Salahutu - Info Digital Akurat - Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, masyarakat Dusun Kramat Atas Desa Tulehu, menunjukkan semangat kebersamaan dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan dan memperbaiki Masjid An-Nur. Kegiatan gotong royong ini difokuskan pada perbaikan atap seng masjid serta penggantian tripleks plafon yang sudah rusak dan lapuk.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga terlihat bahu-membahu sejak pagi hari. Sebagian warga naik ke atap masjid untuk memperbaiki dan merapikan seng, sementara yang lain membantu dari bawah dengan menyiapkan material, memegang tangga, hingga membersihkan area dalam dan sekitar masjid. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan tampak kental dalam kegiatan tersebut.

Perbaikan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian warga agar Masjid An-Nur lebih nyaman dan aman digunakan selama pelaksanaan ibadah, khususnya salat tarawih dan kegiatan keagamaan lainnya selama bulan suci Ramadhan. Plafon yang sebelumnya mengalami kerusakan dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan jamaah, sehingga perlu segera diganti.

Salah seorang warga menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini sudah menjadi tradisi masyarakat Dusun Kramat Atas setiap menjelang Ramadhan. Selain untuk memperbaiki sarana ibadah, kegiatan ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat Dusun Kramat Atas ini menjadi cerminan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang masih kuat terjaga, sekaligus menjadi bagian dari upaya menyambut Ramadhan dengan penuh kesiapan dan keikhlasan.

Dengan selesainya perbaikan atap dan plafon masjid, warga berharap Masjid An-Nur dapat menjadi tempat ibadah yang lebih layak, bersih, dan nyaman, sehingga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dapat semakin meningkat.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Kepedulian TNI terhadap pembangunan desa kembali terlihat melalui aksi nyata di Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Babinsa Koramil 1513-03/Kairatu, Serda Misdi, bersama masyarakat setempat melaksanakan kerja bakti pembuatan dan perapian jalan desa, Jumat (09/01/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pembenahan jalan yang selama ini menjadi jalur utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari menuju kebun, sekolah, hingga ke pusat desa. Jalan yang sebelumnya kurang tertata kini dirapikan agar lebih nyaman dan aman dilalui.

Serda Misdi menjelaskan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam mendampingi masyarakat serta membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan emosional antara TNI dan warga.

“Melalui kebersamaan seperti ini, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sekaligus mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi perataan badan jalan, pembersihan bahu jalan, serta perapian sisi jalan agar tidak mudah rusak, khususnya saat musim hujan tiba.

Antusiasme warga Desa Huku Kecil tampak jelas selama kegiatan berlangsung. Mereka bahu-membahu bekerja bersama Babinsa dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Warga pun menyampaikan apresiasi atas peran aktif Babinsa yang selalu hadir dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan sosial di desa. Kehadiran TNI dinilai sangat membantu, terutama dalam pembangunan fasilitas umum.

Dengan dirapikannya akses jalan desa tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar serta mampu menunjang peningkatan perekonomian warga. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang tertata serta nyaman.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Menanggapi pernyataan praktisi hukum Marsel Maspaitella, S.H., terkait klarifikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengenai isu perjalanan dinas, Sekertaris Hena Hetu SBB, Vendy V. Jacob atau biasa disapa Veja menilai pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan cenderung mengabaikan mekanisme hukum administrasi yang sedang berjalan.

Menurut Veja, klarifikasi yang disampaikan Sekda SBB telah memenuhi standar kewajaran administratif dan tidak dapat dinilai secara parsial tanpa melihat konteks kewenangan, tahapan pemeriksaan, serta prinsip kehati-hatian dalam penyampaian informasi publik.

“Klarifikasi pejabat publik tidak dapat dipaksakan untuk membuka seluruh data teknis ke ruang publik sebelum proses verifikasi dan pengawasan internal selesai. Prinsip transparansi harus berjalan seiring dengan asas kecermatan dan kepatutan,” ujar Veja dalam keterangannya.

Veja menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas membedakan antara informasi yang wajib diumumkan serta informasi yang dikecualikan atau disampaikan melalui mekanisme resmi.

“Penjelasan Sekda yang bersifat normatif bukan berarti menutup-nutupi. Dalam hukum administrasi, pejabat justru dilarang menyampaikan data mentah yang belum diverifikasi karena berpotensi menyesatkan publik dan merugikan institusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat angka atau dokumen yang dipersoalkan, jalur yang tepat adalah melalui permintaan informasi resmi, audit Inspektorat, atau pemeriksaan lembaga berwenang, bukan melalui opini publik sepihak.

