Salahutu - Info Digital Akurat - Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) melaksanakan kegiatan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di SMK Rijali Salahutu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung kepada para siswa terkait peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku, Kami (15/02/2026).

Sosialisasi tersebut berlangsung di lingkungan SMK Rijali Salahutu dan diikuti dengan antusias oleh para siswa serta para guru. Dalam kegiatan ini, tim dari Universitas Muhammadiyah Maluku memaparkan berbagai informasi penting seputar program studi, jalur pendaftaran, fasilitas kampus, hingga peluang beasiswa yang dapat diakses oleh calon mahasiswa baru.

Dalam pemaparannya, pihak Universitas Muhammadiyah Maluku juga menjelaskan bahwa saat ini kampus tersebut memiliki lima program studi lama, di antaranya Perikanan Tangkap, Kehutanan, Ilmu Kelautan, Pendidikan Matematika, serta Pendidikan Biologi. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Maluku juga telah membuka empat program studi tambahan, yakni Perencanaan Wilayah dan Kota, Administrasi Kesehatan, Bisnis Digital, dan Hukum Bisnis, sebagai upaya menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.

Selain memberikan informasi akademik, tim sosialisasi juga memberikan motivasi kepada para siswa SMK Rijali Salahutu agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para siswa didorong untuk mempersiapkan diri sejak dini dan memilih program studi yang sesuai dengan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki.

Para guru SMK Rijali Salahutu menyambut positif kegiatan sosialisasi ini. Mereka menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena membantu siswa memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang dunia perguruan tinggi dan berbagai pilihan program studi yang tersedia di Universitas Muhammadiyah Maluku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, SMK Rijali Salahutu berharap para siswa semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan lebih memahami berbagai peluang studi yang tersedia. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya sekolah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mempersiapkan siswa menjadi generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi merilis Aplikasi Dapodik versi 2026.b pada 13 Januari 2026. Rilis ini diumumkan melalui laman resmi Dapodik dan ditujukan untuk mendukung proses Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 di seluruh satuan pendidikan.

Peluncuran Aplikasi Dapodik versi 2026.b mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 0253/C/TI.03.00/2026. Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa pembaruan data pendidikan menjadi kewajiban setiap satuan pendidikan guna menjamin keakuratan data yang menjadi dasar berbagai kebijakan pendidikan nasional.

Berdasarkan informasi pada laman resmi, Aplikasi Dapodik versi 2026.b dirilis dalam bentuk installer. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan untuk menghapus atau uninstall aplikasi Dapodik versi sebelumnya sebelum melakukan instalasi versi terbaru agar tidak terjadi kendala teknis saat penggunaan.

Installer Aplikasi Dapodik versi 2026.b telah disediakan sesuai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM/SKB, hingga SMK. Setelah proses instalasi selesai, pengguna disarankan melakukan refresh aplikasi (Ctrl + F5) untuk memastikan sistem telah berjalan pada versi terbaru.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan registrasi aplikasi, baik secara daring maupun luring, sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing. Dengan dirilisnya Aplikasi Dapodik versi 2026.b ini, diharapkan seluruh proses pendataan pendidikan nasional dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pendidikan.

EDITOR : K077A

Kalsel - Info Digital Akurat - Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, turut hadir dalam peristiwa bersejarah peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, acara yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momentum ini menandai komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke daerah-daerah terpencil, Senin (12/01/2026).

Kegiatan berskala nasional ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan (BBPPK) Banjarmasin, Jalan Trikora, Guntung Manggis, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Suasana peresmian dipenuhi antusiasme peserta dan tamu undangan yang hadir dari berbagai wilayah, menandai pentingnya momentum ini bagi dunia pendidikan di Tanah Air.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam mendorong pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah strategis ini diharapkan mampu membuka kesempatan belajar yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi masa depan bangsa.

Kehadiran Bupati Maluku Tengah pada acara tersebut mencerminkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap agenda nasional peningkatan kualitas pendidikan. Partisipasi aktif ini menunjukkan keseriusan Maluku Tengah dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, demi memastikan bahwa program pendidikan menyentuh seluruh masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini terkendala akses.

Dengan partisipasi Maluku Tengah dalam peresmian ini, diharapkan sektor pendidikan di daerah semakin kuat dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global, membawa harapan baru bagi masa depan bangsa.

