Luhu (SBB) - Info Digital Akurat - Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, mengeluhkan pembagian uang jasa yang diduga tidak dilakukan secara transparan dan adil. Mereka menilai pembagian tersebut tidak mencerminkan beban kerja dan kontribusi nyata dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Para tenaga kesehatan menyatakan bahwa uang jasa yang mereka terima tidak sebanding dengan kerja keras yang telah diberikan. Selain itu, proses distribusi uang jasa tersebut dinilai tidak jelas dan menimbulkan tanda tanya besar. Keluhan ini mencuat pasca pergantian bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas tersebut.
"Kami merasa bahwa pembagian uang jasa tidak transparan dan tidak adil, terutama setelah Dian, R.R. Samal menjadi bendahara JKN," ujar salah satu tenaga kesehatan yang enggan namanya dipublikasikan. Minggu (11/5/2025).
Menurut sumber tersebut, uang jasa untuk bulan Februari hingga Maret 2025 dibagikan tanpa perhitungan yang jelas berdasarkan kinerja dan kehadiran masing-masing tenaga kesehatan. Bahkan, pembagian tidak dilakukan langsung oleh bendahara, melainkan melalui perantara salah satu ASN di puskesmas.
"Yang anehnya lagi, tidak ada bukti tertulis atau laporan resmi mengenai jumlah uang jasa yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan. Pembagiannya begitu saja, tanpa tanda tangan atau transparansi," tambahnya.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan di kalangan ASN, P3K, dan PTT yang merasa hak mereka diabaikan. Mereka menilai bahwa seharusnya bendahara JKN bertanggung jawab langsung dalam pembagian uang jasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi negatif.
Sumber tersebut juga menegaskan bahwa para tenaga kesehatan hanya menginginkan kejelasan dan keadilan dalam pembagian uang jasa. “Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin hak kami dibagikan secara adil dan sesuai kinerja. Kami berharap ada penjelasan terbuka dari bendahara terkait hal ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, bendahara JKN Puskesmas Luhu belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi atas dugaan ketidaktransparanan pembagian uang jasa ini. (K077A)
