Saparua - Info Digit Akurat - Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas lembaga desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke-12 yang diselenggarakan di Kantor Camat Kecamatan Saparua. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Saparua untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran strategis mereka dalam pembangunan desa. Kamis, 22/5/2025
Kegiatan Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan Saparua yang mewakili Camat. Dalam sambutannya, beliau menyoroti pentingnya regulasi yang menjadi pijakan kerja bagi BPD. Dengan dasar hukum yang jelas, BPD diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa tumpang tindih kewenangan dengan kepala desa. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan tata kelola desa yang harmonis dan efektif.
Lebih lanjut, Kabag Pemerintahan menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 adalah panduan utama bagi BPD dalam menjalankan fungsi legislatifnya di tingkat desa. BPD tidak hanya bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap regulasi ini menjadi kunci profesionalisme BPD di lapangan.
Hadir langsung dalam kegiatan ini Ketua PABPDSI Provinsi Maluku, Bakri Ely yang juga menjadi pemateri utama. Beliau membawakan materi yang sangat kontekstual dengan tantangan yang dihadapi BPD saat ini, seperti penyusunan peraturan desa, teknik musyawarah yang efektif, serta mekanisme pengawasan pembangunan desa. Antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Bimtek ini diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan para anggota BPD, tetapi juga memperkuat sinergi antara BPD dan kepala desa sebagai mitra sejajar dalam pembangunan. Dengan bekal pengetahuan dan semangat kolaboratif, BPD di Kecamatan Saparua diyakini mampu menjalankan perannya dengan lebih efektif, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa secara transparan dan akuntabel. (K077A)