EDITOR : K077A

Kalimantan Selatan - Info Digital Akurat - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dalam acara yang dipusatkan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian ini menjadi tonggak awal menuju target besar pemerintah untuk membangun 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029, Senin (12/01/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekolah rakyat bukan sekadar bangunan tetapi simbol nyata kehadiran negara yang berani dan peduli, menyediakan pendidikan berasrama yang unggul bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kepala Negara juga menyampaikan pesan motivasi bagi para siswa: tetap percaya diri dan hormati orang tua sebagai pahlawan sejati.

“Jangan pernah berkecil hati atau merasa malu dengan latar belakang keluarga. Orang tua kalian adalah sosok mulia yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Hormati mereka dan teruslah belajar agar mampu mengangkat derajat keluarga,” ujar Presiden Prabowo.

Selain menekankan pentingnya pendidikan, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menghapus kemiskinan dan kelaparan, serta memastikan kekayaan negara dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan peresmian ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk menciptakan peluang pendidikan merata, sebagai fondasi bagi generasi masa depan yang berdaya saing dan bermartabat.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H, M.H beserta jajaran secara Virtual mengikuti Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kejaksaan RI Tahun 2026 yang dibuka oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin, pada Selasa (13/1/2026).

Pelaksanaan Rakernas tersebut, diselenggarakan di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta, dengan mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kejaksaan Dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas”, yang dijadwalkan mulai tanggal 13 hingga 15 Januari 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Jaksa Agung ST Burhanudin ini, turut dihadiri langsung oleh para Pejabat Utama mulai dari Pejabat Esselon I, II dan III lingkup Kejaksaan Agung dan secara Virtual diikuti oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia melalui sarana zoom meeting diwilayah hukumnya masing-masing.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa penerapan Tema yang diusung dalam tahun ini, menegaskan bahwa agenda utama Kejaksaan di tahun 2026 tidak hanya berfokus pada capaian kinerja penegakan hukum semata, tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.

"Reformasi penegakan hukum harus berjalan seiring dengan peningkatan akuntabilitas dan integritas aparatur, sehingga Kejaksaan benar-benar dirasakan kehadiran-nya oleh masyarakat," ungkap Jaksa Agung.

Ia menambahkan, Kejaksaan RI berkomitmen menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, khususnya dalam menghadapi dinamika hukum nasional di era transformasi penegakan hukum.

Sebagaimana program Pemerintah dalam Pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, telah menempatkan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang berkualitas sebagai pilar utama dalam mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hal tersebut menurut Jaksa Agung, telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Salah satu Prioritas Nasional yang dimuat dalam Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba” memberikan implikasi pada sistem hukum nasional.

Bagi Kejaksaan, implementasi Prioritas Nasional adalah dengan melaksanakan Penguatan Tata Kelola dalam Transformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas.

"Penegakan hukum harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, melindungi kepentingan strategis negara, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan," ucapnya.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025-2029 yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 telah menegaskan visi, misi tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

Program maupun kebijakan di berbagai sektor yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat telah disampaikan Presiden pada 6 Januari 2026, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Kesehatan Gratis serta Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

"Saya yakin melalui komitmen bersama, sinergi lintas bidang, serta penguatan tata kelola yang akuntabel. Institusi yang kita cintai ini akan mampu mewujudkan pembangunan nasional tersebut," harapan Jaksa Agung memotivasi jajarannya.

Dalam Rakernas kali ini, Jaksa Agung RI sebagai pimpinan tertinggi, menyampaikan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Bangun pola manajemen dan standarisasi Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang baik sehingga berdampak pada penguatan dan pengembangan institusi;

2. Wujudkan akuntabilitas institusi dan penguatan integritas aparatur melalui optimalisasi fungsi pengawasan yang profesional;

3. Cermati serta laksanakan dengan baik tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru;

4. Implementasikan konsep Advocaat Generaal sebagai bentuk transformasi Kelembagaan yang Akuntabel.

5. Laksanakan dengan baik setiap arahan direktif dari Presiden khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini pula, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga Adhyaksa di mana pun berada, yang senantiasa bekerja dengan penuh integritas dan profesional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penegakan hukum serta pelayanan publik lainnya.

Di tengah dinamika penegakan hukum dan meningkatnya ekspektasi publik, jajaran Kejaksaan telah menunjukkan komitmen dalam menjaga marwah institusi dan menegakkan hukum secara berkeadilan.

