Masohi - Info Digital Akurat - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus menunjukkan komitmen nyata dalam menangani konflik sosial yang terjadi antara Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan sejak 3 April 2025. Dalam pernyataan resminya, Bupati Maluku Tengah menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara cepat, terarah, dan berkelanjutan, dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat rekatan sosial di tengah masyarakat.
Sejak awal munculnya konflik, Pemkab Malteng bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan telah mengambil berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi koordinasi intensif dengan unsur Forkopimda, pengamanan wilayah konflik agar tetap terkendali, serta upaya mendorong penyelesaian damai melalui peran aktif pemerintah negeri setempat.
“Penanganan konflik ini tidak cukup dilakukan secara parsial atau sesaat. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” tegas Bupati.
Upaya tersebut juga diperkuat dengan penyaluran bantuan kedaruratan, penyediaan dapur umum dan fasilitas pendukung lainnya secara gotong-royong bersama masyarakat. Pemerintah bahkan membentuk posko pemantauan dan pos pelayanan terpadu di lokasi konflik sebagai pusat koordinasi dan kendali.
Bupati Maluku Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Penanganan Konflik Sosial, termasuk TNI/Polri, OPD, camat, raja-raja negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda yang telah berperan aktif menjaga situasi agar tetap kondusif.
Pendekatan rekonsiliasi ditempuh melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antar pihak yang bertikai. Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Sedangkan rekonstruksi fokus pada perbaikan infrastruktur dan layanan dasar yang rusak akibat konflik.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya komunikasi humanis antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa ruang dialog terbuka akan terus dibangun, agar setiap warga merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Selain itu, akses jalan yang sempat terputus akibat konflik kini mulai dibuka kembali demi kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga. Proses mediasi dan penyusunan kesepakatan damai juga sedang difasilitasi, berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
“Kita harus buktikan bahwa Maluku Tengah mampu menyelesaikan persoalan internalnya dengan cara yang beradab dan bermartabat,” tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proses perdamaian ini hingga tuntas, demi menjaga kedamaian dan masa depan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. (K077A)
.png)