Ambon - Info Digital Akurat - Langkah hukum yang diambil oleh tim kuasa hukum Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, dengan melaporkan Ida Tomasoa atas tuduhan pencemaran nama baik, menjadi sorotan tajam publik. Kasus ini bermula dari kritik keras Tomasoa melalui media online beberapa bulan lalu, yang menyoroti kebijakan dan kepemimpinan Bupati SBB. Alih-alih merespons kritik dengan cara terbuka, Bupati memilih menempuh jalur hukum, yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat.
Pemimpin Redaksi Info Digital Akurat, Ahmad B. Kottahatuhaha, mengecam sikap Bupati SBB. Menurutnya, tindakan melapor ke polisi atas kritik publik menunjukkan lemahnya mental seorang pejabat yang seharusnya siap menghadapi evaluasi masyarakat. “Seorang pemimpin harus kuat menerima kritik, sekeras apa pun itu. Kalau tidak siap dikritik, lebih baik mundur dari jabatan. Jangan malah membungkam kritik masyarakat,” tegas Ahmad.
Ahmad menambahkan, laporan hukum terhadap kritik yang sejatinya menyoroti kebijakan publik, bukan menyerang pribadi, memperlihatkan bahwa Bupati kurang memahami prinsip demokrasi. Tindakan ini justru menandakan ketidakmampuan Bupati dalam menampung aspirasi rakyat dan menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
Kritik publik merupakan alat kontrol bagi pemerintah agar kebijakan yang dijalankan tetap berpihak pada rakyat. Namun, sikap Bupati SBB yang memilih jalur hukum terhadap kritik ini, menurut Ahmad, menandai sempitnya ruang demokrasi di daerah tersebut. Alih-alih memperbaiki diri dan kebijakan, langkah hukum justru menimbulkan kesan menakut-nakuti masyarakat yang ingin bersuara.
Polemik ini menjadi cermin bagi para penyelenggara negara untuk introspeksi. Menempuh jalur hukum atas kritik publik bukan hanya mengurangi wibawa pemimpin, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sikap terbuka, dialogis, dan bijak dalam menerima kritik dianggap jauh lebih elegan dan strategis untuk membangun kepemimpinan yang dihormati, bukan ditakuti. (K077A)
.png)