Capaian positif Kejaksaan pada Tahun 2025 tentu tidak akan bisa diraih tanpa adanya tekad dan usaha kita bersama. Segala prestasi patut kita syukuri dan harus kita pertahankan dan ditingkatkan.

"Mari kita senantiasa mencurahkan pikiran dan energi yang lebih untuk meningkatkan kontribusi kita khususnya dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat," tutur Jaksa Agung.

Melalui Rapat Kerja ini mari kita bangun dengan satu keyakinan bersama, Kejaksaan hanya akan kokoh bila solidaritas terjaga, soliditas diperkuat, dan setiap insan Adhyaksa menempatkan moral serta integritas sebagai fondasi utama pengabdian.

“Bekerjalah Dalam Diam, Biarkan Kesuksesan Yang Berbicara” (Work In Silence, Let Success Speak), tutupnya.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Komando Daerah Angkatan Laut lX (Kodaeral lX) kembali kedatangan unsur Kapal Perang Republik Indonesia yang tengah melaksanakan tugas opersi di wilayah timur Indonesia yang merapat di Dermaga Ksatrian Tawiri Kodaeral IX, Kota Ambon, Maluku pada Selasa pagi (13/1/2026).

KRI Banjarmasin- 592 yang dikomandani Komandan KRI, Kolonel Laut (P) Yohanes Berchmans Cahyono ini, dalam rangka Operasi Trisula Jaya-26 dan Angkutan Laut dan mendukung pergeseran pasukan dan material Satgas PAMTAS RI - PNG Mobile Kewilayahan TA. 2026.

Serpas dan Sermat Satgas PAMTAS RI - PNG Mobile Kewilayahan TA. 2026 tersebut, terdiri dari personel Yonif 623/XX1/TB dan Personel Yonif 200II/SWJ.

Di tempat terpisah, Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. mengucapkan selamat datang di "Ambon Bumi Para Raja" kepada KRl Banjarmasin-592 dan Satgas Pamtas serta berpesan agar dalam menjalankan operasi yang diemban, tetap mengedepankan keselamatan personel dan material.

Hadir dalam Merplug kali ini Asisten Teritorial (Aster) Dankodaeral IX, Kolonel Laut (P) Pilipus Sri Suharto, Kepala Dinas Administrasi Personel (Kadisminpers) Kodaeral IX, Letkol Laut (KH) Muhammad Arief Nur Amin, Kadissyahal Kodaeral IX, Letkol Laut (P) Akhmad Effendy Kurniansyah dan satu Pleton Merplug Kodaeral lX.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan S.H.,M.H., meraih penghargaan atas prestasinya dalam penyelesaian Target Operasi Utama Tindak Pidana Pertanahan yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, pada hari ini Senin (12/1/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, B. Wijanarko A, Ptnh.,M.Si, diruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku.

Saat penyerahan penghargaan, Kakanwil BPN Maluku didampingi Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Ir. Ilmiawan, ST, M. Eng, IPM, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Ryanto S.Tosse, S.SiT, M.Si, Kepala Bidang Penanganan Perkara dan Sengketa Heru Setyawan, S.St, M.H, Koordinator Sub.Bagian Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Frangkly M. Lututmas, SH, M.A.P dan Protokol dan Humas Aloysius J. Folatfindu, S.Pi.

"Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Kajati Maluku atas prestasi yang diraihnya, semoga dengan penghargaan sekaligus pertemuan silaturahmi ini, akan semakin meningkatkan hubungan baik dan semakin mempererat Komunikasi dan Kolaborasi yang dapat terus menunjang kerjasama jajaran Pertanahan dengan Jajaran Adhyaksa dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pertanahan” Ujar Kakanwil.

Pada kesempatan tersebut, Kajati Maluku Rudy Irmawan mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dan pemberian penghargaan dari Menteri ATR/BPN melalui Kakanwil BPN Maluku, Semoga hal ini akan semakin meningkatkan sinergitas Badan Pertanahan dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam menyelesaikan perkara-perkara khususnya yang berkaitan dengan pertanahan di Maluku.

"Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, penghargaan yang diberikan oleh Bapak Menteri Nusron Wahid akan kami jaga dengan pendampingan dan penegakan hukum yang lebih maksimal," Ucap Kajati Rudy.

Hadir mendampingi Kajati Maluku yakni Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Intelijen Diky Oktavia serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negera Raden Sudaryono.