Veja juga menanggapi pernyataan Marsel terkait desakan pemeriksaan hukum. Menurutnya, permintaan pemeriksaan memang hak warga negara, namun narasi yang dibangun di ruang publik harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

“Negara hukum bukan hanya soal membuka dugaan, tetapi juga melindungi pejabat dari penghakiman publik sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Stigma dugaan berulang tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi mencederai prinsip good governance itu sendiri,” tegas Veja.

Lebih lanjut, Terkait tanggung jawab jabatan Sekda, Veja menilai perlu ada pemahaman yang proporsional. Menurutnya, Sekda memang bertanggung jawab secara struktural, namun tidak setiap dugaan administrasi otomatis menjadi kesalahan personal atau jabatan Sekda.

“Pengelolaan keuangan daerah melibatkan banyak unit kerja dan mekanisme berlapis. Tidak adil secara hukum jika seluruh dugaan langsung diarahkan sebagai tanggung jawab Sekda tanpa hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Veja juga menolak pandangan bahwa Bupati harus segera mengambil langkah pergantian Sekda sebagai respons atas isu yang belum terbukti.

“Pergantian Sekda adalah kewenangan administratif Bupati, tetapi penggunaannya harus berbasis kebutuhan organisasi dan kinerja, bukan tekanan opini atau polemik yang belum memiliki dasar hukum,” kata Veja.

Veja menegaskan bahwa proses pengawasan dan pemeriksaan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, ia menolak narasi yang menggiring opini seolah telah terjadi pelanggaran sebelum ada kesimpulan resmi.

“Biarkan mekanisme hukum dan pengawasan bekerja. Akuntabilitas tidak boleh bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Inilah esensi dari negara hukum yang sesungguhnya,” tegas Veja.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Guna memantapkan jalannya organisasi, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX yang digelar di Dermaga Irian Mako Kodaeral IX,  Kota Ambon, Maluku, Jumat (9/1/2026). 

Sertijab merupakan proses formal penyerahan tanggung jawab, wewenang, dan tugas dari pejabat lama kepada pejabat baru dalam sebuah organisasi, sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan yang bertujuan menjaga kesinambungan, meningkatkan kinerja, serta memperkuat sinergi dan solidaritas tim untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. 

Pada Upacara Sertijab kali ini, 30 PJU dan Kasatker Kodaeral IX dilantik Dankodaeral lX diawali dengan pembacaan surat keputusan Kasal, pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara.

Dankodaeral IX dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Sertijab ini, sebagai tindak lanjut dari validasi organisasi Lantamal lX menjadi Kodaeral lX yang tugas pokok dan fungsinya ditingkatkan menjadi Komando Utama Operasi. 

"Dengan beralihnya nama dari Lantamal IX ke Kodaeral IX tentunya ada reorganisasi yang secara struktur jabatan berubah dari Jabatan Lantamal IX ke Jabatan Kodaeral IX," tegasnya Laksda Hanarko Djodi Pamungkas. 

Rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan TNI AL lanjut Dankodaeral lX, juga merupakan mata rantai pembinaan personel, yang bertujuan mewujudkan kesinambungan kepemimpinan dalam rangka mendinamiskan organisasi TNl AL agar selalu responsif, antisipatif dan adaptif terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini.

EDITOR : K077A

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menegaskan bahwa peringatan ini lebih dari sekadar seremonial rutin. Menurutnya, momentum tersebut merupakan wujud nyata penghormatan terhadap perjuangan tanpa pamrih para pahlawan kusuma bangsa.

Dalam sambutannya, Bupati menyoroti dua pelajaran penting yang diwariskan oleh Martha Christina Tiahahu bagi generasi muda. Pertama, usia muda seharusnya dimanfaatkan untuk berkarya, menunjukkan prestasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara, bukan sekadar bersenang-senang.

“Kedua, keteladanan Martha Christina Tiahahu membuktikan bahwa perempuan Maluku memiliki potensi luar biasa. Mereka memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkontribusi pada pembangunan di berbagai bidang kehidupan,” ujar Bupati.

Tema kegiatan, “Meneladani Perjuangan Martha Christina Tiahahu untuk Membangun Nasionalisme Generasi Muda Maluku,” dinilai Bupati sangat relevan. Ia menekankan bahwa semangat kepahlawanan, keberanian, dan pengorbanan srikandi muda ini harus menjadi inspirasi abadi bagi pemuda dan pemudi masa kini.

