Kairatu - Info Digital Akurat - Harapan warga Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), untuk merasakan akses air bersih melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) diduga tinggal angan-angan. Proyek yang dicanangkan sejak Juni 2021 dengan alokasi dana sekitar Rp 1,9 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR, hingga kini tak kunjung tuntas. Dari delapan titik yang direncanakan, salah satunya berada di Desa Kairatu dengan nilai anggaran sebesar Rp 325 juta. Senin (14/7/2025)
Namun yang terlihat di lapangan sungguh memprihatinkan. Sejumlah pipa air tergeletak begitu saja di pelataran kantor desa, meteran air dibiarkan berkarat, dan mesin pompa air rusak tanpa perbaikan. Proyek yang semula disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat, kini menjadi potret nyata dari sebuah program pembangunan yang diduga gagal dikelola dengan baik.
“Sejak awal pengerjaan, warga berharap air bersih akan segera mengalir ke rumah-rumah. Tapi sampai hari ini, kami belum menikmati apa pun,” ungkap seorang staf desa
Proyek yang semestinya memberikan solusi bagi kebutuhan dasar masyarakat ini justru menyisakan kerugian. Instalasi air tidak pernah tersambung ke rumah warga, sementara sumber air dari tangki induk tidak berfungsi karena mesin pompa diduga mengalami kerusakan sejak lama dan tidak pernah diperbaiki. Dengan total dana sekitar Rp 350 juta yang telah digelontorkan hanya untuk titik di Kairatu, warga bertanya-tanya ke mana aliran anggaran sebenarnya bermuara.
Tak hanya mandek secara fisik, pelaksanaan proyek ini juga diduga sarat dengan persoalan transparansi. Warga menyayangkan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, dan minimnya sosialisasi selama proses pengerjaan. Penjabat Kepala Desa saat itu, Christian Rumahlatu, disebut-sebut menjalankan program secara tertutup bersama tim yang dibentuknya sendiri, tanpa melibatkan masyarakat atau bahkan aparatur desa lainnya.
“Kami tahu ada proyek, tapi tidak tahu siapa pelaksana pastinya. Tidak ada penjelasan terbuka, tiba-tiba saja semuanya berhenti,” keluh salah satu warga Dusun Haturapa.
Hingga pertengahan Juli 2025, proyek tersebut tak menunjukkan kemajuan. Kepala Desa definitif saat ini, Emil Rumahlatu, mengaku tidak menerima dokumen proyek sedikit pun sejak menjabat. Ia bahkan menyebut bahwa proyek Pamsimas di wilayahnya merupakan contoh nyata dari buruknya pengelolaan anggaran negara yang diduga tidak melalui mekanisme yang benar.
“Sebagai kepala desa yang sah, saya tidak tahu-menahu soal proyek ini karena tidak ada dokumen resmi yang diserahkan. Ini proyek gagal. Negara sudah rugi, dan masyarakat lebih dirugikan lagi karena hak mereka atas air bersih terabaikan,” tegas Emil.
Masyarakat kini mulai bersuara lebih keras. Mereka mendesak agar Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana proyek. Warga juga mendukung penegakan hukum jika terbukti ada penyimpangan.
“Kalau tidak segera ditangani, hal seperti ini bisa terulang. Ini bukan sekadar soal air, ini soal hak dasar dan kepercayaan rakyat,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada prihatin.
Di tengah gempuran proyek pembangunan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, kisah dari Desa Kairatu menjadi catatan kelam. Sebuah program yang membawa harapan besar, namun diduga kandas di tengah jalan karena lemahnya pengawasan dan dugaan buruknya pengelolaan. Bagi masyarakat, ini bukan hanya soal keran air yang tak mengalir, tapi tentang hak mereka yang tidak terpenuhi. (K077A)
.png)