Jakarta - Info Digital Akurat - Kepolisian Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Melalui Divisi Humas Polri, masyarakat diajak untuk tidak ragu melaporkan setiap tindakan premanisme yang terjadi di lingkungan sekitar, baik melalui Call Center 110 maupun WhatsApp pengaduan resmi Divisi Humas.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa layanan pengaduan Polri tersedia selama 24 jam dan bebas pulsa. Laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh satuan kepolisian terdekat dari lokasi kejadian, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
“Masyarakat silakan melapor ke kantor polisi terdekat, melalui Call Center 110 secara gratis, atau kirimkan pengaduan melalui WhatsApp ke nomor 0896-8233-3678. Kami siap melayani setiap waktu,” ujar Irjen Sandi, Sabtu (17/5/25).
Ia menegaskan bahwa premanisme adalah bentuk kejahatan yang merusak ketertiban umum dan tidak bisa dibiarkan berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Polri akan terus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan pemalakan yang dilakukan kelompok preman.
Dalam upaya memaksimalkan pemberantasan premanisme, Irjen Pol. Sandi menyebutkan bahwa Polri menjalin sinergi erat dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada celah bagi pelaku premanisme untuk bergerak bebas.
“Tujuan kami adalah menjaga stabilitas keamanan nasional dan menjamin terciptanya iklim investasi yang aman di seluruh Indonesia. Premanisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jajaran kepolisian telah mengungkap ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah tanah air. Seluruh kasus tersebut ditangani secara serius demi menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tenteram bagi seluruh warga.
“Komitmen Kapolri sangat jelas, bahwa Polri akan selalu hadir melindungi setiap warga negara. Tidak akan ada ruang bagi premanisme di negara hukum ini,” tutup Irjen Pol. Sandi dengan penuh penegasan. (K077A)
