Masohi - Info Digital Akurat - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kestabilan harga dan menekan inflasi melalui kerja sama lintas sektor. Salah satu bentuk upaya tersebut ditunjukkan dengan digelarnya rapat koordinasi antara Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Tengah yang membahas rilis angka Indeks Harga Konsumen (IHK) serta strategi pengendalian inflasi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tengah dan turut dihadiri oleh Kepala BPS Maluku Tengah serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku Tengah pada hari Senin, 2 Juni 2025.
Dalam forum tersebut, BPS Maluku Tengah menyampaikan laporan bahwa tingkat inflasi di wilayah tersebut pada bulan Mei 2025 masih dapat ditekan dan terkendali dengan baik. Inflasi tercatat berada di angka 2,84%, menurun sebesar 0,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dianggap sebagai indikator positif bagi stabilitas ekonomi Maluku Tengah, meskipun tetap diakui bahwa potensi tantangan ke depan, khususnya dalam mengelola komponen harga yang masuk dalam IHK, masih harus diantisipasi.
Wakil Bupati Mario Lawalata, yang memimpin langsung jalannya diskusi, menyoroti beberapa faktor utama yang memengaruhi fluktuasi IHK di wilayahnya. Salah satu faktor kunci adalah ketersediaan stok bahan pangan yang belum merata, serta adanya disparitas harga cukup tinggi antara produsen dengan pedagang. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan pasar jika tidak ditangani secara serius dan terstruktur.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah merancang beberapa langkah penting yang akan segera dijalankan. Di antaranya adalah menjaga kestabilan pasokan bahan pangan utama seperti beras, cabai, dan ikan agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pemberdayaan terhadap petani dan penguatan peran Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) menjadi prioritas guna meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi pangan lokal.
Selain sektor pertanian, sektor perikanan juga menjadi perhatian dengan diintensifkannya kerja sama antara pemerintah dan kelompok nelayan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan hasil laut yang konsisten dan berkualitas. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan dengan melibatkan kelompok pedagang lokal agar terhindar dari manipulasi harga yang dilakukan oleh spekulan pasar.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menegaskan kesungguhannya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan inflasi serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Maluku Tengah.(K077A)