EDITOR : K077A

Salahutu - Info Digital Akurat - Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, masyarakat Dusun Kramat Atas Desa Tulehu, menunjukkan semangat kebersamaan dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan dan memperbaiki Masjid An-Nur. Kegiatan gotong royong ini difokuskan pada perbaikan atap seng masjid serta penggantian tripleks plafon yang sudah rusak dan lapuk.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga terlihat bahu-membahu sejak pagi hari. Sebagian warga naik ke atap masjid untuk memperbaiki dan merapikan seng, sementara yang lain membantu dari bawah dengan menyiapkan material, memegang tangga, hingga membersihkan area dalam dan sekitar masjid. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan tampak kental dalam kegiatan tersebut.

Perbaikan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian warga agar Masjid An-Nur lebih nyaman dan aman digunakan selama pelaksanaan ibadah, khususnya salat tarawih dan kegiatan keagamaan lainnya selama bulan suci Ramadhan. Plafon yang sebelumnya mengalami kerusakan dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan jamaah, sehingga perlu segera diganti.

Salah seorang warga menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini sudah menjadi tradisi masyarakat Dusun Kramat Atas setiap menjelang Ramadhan. Selain untuk memperbaiki sarana ibadah, kegiatan ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat Dusun Kramat Atas ini menjadi cerminan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang masih kuat terjaga, sekaligus menjadi bagian dari upaya menyambut Ramadhan dengan penuh kesiapan dan keikhlasan.

Dengan selesainya perbaikan atap dan plafon masjid, warga berharap Masjid An-Nur dapat menjadi tempat ibadah yang lebih layak, bersih, dan nyaman, sehingga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dapat semakin meningkat.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Kepedulian TNI terhadap pembangunan desa kembali terlihat melalui aksi nyata di Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Babinsa Koramil 1513-03/Kairatu, Serda Misdi, bersama masyarakat setempat melaksanakan kerja bakti pembuatan dan perapian jalan desa, Jumat (09/01/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pembenahan jalan yang selama ini menjadi jalur utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari menuju kebun, sekolah, hingga ke pusat desa. Jalan yang sebelumnya kurang tertata kini dirapikan agar lebih nyaman dan aman dilalui.

Serda Misdi menjelaskan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam mendampingi masyarakat serta membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan emosional antara TNI dan warga.

“Melalui kebersamaan seperti ini, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sekaligus mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi perataan badan jalan, pembersihan bahu jalan, serta perapian sisi jalan agar tidak mudah rusak, khususnya saat musim hujan tiba.

Antusiasme warga Desa Huku Kecil tampak jelas selama kegiatan berlangsung. Mereka bahu-membahu bekerja bersama Babinsa dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Warga pun menyampaikan apresiasi atas peran aktif Babinsa yang selalu hadir dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan sosial di desa. Kehadiran TNI dinilai sangat membantu, terutama dalam pembangunan fasilitas umum.

Dengan dirapikannya akses jalan desa tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar serta mampu menunjang peningkatan perekonomian warga. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang tertata serta nyaman.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Menanggapi pernyataan praktisi hukum Marsel Maspaitella, S.H., terkait klarifikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengenai isu perjalanan dinas, Sekertaris Hena Hetu SBB, Vendy V. Jacob atau biasa disapa Veja menilai pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan cenderung mengabaikan mekanisme hukum administrasi yang sedang berjalan.

Menurut Veja, klarifikasi yang disampaikan Sekda SBB telah memenuhi standar kewajaran administratif dan tidak dapat dinilai secara parsial tanpa melihat konteks kewenangan, tahapan pemeriksaan, serta prinsip kehati-hatian dalam penyampaian informasi publik.

“Klarifikasi pejabat publik tidak dapat dipaksakan untuk membuka seluruh data teknis ke ruang publik sebelum proses verifikasi dan pengawasan internal selesai. Prinsip transparansi harus berjalan seiring dengan asas kecermatan dan kepatutan,” ujar Veja dalam keterangannya.

Veja menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas membedakan antara informasi yang wajib diumumkan serta informasi yang dikecualikan atau disampaikan melalui mekanisme resmi.

“Penjelasan Sekda yang bersifat normatif bukan berarti menutup-nutupi. Dalam hukum administrasi, pejabat justru dilarang menyampaikan data mentah yang belum diverifikasi karena berpotensi menyesatkan publik dan merugikan institusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat angka atau dokumen yang dipersoalkan, jalur yang tepat adalah melalui permintaan informasi resmi, audit Inspektorat, atau pemeriksaan lembaga berwenang, bukan melalui opini publik sepihak.

