Dalam kunjungan ini, Tedjolekmono didampingi oleh tim lengkap dari Inspektorat Keuangan III. Mereka terdiri dari para pejabat dan auditor yang memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan di seluruh satuan kerja (Satker) Kejaksaan di wilayah Maluku. Tim ini terdiri antara lain dari Efendi, S.H., M.H., Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H., Yunito Budianto, S.Kom., S.H., M.H., serta auditor lainnya yang memiliki keahlian teknis dan administratif dalam audit keuangan negara.
Sebagai bagian dari inspeksi tersebut, turut hadir perwakilan dari beberapa satuan kerja di jajaran Kejaksaan Negeri yang ada di Maluku. Mereka hadir di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Maluku untuk menyerahkan dan mempresentasikan kelengkapan data serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Satker tersebut di antaranya adalah Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Cabang Kejari Maluku Tengah di Wahai, dan Kejaksaan Negeri Tual.
Agenda pemeriksaan dilanjutkan pada hari kedua dengan menyasar Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, serta cabangnya. Kegiatan masih berpusat di Aula Sasana Adhyaksa, dengan fokus pemeriksaan tetap pada laporan keuangan dan bukti pertanggungjawaban dari masing-masing instansi.
Memasuki hari ketiga, tim bergeser ke Kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Pemeriksaan diperluas ke beberapa Satker lainnya yaitu Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Kejaksaan Negeri Buru, dan Cabang Kejari Maluku Barat Daya di Wonreli. Hal ini menunjukkan cakupan pemeriksaan yang luas demi menjamin akuntabilitas keuangan secara menyeluruh.
Sesuai jadwal, pemeriksaan akan ditutup pada hari Kamis (08/05/2025) dengan pemeriksaan terhadap Kejaksaan Negeri Ambon beserta cabangnya, yakni Cabjari Saparua dan Cabjari Banda Neira, serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar. Pemeriksaan ini menjadi bagian akhir sebelum Tim Inspektorat kembali ke Jakarta pada Jumat (09/05/2025).
Kepala Kejati Maluku Agoes SP menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan kerja keras Tim Pengawasan Kejagung RI. Ia berharap kegiatan audit, reviu, dan evaluasi yang sedang berlangsung dapat menjadi instrumen yang efektif untuk perbaikan tata kelola keuangan dan organisasi, sekaligus wujud nyata dari prinsip good governance di lingkungan Kejaksaan.
Kegiatan inspeksi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tubuh Kejaksaan Tinggi Maluku dan seluruh jajarannya. Semangat sinergi antara Kejati dan Kejagung menjadi kunci dalam membangun institusi hukum yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. (K077A)
