Jakarta - Info Digital Akurat - Keamanan siber dan pelindungan data kini tidak lagi dianggap sebagai urusan teknis belaka. Isu ini telah menjelma menjadi dimensi strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara luas menjadi kunci utama menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Keamanan Siber dan Pelindungan Data yang digelar di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Marsda TNI Eko menekankan bahwa respons terhadap isu ini harus mengedepankan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society, demi membangun ketahanan digital yang berkelanjutan.
Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data yang telah dibentuk sejak November 2024 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi gelombang serangan siber dan memperkuat tata kelola data nasional. Desk ini berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan memiliki mandat untuk memastikan kerja sama lintas sektor berlangsung efektif dan terintegrasi.
“Koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dan Lembaga sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi keamanan siber dan pelindungan data secara optimal,” ujar Eko.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama inisiatif ini adalah menciptakan pola kerja yang efisien dan saling mendukung antara lembaga negara dan mitra strategis lainnya.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi nasional untuk menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Dalam kesempatan itu, seluruh Kelompok Kerja (Pokja) dalam Desk Keamanan Siber mempresentasikan rencana kerja dengan target dan indikator keberhasilan yang telah dirancang secara terukur.
Senada dengan Eko, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menegaskan bahwa keamanan siber dan pelindungan data memerlukan strategi nasional yang kolaboratif. “Kita harus menerapkan langkah-langkah proaktif, terutama dalam melindungi sistem-sistem vital negara seperti infrastruktur pemilu, dari serangan siber,” tegasnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman dan terpercaya. Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan terpadu, diharapkan ketahanan nasional terhadap ancaman siber lintas batas dapat semakin diperkuat demi melindungi hak dan privasi seluruh warga negara. (K077A)
