Ambon - Info Digital Akurat - Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Saniri Negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/negeri, Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Maluku dan PABPDSI Kota Ambon menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas BPD/Saniri Negeri dan Bela Negara se-Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung di Aula Makorem 151 Binaya dan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta. Rabu (30/7/2025)
Bimtek ini merupakan hasil sinergi antara PABPDSI Provinsi Maluku, Korem 151 Binaya, dan Pemerintah Kota Ambon, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.
Ketua PABPDSI Provinsi Maluku, Bakri Elly, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PABPDSI adalah organisasi yang mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak anggota BPD mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat pusat.
“PABPDSI hadir untuk memastikan bahwa suara BPD didengar dan diperjuangkan. Saya berkomitmen untuk terus berjuang agar ke depan pemerintah desa menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih bermartabat. Itu adalah harapan dan keinginan saya sebagai Ketua PABPDSI Provinsi Maluku,” ujar Bakri.
Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari pelaksanaan bimtek ini adalah untuk memperkuat kapasitas BPD/Saniri Negeri serta menanamkan nilai-nilai bela negara, baik di Kota Ambon maupun secara bertahap di seluruh wilayah Provinsi Maluku. “Sampai hari ini, PABPDSI Provinsi Maluku telah menyelenggarakan bimtek penguatan kapasitas BPD/Saniri Negeri di 92 desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, 82 desa di Kabupaten Buru, dan 18 desa di Kabupaten Maluku Tengah. Target kami ke depan, kegiatan ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Maluku,” tambahnya.
Bakri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku, termasuk BPD/Saniri Negeri, dan pemerintah desa untuk saling bergandeng tangan membangun desa dengan semangat kebersamaan.
Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Ambon yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Elly Toisuta, disampaikan bahwa dalam dinamika pembangunan desa/negeri saat ini, BPD/Saniri Negeri dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa/negeri, BPD dan Saniri memiliki peran strategis dalam menampung, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa atau negeri. ujar Wawali Kota Ambon
Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan wawasan dan kemampuan seluruh anggota BPD/Saniri agar mereka dapat menjalankan peran sebagai mitra pemerintah desa secara optimal. Keberadaan BPD/Saniri harus mampu mendorong transparansi serta menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa atau raja beserta perangkat desa/negeri.
Selain penguatan kapasitas, bimtek ini juga mengusung semangat bela negara. Lima nilai dasar bela negara yaitu :
1. Cinta tanah air
2. Sadar berbangsa dan bernegara
3. Setia kepada pancasila
4. Rela berkorban yang terlihat dari semangat pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan masyarakat
5. Kemampuan bela negara terwujud dalam kapasitas dan kompetensi untuk mengawal pemerintah desa yang baik dan bersih.
“Atas nama Pemerintah Kota Ambon, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PABPDSI Provinsi Maluku atas terselenggaranya bimtek ini. Kegiatan ini sangat sejalan dengan upaya kami dalam mewujudkan 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota ambon, khususnya penataan birokrasi desa yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” lanjut Wawali Kota Ambon.
Turut hadir dalam kegiatan ini Komandan Korem 151 Binaya, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, para kepala desa/kepala pemerintahan negeri, serta seluruh anggota BPD/Saniri Negeri se-Kota Ambon.
Pemerintah Kota Ambon berharap melalui pelatihan ini, BPD/Saniri Negeri dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pengelolaan anggaran desa yang transparan dan tepat sasaran, demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. (K077A)
.png)