Ambon - Info Digital Akurat - Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh, ditetapkan bahwa pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025 akan digelar di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Oktober 2025.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut gembira dan sangat mendukung pelaksanaan event nasional tersebut, namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dalam rangka menyukseskan agenda dimaksud, diperlukan langkah-langkah persiapan yang lebih matang, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten MBD, Kwarda Pramuka dan stakeholder lainnya,” ujar Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, saat diwawancarai pada Jumat (30/5/2025) di Kediaman Sekda, Kawasan Karang Panjang, Ambon.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berkeinginan agar pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional berjalan secara maksimal, terutama dari sisi dukungan anggaran, infrastruktur, transportasi, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Hal ini demi memastikan Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku benar-benar siap menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik dalam menjamu kehadiran peserta dari 38 provinsi, para pejabat negara, serta tamu undangan lainnya.
“Momentum ini diharapkan dapat dilihat secara lebih komprehensif, sebagai ekosistem yang saling mendukung dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan negara di Provinsi Maluku sebagai serambi atau etalase terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Sehubungan dengan berbagai pertimbangan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengajukan penundaan kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 400.5/7.16 tanggal 21 April 2025 tentang Penjadwalan Kembali Provinsi Maluku Sebagai Tuan Rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kwarnas berdasarkan Surat Nomor 0121-00-K tanggal 9 Mei 2025 tentang Penundaan Kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025.
“Perlu kami tegaskan kembali, bahwa kebijakan ini dimaksudkan agar kita sebagai tuan dan nyonya rumah dapat melakukan persiapan dengan lebih baik guna menjaga nama baik, marwah dan wibawa Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD dan masyarakat,” ungkap Sekda.
Sekda juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten MBD, Kwarnas, Kwarda Maluku, serta para stakeholder lainnya terkait pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional.
Ia berharap event ini tidak hanya berfokus pada kegiatan kepramukaan semata, melainkan juga dikemas dengan berbagai kegiatan lain untuk mengangkat sektor unggulan daerah, seperti sumber daya alam, pariwisata, pagelaran seni dan budaya, pameran produk UMKM, ekspos kuliner, serta kegiatan tambahan lainnya yang mampu memberikan multiplier effect bagi masyarakat Maluku secara umum dan masyarakat MBD secara khusus.
“Jika pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional ini dirancang dan dikelola secara efektif, dapat menjadi kekuatan dan potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, demi terwujudnya Transformasi Maluku menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045. Semua ini dilakukan semata-mata PAR MALUKU PUNG BAE,” tutupnya. (K077A)