Veja juga menanggapi pernyataan Marsel terkait desakan pemeriksaan hukum. Menurutnya, permintaan pemeriksaan memang hak warga negara, namun narasi yang dibangun di ruang publik harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

“Negara hukum bukan hanya soal membuka dugaan, tetapi juga melindungi pejabat dari penghakiman publik sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Stigma dugaan berulang tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi mencederai prinsip good governance itu sendiri,” tegas Veja.

Lebih lanjut, Terkait tanggung jawab jabatan Sekda, Veja menilai perlu ada pemahaman yang proporsional. Menurutnya, Sekda memang bertanggung jawab secara struktural, namun tidak setiap dugaan administrasi otomatis menjadi kesalahan personal atau jabatan Sekda.

“Pengelolaan keuangan daerah melibatkan banyak unit kerja dan mekanisme berlapis. Tidak adil secara hukum jika seluruh dugaan langsung diarahkan sebagai tanggung jawab Sekda tanpa hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Veja juga menolak pandangan bahwa Bupati harus segera mengambil langkah pergantian Sekda sebagai respons atas isu yang belum terbukti.

“Pergantian Sekda adalah kewenangan administratif Bupati, tetapi penggunaannya harus berbasis kebutuhan organisasi dan kinerja, bukan tekanan opini atau polemik yang belum memiliki dasar hukum,” kata Veja.

Veja menegaskan bahwa proses pengawasan dan pemeriksaan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, ia menolak narasi yang menggiring opini seolah telah terjadi pelanggaran sebelum ada kesimpulan resmi.

“Biarkan mekanisme hukum dan pengawasan bekerja. Akuntabilitas tidak boleh bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Inilah esensi dari negara hukum yang sesungguhnya,” tegas Veja.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Guna memantapkan jalannya organisasi, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX yang digelar di Dermaga Irian Mako Kodaeral IX,  Kota Ambon, Maluku, Jumat (9/1/2026). 

Sertijab merupakan proses formal penyerahan tanggung jawab, wewenang, dan tugas dari pejabat lama kepada pejabat baru dalam sebuah organisasi, sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan yang bertujuan menjaga kesinambungan, meningkatkan kinerja, serta memperkuat sinergi dan solidaritas tim untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. 

Pada Upacara Sertijab kali ini, 30 PJU dan Kasatker Kodaeral IX dilantik Dankodaeral lX diawali dengan pembacaan surat keputusan Kasal, pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara.

Dankodaeral IX dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Sertijab ini, sebagai tindak lanjut dari validasi organisasi Lantamal lX menjadi Kodaeral lX yang tugas pokok dan fungsinya ditingkatkan menjadi Komando Utama Operasi. 

"Dengan beralihnya nama dari Lantamal IX ke Kodaeral IX tentunya ada reorganisasi yang secara struktur jabatan berubah dari Jabatan Lantamal IX ke Jabatan Kodaeral IX," tegasnya Laksda Hanarko Djodi Pamungkas. 

Rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan TNI AL lanjut Dankodaeral lX, juga merupakan mata rantai pembinaan personel, yang bertujuan mewujudkan kesinambungan kepemimpinan dalam rangka mendinamiskan organisasi TNl AL agar selalu responsif, antisipatif dan adaptif terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini.

EDITOR : K077A

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menegaskan bahwa peringatan ini lebih dari sekadar seremonial rutin. Menurutnya, momentum tersebut merupakan wujud nyata penghormatan terhadap perjuangan tanpa pamrih para pahlawan kusuma bangsa.

Dalam sambutannya, Bupati menyoroti dua pelajaran penting yang diwariskan oleh Martha Christina Tiahahu bagi generasi muda. Pertama, usia muda seharusnya dimanfaatkan untuk berkarya, menunjukkan prestasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara, bukan sekadar bersenang-senang.

“Kedua, keteladanan Martha Christina Tiahahu membuktikan bahwa perempuan Maluku memiliki potensi luar biasa. Mereka memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkontribusi pada pembangunan di berbagai bidang kehidupan,” ujar Bupati.

Tema kegiatan, “Meneladani Perjuangan Martha Christina Tiahahu untuk Membangun Nasionalisme Generasi Muda Maluku,” dinilai Bupati sangat relevan. Ia menekankan bahwa semangat kepahlawanan, keberanian, dan pengorbanan srikandi muda ini harus menjadi inspirasi abadi bagi pemuda dan pemudi masa kini.

