Ambon - Info Digital Akurat - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Tahun 2024. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada Senin, 2 Juni 2025.
FGD ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis daerah, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pimpinan partai politik, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, pimpinan TNI/Polri, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya hasil diskusi dan memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan IDI Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa IDI merupakan alat ukur objektif terhadap kualitas demokrasi, khususnya di daerah. Penilaian IDI didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek ini dianalisis dari dimensi sosial, ekonomi, dan sosial-politik. Oleh karena itu, diperlukan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat agar IDI benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi secara akurat.
Sekda juga mengajak seluruh peserta FGD untuk berpartisipasi aktif dalam menggali, mempertajam, dan mengoreksi data yang telah dikumpulkan. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci dalam menghasilkan IDI yang berkualitas. “Masih dibutuhkan data-data yang dikaji oleh tim pokja. Karena itu, kontribusi dan validasi dari para peserta FGD sangat penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda memaparkan bahwa nilai IDI Provinsi Maluku pada tahun 2023 tercatat sebesar 69,35 dan berada dalam kategori sedang. Angka ini mengalami penurunan 5,91 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 75,1. Penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga FGD ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis peningkatan kualitas demokrasi di Maluku.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmennya untuk mendorong perbaikan demokrasi secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar indeks demokrasi Provinsi Maluku di tahun 2024 dapat meningkat dan mencerminkan kemajuan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. (K077A)
