Ambon - Info Digital Akurat - Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membaca pergerakan harga, memantau ketersediaan bahan pokok, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan distribusi pangan.
Upaya tersebut diperkuat melalui pengenalan aplikasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik), sebuah sistem terintegrasi yang diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam mendeteksi lebih awal gejolak harga dan potensi kelangkaan kebutuhan pokok di Kota Ambon.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, saat menghadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama stakeholder dan distributor, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Elly menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan angka statistik semata. Pemerintah membutuhkan sistem kerja yang mampu menghubungkan informasi harga, stok pangan, distribusi, hingga kondisi logistik agar setiap potensi persoalan dapat segera diantisipasi.
Menurutnya, Ambon sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, biaya transportasi, konektivitas antarpulau, serta perubahan cuaca dapat memengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas di pasar.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan langkah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan pokok.
Elly mengungkapkan, berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), 3,29 persen secara tahun kalender (year-to-date), dan 4,76 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat tekanan inflasi masih dipengaruhi kelompok transportasi dan sejumlah komoditas pangan.
"Angka ini tentu menjadi sinyal penting bagi kita semua agar tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga. Kita membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan berbasis data dari Pemerintah Kota Ambon bersama seluruh stakeholder terkait," tegas Elly.
Ia menekankan, setiap kebijakan pengendalian inflasi harus bermuara pada perlindungan daya beli masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga kebutuhan pokok semakin membebani rumah tangga, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Untuk itu, Elly meminta seluruh perangkat daerah memperkuat penerapan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta mengoptimalkan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Dinas Perikanan juga diminta meningkatkan pemantauan harga komoditas perikanan serta memperkuat koordinasi pengendalian harga dengan komoditas pangan lainnya, termasuk cabai.
Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong mengoptimalkan gerakan menanam dengan melibatkan kelompok tani lokal, khususnya untuk komoditas cabai dan bawang di Dusun Taeno serta wilayah Hutumuri.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat produksi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan Ambon terhadap pasokan dari daerah lain.
Persoalan kenaikan harga cabai merah dan cabai keriting juga menjadi perhatian khusus. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, harga kedua komoditas tersebut telah mencapai kisaran Rp120.000 hingga Rp160.000 per kilogram.
Kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipatif, terlebih adanya potensi dampak fenomena El Niño berkepanjangan yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi pangan.
Elly pun meminta agar kerja sama antar daerah terus diperluas, terutama dengan wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui nota kesepahaman atau MoU, sehingga jaminan pasokan kebutuhan pokok ke Kota Ambon dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain pola Government to Government (G2G), pemerintah juga mendorong kemitraan Business to Business (B2B) dengan melibatkan distributor dan pelaku usaha secara langsung.
Kepada para distributor, Elly mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. Tantangan transportasi laut maupun kondisi cuaca tidak boleh menjadi alasan terjadinya kelangkaan barang atau praktik spekulasi harga di pasaran.
Untuk memperlancar distribusi, Dinas Perhubungan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) diminta meningkatkan pengawasan arus bongkar muat barang kebutuhan pokok di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
Kontainer yang membawa komoditas pangan esensial perlu mendapatkan perhatian dan prioritas agar proses bongkar muat berjalan lebih cepat serta tidak mengalami keterlambatan akibat tingginya dwelling time.
Di sisi lain, koordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia juga harus diperkuat untuk memantau perkembangan harga, khususnya komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak atau volatile foods.
Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut adalah pengembangan aplikasi SIKENDALI AMBON.
Aplikasi yang dikembangkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bersama TPID Kota Ambon ini dirancang untuk mengintegrasikan data pasokan, harga kebutuhan pokok, serta informasi logistik dari berbagai instansi dan stakeholder.
Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat, mulai dari perkembangan harga komoditas, ketersediaan stok, hingga potensi hambatan distribusi.
Kehadiran SIKENDALI AMBON juga diarahkan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini, sehingga pemerintah tidak harus menunggu terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga untuk mengambil tindakan.
Elly berharap aplikasi tersebut mampu mengubah pola kerja TPID dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan mengandalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Dengan hadirnya SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan semata dalam membaca kondisi pasar. Data yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kelangkaan barang, mendeteksi lonjakan harga, serta memberikan peringatan dini agar langkah intervensi dapat segera dilakukan secara tepat dan efektif," ungkapnya.
Untuk mendukung optimalisasi aplikasi, Elly juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan menjamin keamanan sistem informasi dan perlindungan data. Bank Indonesia Wilayah Maluku berperan sebagai mitra kebijakan dalam menganalisis perkembangan inflasi dan memetakan risiko logistik.
Perum BULOG Kanwil Maluku bertanggung jawab menyediakan informasi stok dan ketersediaan pangan, sedangkan Pelindo Regional 4 Ambon diharapkan menyuplai data lalu lintas bongkar muat serta pergerakan kontainer di Pelabuhan Yos Sudarso.
BPS Kota Ambon menjadi penyedia data statistik resmi sebagai dasar analisis, sementara Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon berperan memberikan informasi prakiraan cuaca, gelombang, serta arah dan kecepatan angin untuk mengantisipasi gangguan transportasi laut.
Tidak kalah penting, distributor diminta berkomitmen memperbarui data stok dan harga komoditas pangan secara berkala serta akurat. Seluruh anggota TPID juga diharapkan memanfaatkan dasbor SIKENDALI AMBON sebagai acuan bersama dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.
Menutup sambutannya, Elly berharap High Level Meeting tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi dan pertukaran informasi, tetapi mampu melahirkan keputusan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Baginya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya dilihat dari terkendalinya angka statistik, melainkan dari terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
"Mari kita jadikan SIKENDALI AMBON bukan sekadar aplikasi atau sistem informasi, tetapi sebagai instrumen bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan, serta memastikan masyarakat Kota Ambon dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi," ajaknya.
Melalui sinergi TPID, dukungan distributor, serta pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Kota Ambon berharap pengendalian inflasi ke depan semakin efektif dan terukur.
Dengan demikian, setiap gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini, rantai pasok kebutuhan pokok semakin terjaga, dan daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi daerah.
