Ambon - Info Digital Akurat - Dalam upaya meredam ketegangan sosial yang kembali mencuat di sejumlah wilayah Maluku, Pangdam XV/Pattimura melalui Kapoksahli-nya, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., M.IP, turut hadir dalam program “Dialog Maluku Bicara” yang disiarkan langsung dari kantor TVRI Maluku, Rabu (7/5/2025). Dialog yang mengangkat tema “Mengatasi Akar Konflik dengan Semangat Hidup Orang Basudara” ini menjadi forum penting untuk memperkuat pesan damai dan menggali solusi kolektif terhadap akar permasalahan konflik di wilayah tersebut.
Dialog yang dipandu jurnalis senior Christine Sipahelut ini juga menghadirkan tokoh-tokoh strategis di bidang keamanan dan pemerintahan, seperti Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., dan Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si. Masing-masing menyampaikan perspektifnya mengenai langkah-langkah konkret yang perlu diambil guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
Gubernur Maluku menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya ketegangan di beberapa titik dan menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mempercepat rehabilitasi permukiman warga terdampak. Namun, ia menegaskan bahwa jalur hukum harus menjadi satu-satunya solusi dalam menyelesaikan konflik, bukan aksi kekerasan atau balas dendam.
Senada dengan hal itu, Kapolda Maluku menyerukan agar masyarakat mengedepankan kesadaran hukum dan proaktif melaporkan potensi gangguan kamtibmas kepada aparat. Ia juga mengumumkan pembentukan pos keamanan gabungan TNI-Polri di daerah rawan sebagai bentuk tanggap cepat menjaga stabilitas wilayah.
Sementara itu, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa menekankan pentingnya kembali ke nilai-nilai orang basudara, sebuah filosofi hidup masyarakat Maluku yang menjunjung tinggi persaudaraan dan damai. Ia menegaskan bahwa tidak ada agama atau budaya yang membenarkan kekerasan, dan menyerukan agar seluruh pihak mempercayakan penegakan hukum kepada TNI-Polri. Dialog yang berlangsung selama satu jam ini diharapkan menjadi titik balik dalam mengembalikan rasa persatuan dan memperkuat harmoni sosial di bumi Maluku. (K077A)
