Ambon - Info Digital Akurat - Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, secara resmi membuka Forum Koordinasi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) se-Provinsi Maluku, yang digelar di Hotel Grand Avira Ambon. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol kearifan lokal dan semangat kebersamaan. Senin, 26/5/2025
Forum yang mengusung tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan” ini menjadi wadah penting untuk menguatkan sinergi antar DPM-PTSP se-Maluku dalam mendorong percepatan investasi dan pengelolaan sumber daya unggulan daerah.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi pembangunan daerah. “Hilirisasi memiliki dua tujuan utama, yaitu menambah nilai dari produk yang kita hasilkan, dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat. “Hari ini, saya percaya, kita tidak lagi berada dalam sistem yang mempersulit perizinan. Tapi harus tetap terukur dan bertanggung jawab. Investor harus diberi ruang, tetapi juga kewajiban,” tegasnya.
Wagub menekankan bahwa pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal dapat meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Maluku.
“Saya yakin, dengan semangat gotong royong, transparansi, dan komitmen kita bersama, Maluku bisa menjadi rumah investasi yang ramah, serta motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Wagub turut menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan capaian realisasi investasi tertinggi di tahun 2024, serta penilaian kinerja terbaik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah.
Forum ini dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku beserta jajaran, para Kepala Dinas PTSP Kabupaten/Kota se-Maluku, narasumber, serta stakeholder terkait yang berperan dalam pengembangan investasi daerah. (K077A)