Bupati berharap generasi muda mampu meneladani nilai-nilai perjuangan Martha Christina Tiahahu untuk membangun nasionalisme yang kuat dan kontekstual dengan tantangan zaman modern. “Terutama bagi kaum perempuan Maluku, agar bangkit sebagai pejuang pembangunan melalui inovasi, prestasi, dan karya nyata demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Maluku Tengah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh secara intelektual, spiritual, dan emosional, serta siap menjadi motor pembangunan daerah.

Lebih jauh, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmonisasi sosial, meneladani budaya pela gandong, dan menjadikan semangat patriotisme Martha Christina Tiahahu sebagai penyemangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan memajukan Kabupaten Maluku Tengah.

EDITOR : K077A

SBB - Info Digital Akurat - Rencana pembangunan gerai Alfamidi di Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dinilai perlu dilihat secara lebih objektif dan proporsional sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumat (9/1/2026)

Tokoh masyarakat SBB, Gerard Wakanno, menilai kehadiran minimarket modern tidak semestinya langsung diposisikan sebagai ancaman, melainkan peluang strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal jika dikelola secara transparan dan sesuai aturan.

“Kehadiran Alfamidi di banyak daerah justru terbukti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama anak-anak muda. Ini kesempatan bagi warga Huamual untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan peningkatan pendapatan,” ujar Gerard.

Menurutnya, minimarket modern juga dapat menjadi mitra bagi pelaku UMKM lokal melalui skema kemitraan, penyediaan etalase produk lokal, hingga peningkatan standar distribusi dan kualitas barang. Hal ini dinilai mampu mendorong UMKM naik kelas dan bersaing secara sehat di pasar yang lebih luas.

“Selama ini banyak produk UMKM kesulitan menjangkau konsumen karena keterbatasan distribusi. Dengan adanya minimarket, produk lokal bisa masuk ke jaringan ritel modern dan dikenal lebih luas. Ini peluang, bukan ancaman,” jelasnya.

Gerard juga menegaskan bahwa isu perizinan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menutup ruang dialog. Ia menilai proses administrasi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku, tanpa perlu membangun narasi konflik antara investor dan masyarakat.

“Kalau ada kekurangan administrasi, itu ranah pemerintah dan pengelola untuk duduk bersama menyelesaikannya. Jangan langsung menghakimi seolah-olah kehadiran investor adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.

Selain itu, kehadiran Alfamidi dinilai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil, kualitas terjamin, serta pelayanan yang lebih baik, terutama bagi wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas perdagangan modern.

Gerard berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog terbuka dan pertimbangan jangka panjang bagi kemajuan daerah. Menurutnya, investasi yang masuk ke Huamual harus diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan ditolak mentah-mentah tanpa kajian menyeluruh.

“Huamual butuh pembangunan, butuh investasi, dan butuh lapangan kerja. Yang penting adalah pengawasan, keterbukaan, dan keberpihakan yang adil, bukan penolakan total yang justru bisa menghambat kemajuan daerah,” pungkasnya.

EDITOR : K077A

Salahutu - Info Digital Akurat - Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Upacara Tridaya Yuda, Makorindam XV/Pattimura, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, saat Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., secara resmi menutup Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2025 dan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI AD Gelombang I Tahun Anggaran 2026, Rabu (7/1/2026).

Penutupan pendidikan tersebut menandai lahirnya generasi baru Bintara TNI Angkatan Darat yang siap mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Sebanyak 240 prajurit lulusan Dikmaba Gelombang II TA 2025 dan 225 prajurit lulusan Diktukba Gelombang I TA 2026 resmi dilantik dan menyandang pangkat Sersan Dua (Serda).

Dalam amanatnya, Pangdam XV/Pattimura menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang membanggakan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai prajurit TNI AD dan Bhayangkari Negara.

“Menjadi prajurit adalah sebuah kehormatan, namun kehormatan itu mengikat kalian pada aturan hukum yang berlaku, baik sebagai warga negara maupun aturan hukum militer yang bersifat khusus bagi prajurit TNI,” tegas Pangdam di hadapan para Bintara yang baru dilantik.

Lebih lanjut, Pangdam menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, serta disiplin tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai-nilai yang telah ditanamkan selama pendidikan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di satuan masing-masing.