Bupati berharap generasi muda mampu meneladani nilai-nilai perjuangan Martha Christina Tiahahu untuk membangun nasionalisme yang kuat dan kontekstual dengan tantangan zaman modern. “Terutama bagi kaum perempuan Maluku, agar bangkit sebagai pejuang pembangunan melalui inovasi, prestasi, dan karya nyata demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Maluku Tengah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh secara intelektual, spiritual, dan emosional, serta siap menjadi motor pembangunan daerah.

Lebih jauh, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmonisasi sosial, meneladani budaya pela gandong, dan menjadikan semangat patriotisme Martha Christina Tiahahu sebagai penyemangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan memajukan Kabupaten Maluku Tengah.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Rencana pembangunan gerai Alfamidi di Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dinilai perlu dilihat secara lebih objektif dan proporsional sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumat (9/1/2026)

Tokoh masyarakat SBB, Gerard Wakanno, menilai kehadiran minimarket modern tidak semestinya langsung diposisikan sebagai ancaman, melainkan peluang strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal jika dikelola secara transparan dan sesuai aturan.

“Kehadiran Alfamidi di banyak daerah justru terbukti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama anak-anak muda. Ini kesempatan bagi warga Huamual untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan peningkatan pendapatan,” ujar Gerard.

Menurutnya, minimarket modern juga dapat menjadi mitra bagi pelaku UMKM lokal melalui skema kemitraan, penyediaan etalase produk lokal, hingga peningkatan standar distribusi dan kualitas barang. Hal ini dinilai mampu mendorong UMKM naik kelas dan bersaing secara sehat di pasar yang lebih luas.

“Selama ini banyak produk UMKM kesulitan menjangkau konsumen karena keterbatasan distribusi. Dengan adanya minimarket, produk lokal bisa masuk ke jaringan ritel modern dan dikenal lebih luas. Ini peluang, bukan ancaman,” jelasnya.

Gerard juga menegaskan bahwa isu perizinan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menutup ruang dialog. Ia menilai proses administrasi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku, tanpa perlu membangun narasi konflik antara investor dan masyarakat.

“Kalau ada kekurangan administrasi, itu ranah pemerintah dan pengelola untuk duduk bersama menyelesaikannya. Jangan langsung menghakimi seolah-olah kehadiran investor adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.

Selain itu, kehadiran Alfamidi dinilai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil, kualitas terjamin, serta pelayanan yang lebih baik, terutama bagi wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas perdagangan modern.

Gerard berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog terbuka dan pertimbangan jangka panjang bagi kemajuan daerah. Menurutnya, investasi yang masuk ke Huamual harus diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan ditolak mentah-mentah tanpa kajian menyeluruh.

“Huamual butuh pembangunan, butuh investasi, dan butuh lapangan kerja. Yang penting adalah pengawasan, keterbukaan, dan keberpihakan yang adil, bukan penolakan total yang justru bisa menghambat kemajuan daerah,” pungkasnya.

EDITOR : K077A

Salahutu - Info Digital Akurat - Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Upacara Tridaya Yuda, Makorindam XV/Pattimura, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, saat Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., secara resmi menutup Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2025 dan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI AD Gelombang I Tahun Anggaran 2026, Rabu (7/1/2026).

Penutupan pendidikan tersebut menandai lahirnya generasi baru Bintara TNI Angkatan Darat yang siap mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Sebanyak 240 prajurit lulusan Dikmaba Gelombang II TA 2025 dan 225 prajurit lulusan Diktukba Gelombang I TA 2026 resmi dilantik dan menyandang pangkat Sersan Dua (Serda).

Dalam amanatnya, Pangdam XV/Pattimura menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang membanggakan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai prajurit TNI AD dan Bhayangkari Negara.

“Menjadi prajurit adalah sebuah kehormatan, namun kehormatan itu mengikat kalian pada aturan hukum yang berlaku, baik sebagai warga negara maupun aturan hukum militer yang bersifat khusus bagi prajurit TNI,” tegas Pangdam di hadapan para Bintara yang baru dilantik.

Lebih lanjut, Pangdam menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, serta disiplin tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai-nilai yang telah ditanamkan selama pendidikan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di satuan masing-masing.

Di akhir amanatnya, Pangdam XV/Pattimura menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Danrindam XV/Pattimura beserta seluruh staf, pelatih, dan pendukung pendidikan atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah serta masyarakat sekitar yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga seluruh rangkaian pendidikan dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses.

EDITOR : K077A