Ambon - Info Digital Akurat - Upaya berkelanjutan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali membuahkan hasil positif. Pada tahun 2025, TNI berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Capaian tersebut secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Keputusan ini ditetapkan pada Jumat, 9 Januari 2026, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan publik di tingkat nasional.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah satuan kerja TNI ditetapkan sebagai lokus penilaian untuk jenis layanan jasa kesehatan. Adapun satuan kerja yang menjadi objek evaluasi meliputi RSPAD Gatot Subroto (TNI AD), Ladokgi R.E. Martadinata (TNI AL), serta RSPAU dr. S. Hardjolukito (TNI AU), yang dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kesehatan kepada prajurit maupun masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik TNI Tahun 2025 mencapai angka 4,80, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 4,67. Pencapaian ini menempatkan TNI dalam kategori Pelayanan Prima dan sekaligus menegaskan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan di tengah evaluasi nasional yang melibatkan 93 kementerian dan lembaga serta 415 pemerintah daerah.
Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat TNI dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi TNI.
Predikat A (Pelayanan Prima) yang diraih TNI didasarkan pada enam indikator penilaian utama, yakni inovasi pelayanan, kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta mekanisme konsultasi dan pengaduan. Pemenuhan seluruh indikator tersebut menegaskan keseriusan TNI dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
EDITOR : K077A