Di akhir amanatnya, Pangdam XV/Pattimura menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Danrindam XV/Pattimura beserta seluruh staf, pelatih, dan pendukung pendidikan atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah serta masyarakat sekitar yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga seluruh rangkaian pendidikan dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses.

EDITOR : K077A

Salahutu - Info Digital Akurat - Komitmen membangun sumber daya prajurit TNI AD yang unggul kembali ditegaskan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., usai menutup rangkaian pendidikan pembentukan Bintara TNI AD. Momentum tersebut dimanfaatkan Pangdam untuk memberikan pengarahan langsung kepada prajurit Rindam XV/Pattimura sebagai bagian dari penguatan visi dan arah pembinaan satuan.

Pengarahan tersebut dilaksanakan setelah penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Infanteri TNI AD Gelombang II TA 2025 dan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI AD Gelombang I TA 2026. Kegiatan diikuti jajaran staf dan para pelatih Rindam XV/Pattimura dan berlangsung di Shelter Helipad Makorindam XV/Pattimura, Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (7/1/2026).

Dalam arahannya, Pangdam menyampaikan visi mewujudkan Kodam XV/Pattimura sebagai satuan yang profesional, memiliki loyalitas dan disiplin tinggi, serta senantiasa dekat dan dicintai oleh rakyat. Menurutnya, pencapaian visi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas proses pendidikan dan pembinaan prajurit sejak dini.

Secara khusus, Pangdam menekankan peran strategis para pelatih dan Guru Militer (Gumil) dalam mencetak prajurit yang “Prima”. Ia meminta agar profesionalitas terus ditingkatkan, disertai keteladanan dan tanggung jawab penuh dalam setiap tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Rindam.

Lebih lanjut, Pangdam mengingatkan agar para pelatih selalu melekat dan aktif memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, perilaku, maupun kondisi kesehatan. Pengawasan yang menyeluruh dinilai penting agar proses pendidikan berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Setiap kegiatan pendidikan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tingkatkan kemampuan diri, latih peserta didik dengan sungguh-sungguh, karena mereka telah melalui proses seleksi yang ketat dan transparan. Harapannya, Rindam Pattimura mampu melahirkan prajurit yang berjiwa ksatria, militan, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara,” tegas Pangdam.

EDITOR : K077A

Ambon - Info Digital Akurat - Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H., didampingi Ketua Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas hadiri Undangan Vicon dan Syukuran dalam rangka HUT Kowal Ke-63 Tahun 2026. Rabu (07/01/2026)

Kegiatan Vicon tersebut dilaksanakan secara terpusat di Mabesal yang dipimpin oleh KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali yang diwakili oleh WAKASAL Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma.

Kegiatan Perayaan HUT Kowal Ke-63 ini juga merupakan momentum untuk memantapkan diri sebagai prajurit matra laut yang memiliki nilai-nilai juang dan tradisi yang patut dibanggakan.

Maka dari itu sebagai seorang prajurit Kowal dituntut untuk memeberikan pengabdian dan kinerja yang baik untuk TNI Angkatan Laut dalam hal ini Kodaeral IX sesuai dengan tema tahun ini yakni "Kowal Adaptif Teknologi Mendukung TNI Angkatan Laut Modern".

Dankodaeral IX dalam sambutannya juga berharap Kowal Kodaeral IX dapat menjadi prajurit yang tangguh dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.

"Diharapkan Kowal semakin mampu berkiprah melalui kecerdasan intelektual dan spritual, kedewasaan dalam berfikir dan bertindak serta mengembangkan potensi diri guna mendukung keberhasilan dalam setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya," ujar Laksda TNI Hanarko Djodi P.

Dankodaeral IX juga mewakili seluruh prajurit Kodaeral IX mengucapkan "Selamat Ulang Tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut Ke-63". 

EDITOR : K077A

Malteng - Info Digital Akurat - Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam memperkuat sektor pendidikan kembali ditegaskan melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat. Rabu (07/01/2026)

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan generasi unggul yang mampu menjadi pondasi kemajuan bangsa di masa depan.

Bupati menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045 serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam menyediakan ruang belajar yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan seluas 5,7 hektare yang berlokasi di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, sebagai kawasan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Ia juga berharap agar proses pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan sukses. Kepada pihak pelaksana proyek, Bupati menekankan pentingnya bekerja secara profesional serta memastikan kualitas bangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Ketika gedung sekolah ini berdiri nanti, saya berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencetak generasi penerus yang unggul, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa,” tutup Bupati 

EDITOR : K077A